TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyampaikan kabar baik bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak banjir dan banjir bandang di Sumatera Barat (Sumbar).

Pemerintah melalui Permodalan Nasional Madani (PNM) memutuskan menangguhkan sementara kewajiban cicilan bagi nasabah PNM Mekaar yang menjadi korban bencana alam.

Hal itu disampaikan Andre Rosiade saat diwawancarai TribunPadang.com di Hunian Sementara (Huntara) Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Kamis (22/1/2026).

Andre menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan arahan pimpinan PNM di bawah koordinasi Kementerian UMKM, menyusul instruksi Presiden RI Prabowo Subianto untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana.

“Wakil Menteri UMKM yang membawahi PNM sudah menyampaikan, untuk teman-teman nasabah Mekaar yang memang terdampak dan membutuhkan bantuan, tidak usah membayar cicilan dulu sampai mereka benar-benar pulih,” kata Andre.

Baca juga: 10 Ribu UMKM di Sumbar Terdampak Bencana, Wamen Helvi Moraza Buka Klinik UMKM Bangkit di Padang

Ia menegaskan, penangguhan cicilan berlaku hingga kondisi ekonomi nasabah kembali stabil. Setelah itu, skema lanjutan akan dibahas bersama antara nasabah dan pihak PNM.

“Nanti setelah pulih, baru duduk bersama lagi dengan teman-teman PNM. Itu pesan langsung dari Direktur Utama PNM,” ujarnya.

Andre juga menyoroti besarnya jumlah UMKM terdampak bencana di Sumbar yang mencapai sekitar 10 ribu pelaku usaha.

Ia memastikan Komisi VI DPR RI akan mengawal penuh kebijakan pemerintah agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Komisi VI berkolaborasi dengan pemerintah. Seperti yang disampaikan Pak Kawendra, DPR mengawal program pemerintah ini. Pemerintah sudah jelas, cicilan ditangguhkan, bahkan bunganya juga dihapus,” tegas Andre.

Baca juga: Klinik UMKM Bangkit Padang Dibuka, Kementerian UMKM Targetkan Pemulihan 10 Ribu Usaha di Sumbar

Saat turun langsung ke lapangan, Andre mengaku banyak bertemu masyarakat yang merupakan nasabah Mekaar dan mengeluhkan kewajiban cicilan pascabencana.

“Mereka ini nasabah Mekaar yang sebelumnya dikejar cicilan. Saya sampaikan langsung, jangan dulu bayar, selesaikan dulu permasalahan akibat bencana,” katanya.

Menurut Andre, kebijakan tersebut telah ditindaklanjuti oleh PNM melalui instruksi resmi kepada jajaran di daerah.

“Alhamdulillah, PNM sudah memberikan instruksi, tidak ada cicilan dulu. Nanti duduk bareng lagi bagaimana pengelolaannya ke depan,” ujarnya.

Andre menegaskan, Komisi VI DPR RI akan terus mendukung dan mengawal langkah-langkah pemerintah, khususnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto, dalam upaya membangkitkan kembali UMKM pascabencana.

Baca juga: Harga Daging Sapi di Pasar Raya Padang Melejit Rp160 Ribu per Kg, Pedagang Sebut Permintaan Naik

“Insya Allah kita kawal dan dukung langkah-langkah pemerintah agar UMKM bisa kembali berdiri dan berusaha,” tutupnya.

Sebelumnya, sekitar 10 ribu pelaku UMKM di Sumatera Barat tercatat terdampak bencana banjir dan banjir bandang yang terjadi pada akhir November 2025 lalu.

Pemerintah pusat pun turun tangan melalui program Klinik UMKM Bangkit untuk memastikan ribuan pelaku usaha tersebut dapat kembali menjalankan aktivitas usahanya.

Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza mengatakan, pemulihan UMKM terdampak bencana merupakan tugas khusus yang diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian UMKM.

“Khusus untuk Kementerian UMKM, kami memang ditugaskan untuk pemulihan UMKM. Ini jelas perintah Pak Prabowo. Kami berkolaborasi dengan semua pihak,” kata Helvi saat diwawancarai di Huntara Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Kamis (22/1/2026).

Helvi mengungkapkan, berdasarkan pendataan sementara, jumlah UMKM terdampak bencana di Sumbar mencapai sekitar 10 ribu unit usaha. Pendataan tersebut masih terus dilakukan bersama perbankan hingga Maret 2026.

“Untuk Sumatera Barat itu sekitar 10 ribuan UMKM terdampak. Pendataan masih berjalan sampai Maret, kemudian aksi pemulihan akan dilakukan sepanjang tahun ini,” ujarnya.

Baca juga: Wisata Dadakan di Bandar Kali Jati dan Ujung Tanah, Pemko Padang Tegaskan Larangan Jika Tak Ada Izin

Ia menuturkan, banyak pelaku UMKM kehilangan alat produksi bahkan tempat tinggal akibat bencana, sehingga aktivitas usaha mereka terhenti.

“Tadi saya temui langsung, ada UMKM yang kehabisan alat produksi, bahkan rumahnya juga hilang. Karena itu kami arahkan mereka untuk melapor ke Klinik UMKM Bangkit,” katanya.

Klinik UMKM Bangkit telah dibuka di tiga provinsi terdampak bencana banjir dan banjir bandang di Sumatera, yakni Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara.

Khusus di Sumbar, klinik tersebut berlokasi di Jalan Veteran, Kota Padang.

Melalui klinik ini, pemerintah menyiapkan berbagai skema pemulihan bagi UMKM terdampak, mulai dari keringanan cicilan hingga penghapusan bunga pinjaman melalui kerja sama dengan perbankan.

Baca juga: Pidana Kerja Sosial Solok Selatan Dimatangkan, Pelaku Tipiring Tak Lagi Masuk Lapas

“Skemanya sudah ada, perbankannya juga siap. Yang terpenting UMKM tetap semangat dan bisa pulih berusaha seperti sediakala,” tuturnya.

Helvi menegaskan, pesan Presiden Prabowo jelas agar UMKM terdampak bencana tidak berhenti berusaha dan segera bangkit kembali.(*)