SURYA.CO.ID, SURABAYA — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menertibkan data penerima Beasiswa Pemuda Tangguh.
Berkoordinasi dengan perguruan tinggi, Pemkot memastikan program ini bisa tepat sasaran.
Wali Kota Eri menegaskan bantuan pendidikan diprioritaskan bagi warga miskin dan prasejahtera.
Sehingga, program yang berjalan sejak 2021 ini tidak boleh dinikmati warga yang secara ekonomi berkecukupan.
“Jadi, Pemuda Tangguh ini sejatinya adalah bantuan yang diberikan pemerintah itu untuk warga miskin. Tidak boleh dinikmati segelintir orang terutama orang yang mampu. Maka ketika orang itu orang mampu, maka dia tidak akan saya berikan bantuan,” kata Wali Kota Eri ketika dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (22/1/2026).
Karena diberikan untuk warga miskin, maka UKT yang diberikan maksimal Rp 2,5 juta tiap semester.
Sebab, kampus tidak bisa menarik UKT lebih tinggi apabila mahasiswa berasal dari keluarga kurang mampu.
Karenanya, dia memastikan prioritas utama diberikan kepada keluarga prasejahtera.
Jika anggaran masih tersedia, barulah bantuan dengan nominal terbatas bisa diberikan kepada kelompok lain.
“Bantuan akan saya berikan kepada warga miskin terlebih dahulu atau prasejahtera. Sehingga saya keluarkan yang mampu. Saya selesaikan dulu untuk yang miskin. Kalau yang miskin duitnya (bantuan) sisa, baru saya berikan kepada yang mampu tapi tetap dengan nilai Rpn2,5 juta,” tegas Wali Kota dua periode ini.
Salah satu langkah tegas yang dilakukan adalah berkoordinasi langsung dengan para rektor, termasuk menghubungi Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa).
Dia bahkan menelepon Rektor Unesa, Prof Nurhasan untuk memastikan mahasiswa kurang mampu tetap bisa kuliah.
“Saya sampaikan kepada Pak Rektor untuk mereka tetap kuliah gratis. Alhamdulillah, matur nuwun kepada seluruh rektor, wabil khusus Rektor UNESA Prof. Hasan. Beliau ada di Jepang, saya telepon. Prof, ini ada orang-orang (mahasiswa) yang tidak mampu masuk di sana,” ujarnya.
Menurut Cak Eri, pihak kampus menyambut baik langkah tersebut. Sebab, pendidikan bagi mahasiswa miskin merupakan tanggung jawab bersama.
“Karena kita ini pemerintah, ada kewajiban untuk membantu orang yang tidak mampu di sekitarnya. Semua rektor setelah ketemu saya baru paham,” tambahnya.
Hasilnya, di Unesa tercatat sekitar 1.800 mahasiswa asal Surabaya mengalami penurunan UKT setelah disesuaikan dengan kondisi ekonomi keluarga.
Biaya tersebut kemudian dibayarkan Pemkot Surabaya.
Skema serupa juga rencananya akan diterapkan di kampus lain seperti ITS, Unair, UINSA, hingga UPN.
"Kami juga akan berkoordinasi dengan kampus-kampus yang lain yang selama ini berkerjasama dalam penerimaan beasiswa pemuda tangguh," kata Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya (ITS) Jawa Timur ini.
Ke depan, Pemkot akan memperketat verifikasi penerima beasiswa dengan melibatkan Karang Taruna, pengurus RW, serta pengurus kampung. Verifikasi ini penting untuk memastikan kelayakan ekonomi calon penerima.
Selain itu, mahasiswa diminta jujur saat mengisi data penghasilan orang tua di formulir kampus.
"Kalau dia keluarga miskin dan dia jujur, itu urusan saya dengan kampus. UKT itu jangan dilihat pukul ratanya. Beasiswa untuk UKT itu urusan pemerintah kota dengan kampus. Kampus loh gelem bantu,” kata Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Universitas Airlangga (Unair) ini.
