BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang telah menuntaskan seluruh rangkaian job fit atau evaluasi kinerja pejabat eselon II. Sebanyak 20 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah mengikuti proses tes wawancara yang digelar di Kantor Wali Kota Pangkalpinang.
Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin atau akrab disapa Prof. Udin, mengatakan seluruh tahapan job fit telah selesai dilaksanakan dan saat ini Pemkot tinggal menunggu hasil penilaian dari panitia seleksi (pansel).
"Kemarin kita sudah selesai melaksanakan job fit, termasuk tes wawancara terhadap 20 kepala OPD yang mengikuti job fit tersebut," kata Prof. Udin, kepada Bangkapos.com, Jumat (23/1/2026).
Ia menjelaskan, proses selanjutnya sepenuhnya berada di tangan pansel. Pemerintah kota, kata dia, tidak akan melakukan intervensi dan hanya menunggu hasil resmi yang akan disampaikan.
"Wawancaranya sudah selesai dilaksanakan oleh pansel. Kami tinggal menunggu hasil dari pansel," ujarnya.
Meski job fit telah rampung, Prof. Udin menegaskan bahwa pelantikan pejabat hasil evaluasi belum bisa langsung dilakukan.
Pemkot Pangkalpinang masih harus kembali mengajukan permohonan persetujuan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Kalau untuk pelantikan, kita harus mengajukan kembali ke Kemendagri. Jadi setelah hasil pansel keluar, akan kita kirim ke Jakarta sekaligus meminta izin untuk melakukan pelantikan," jelasnya.
Menurut Prof. Udin, tahapan tersebut merupakan bagian dari mekanisme yang harus ditempuh agar proses penataan birokrasi berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Kita harus menunggu lagi, baik hasil pansel maupun izin pelantikan dari Kemendagri," katanya.
Job fit ini, lanjut Prof. Udin, merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi guna memastikan kepala OPD yang menjabat benar-benar sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan daerah.
"Semoga nanti ada hasil yang terbaik untuk penyegaran ini," harapnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Pangkalpinang melaksanakan job fit terhadap 20 kepala OPD yang mayoritas telah menjabat lebih dari dua tahun.
Evaluasi tersebut diharapkan mampu mendorong kinerja birokrasi yang lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik. (Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)
