TRIBUNTRENDS.COM - Kisruh perebutan tahta Keraton Solo hingga kini belum mereda.

Terbaru Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan tiga sumber dana Keraton Solo, sekaligus menagih laporan keuangan dari suntikan dana dari pemerintah tersebut.

Ternyata selama ini Keraton  Solo tetap diperhatikan pemerintah dengan diberikan aliran dana, akan tetapi kemana arah dana tersebutlah yang kini mulai dipertanyakan.

Baca juga: Siasat PB XIV Purboyo Akhiri Ribut dengan Hangabehi, Gandeng Pimpinan DPR Amankan Kursi Raja Solo

Kondisi fisik Keraton Solo turut menjadi sorotan dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI.

Fadli Zon menyebut, kawasan cagar budaya di lingkungan keraton mengalami keterlantaran akibat konflik internal yang berlangsung lama.

“Saya juga sudah melihat kondisi Keraton Solo itu bangunan-bangunan di belakang itu di luasan 8,5 hektar sebagai cagar budaya itu tidak terawat,” kata Fadli sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

Ia menambahkan bahwa upaya revitalisasi museum di kawasan Keraton Solo sempat dilakukan, namun proses tersebut terhenti di tengah jalan.

“Kita sudah membuat revitalisasi museum baru 25 persen, setelah itu digembok lagi, jadi belum selesai juga ini museumnya,” ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, Fadli menegaskan perlunya intervensi terbatas dari pemerintah demi melindungi cagar budaya, tanpa masuk ke ranah konflik internal keluarga Keraton Solo.

“Jadi kita berusaha juga buat intervensi karena kalau nanti dianggap membiarkan negara tidak hadir.

Tapi kita intervensi terutama untuk cagar budayanya, bukan untuk yang terkait dengan urusan internal keraton keluarga,” pungkasnya.

Undangan Rapat Ditolak karena Dinilai Salah Nama

Dalam rapat yang sama, Fadli juga menyinggung konflik internal Keraton Solo yang telah berlangsung cukup lama.

Ia mengungkapkan bahwa setelah 40 hari wafatnya PB XIII, Kementerian Kebudayaan telah mengundang seluruh pihak yang bersengketa untuk duduk bersama.

Namun, tidak semua pihak bersedia menghadiri undangan tersebut.

“Yang datang tentu yang kita engage.

Nah ada pihak yang tidak mau hadir karena dianggap pemerintah dalam hal ini Kementerian Kebudayaan salah mengirim undangan, undangannya yang dipengen pakai nama rajanya, padahal rajanya sedang ada dua,” ungkap Fadli.

Menurutnya, pemerintah kemudian mengubah pendekatan dengan mengundang pihak-pihak terkait menggunakan identitas kependudukan masing-masing.

“Akhirnya saya bilang bahwa kita dari pemerintah mengundang atas nama sesuai dengan KTP,” ucapnya.

Dari proses tersebut, pemerintah menunjuk seorang penanggung jawab pelaksana untuk mengelola hibah dan memfasilitasi komunikasi lanjutan, mengingat Keraton Solo menerima bantuan dari berbagai sumber pemerintah.

“Oleh karena itu kita menunjuk penanggung jawab pelaksana,” kata Fadli.

Pemerintah akhirnya menetapkan Panemban Agung Tejo Wulan sebagai penanggung jawab pelaksana sekaligus fasilitator musyawarah keluarga Keraton Solo.

Penunjukan ini mempertimbangkan posisinya sebagai tokoh senior di lingkungan keraton.

“Kami menunjuk Panemban Agung Tejo Wulan yang kebetulan juga sebelumnya ikut di sana menjadi pihak yang nanti memfasilitasi musyawarah keluarga,” ujar Fadli.

“Beliau termasuk salah satu yang senior dan juga kita anggap bisa menjadi fasilitator dan bersedia untuk menjadi pelaksana atas nama pemerintah pusat,” sambungnya.

Hasil aliran dana ke Keraton Solo dipertanyakan

Selain konflik internal, Fadli juga menyinggung aliran dana hibah yang diterima Keraton Solo.

Ia mengungkapkan bahwa hibah tersebut berasal dari pemerintah daerah hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Keraton Solo mendapatkan hibah dari Pemerintah Kota Solo, dari provinsi, kemudian dari APBN,” ujar Fadli.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan yang diterima, selama ini dana hibah tersebut diterima oleh pihak pribadi.

Karena itu, ke depan pemerintah menekankan perlunya laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah.

“Nah selama ini menurut keterangan (yang kami terima) itu penerimanya itu pribadi.

Nah kita ingin ke depan itu ingin ada pertanggungjawaban, terutama terkait bagaimana tanggung jawab hibah yang diberikan termasuk yang dari APBN,” tegasnya.

***

(Kompas.com/TribunTrends.com)