TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Menjelang penyaluran bantuan sosial tahap pertama di bulan Februari 2026, sejumlah warga mengeluhkan nama mereka yang tiba-tiba hilang atau tidak muncul saat melakukan pengecekan di laman resmi Kemensos.
Hal ini tentu memicu kekhawatiran, terutama bagi keluarga yang sangat mengandalkan bantuan PKH maupun BPNT untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Penyebab hilangnya nama penerima bisa sangat beragam, mulai dari data NIK yang tidak padan dengan Dukcapil, status pekerjaan yang berubah di sistem, hingga dampak dari pembersihan data (cleansing) massal untuk menghapus penerima yang dianggap sudah mampu.
Namun, Anda tidak perlu panik, karena pemerintah tetap membuka ruang bagi masyarakat yang merasa layak untuk melakukan pengajuan kembali melalui sistem "Usul Sanggah".
Ingin tahu langkah konkret apa saja yang harus dilakukan agar hak Anda kembali?
Ini solusi agar terdaftar sebagai penerima Bansos Februari 2026:
• Aturan Baru Bansos Februari 2026 Resmi 5 Kategori Pemilik KTP, Ini Dicoret dari Daftar Penerima
a. Verifikasi Data Dukcapil
Pastikan NIK dan KK aktif serta sesuai dengan data kependudukan di Dinas Dukcapil. NIK ganda atau tidak padan akan otomatis dicoret.
b. Cek Status di Aplikasi Cek Bansos Kemensos
Gunakan aplikasi Cek Bansos atau situs resmi cekbansos.kemensos.go.id untuk memastikan status penerima.
Jika tidak muncul, lakukan pengajuan ulang.
c. Gunakan Fitur Usul dan Sanggah
Di aplikasi Cek Bansos tersedia menu Usul (mengajukan diri sebagai penerima) dan Sanggah (mengoreksi data penerima yang tidak sesuai).
Fitur ini bisa digunakan untuk memperbaiki status.
d. Koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan
Laporkan ke aparat desa/kelurahan agar nama Anda diusulkan kembali ke Kemensos melalui sistem DTSEN.
e. Pastikan Tidak Terdaftar Sebagai Penerima Ganda
Jika sudah menerima bantuan lain (PKH, BPNT, BLT BBM), nama bisa dicoret dari daftar bansos tambahan.
• Daftar Kriteria Penerima Bansos PKH-BPNT Februari 2026 Lengkap Nominal Uang Tunai Cair
a. Basis data penerima: Wajib padan dengan DTSEN, bukan sekadar DTKS lama.
b. Nominal bansos: Akumulasi bisa mencapai Rp14,4 juta per tahun bagi penerima sah.
c. Verifikasi penerima: Dilakukan lewat NIK KTP dan KK yang valid.
d. Pencairan bansos: Disalurkan melalui bank Himbara dan Kantor Pos.
a. Program Keluarga Harapan (PKH): bantuan untuk keluarga miskin dengan komponen ibu hamil, anak sekolah, lansia, dan disabilitas berat.
b. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT/Program Sembako): saldo elektronik untuk membeli bahan pangan pokok (beras, telur, daging, sayur) di e-warong.
c. Program Indonesia Pintar (PIP): bantuan pendidikan untuk siswa SD, SMP, SMA/SMK dari keluarga penerima manfaat.
d. Subsidi Energi: bantuan untuk rumah tangga miskin terkait listrik dan LPG bersubsidi.
!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!
