TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati mendukung optimalisasi layanan transportasi publik.
Setiap wilayah di Surabaya harus terjangkau oleh layanan transportasi masal.
Aning mendukung pemerataan layanan transportasi publik yang kini makin menjangkau wilayah Surabaya Utara dan Surabaya Timur.
"Dua wilayah ini belum terlayani optimal," kata Aning, Kamis (22/1/2026).
Aning mendorong agar dilakukan evaluasi dan pendalaman komprehensif terhadap rute-rute yang saat ini menopang mobilitas warga di kawasan tersebut. Terutama rute yang kini dilalui feeder Wira Wiri Purabaya-Kenjeran.
Baca juga: DPRD Surabaya Usulkan Agar Digitalisasi Parkir Diterapkan Secara Menyeluruh
Angkot ber-AC ini sudah makin meluas jangkauannya hingga permukiman. Rute Terminal Purabaya menuju wilayah Kenjeran itu dilayani Wira Wiri setelah berakhirnya kontrak operasional bus dari Kemenhub pada akhir 2025 lalu.
“Dishub harus melakukan evaluasi terhadap pengguna rute Purabaya-Kenjeran. Kalau jumlah penumpangnya signifikan, ya harus tetap disupport. Banyak warga terbantukan mobilitasnya di wilayah ini,” kata Aning.
Politisi PKS ini menyebut, pemerataan layanan transportasi publik tidak bisa hanya dilihat dari sisi ketersediaan armada, tetapi juga dari kebutuhan riil masyarakat.
Kawasan Surabaya Utara dan Surabaya Timur memiliki karakteristik wilayah yang berbeda. Sebenarnya aktivitas warga di dua wilayah ini cukup tinggi dan ketergantungan pada angkutan umum juga signifikan.
Diakui, anggaran murni 2026 belum terdapat alokasi khusus terkait penambahan layanan transportasi publik di wilayah tersebut. Namun, peluang dukungan anggaran tetap terbuka melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).
Baca juga: Ancaman Cuaca Ekstrem Jelang Nataru, Komisi A DPRD Surabaya Imbau Warga Hindari Lokasi Risiko Tinggi
Dengan catatan, hasil evaluasi menunjukkan tingkat pemanfaatan yang baik. Kalau evaluasinya bagus dan manfaatnya jelas untuk masyarakat, tentu bisa ditambahkan anggaran di PAK 2026.
Dia mendesak agar Pemkot Surabaya terus mempertahankan skema Buy The Service (BTS). Menurutnya, sistem BTS memungkinkan pemerintah membeli layanan angkutan.
Setiap bulan, kru dan sopir yang memberi honor adalah Pemkot. Tidak perlu menggantungkan pada tiket penumpang.
Usai habis kontrak bus rute Purabaya-Kenjeran oleh Kementerian Perhubungan, operasionalnya digantikan Wira Wiri Suroboyo. Hal ini harus dipahami sebagai langkah transisi sambil menunggu hasil evaluasi lanjutan.
DPRD mendukung kebijakan Pemkot selama bertujuan memperluas akses transportasi publik dan mengurangi ketimpangan layanan antarwilayah.
“Jangan sampai warga yang sudah terbantu moblitasnya selama ini justru kehilangan akses. Pemerataan layanan ini penting, tapi harus berbasis data dan kebutuhan masyarakat di lapangan,” kata alumnus ITS ini.
