TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU -  Aksi demonstrasi menuntut pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya dan Kabupaten Luwu Tengah berlangsung panas di Bosso, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Jumat (23/1/2026).

Puluhan elemen organisasi mahasiswa dan masyarakat menutup badan Jalan Trans Sulawesi dengan menumbangkan satu batang pohon ke tengah jalan.

Aksi tersebut menyebabkan arus lalu lintas lumpuh sementara dan kendaraan tak dapat melintas.

Pantauan Tribun-Timur.com di lokasi, massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Wija to Luwu masih bertahan di titik demonstrasi hingga sore hari.

Mereka menegaskan tidak akan membubarkan diri sebelum tuntutan disuarakan secara terbuka.

Aksi penutupan jalan dilakukan sebagai bentuk protes atas lambannya pembangunan di wilayah Walenrang-Lamasi (Walmas) yang berada di utara Kabupaten Luwu.

Wilayah ini berjarak sekitar 76 kilometer dari Kota Belopa.

Jenderal Lapangan Aliansi Wija to Luwu, Alif Nugraha, mengatakan tuntutan utama massa aksi adalah pembentukan Kabupaten Luwu Tengah sebagai DOB.

“Kami meminta DOB Luwu Tengah karena lambatnya pembangunan, sekaligus demi mempercepat pelayanan publik,” beber Alif di lokasi aksi.

Ia menambahkan, tuntutan lainnya adalah pembentukan Provinsi Luwu Raya yang dinilai penting untuk mengatasi ketimpangan pembangunan.

“Yang kedua kami menuntut adanya Provinsi Luwu Raya, sebab selama ini kami memandang adanya ketimpangan ekonomi, pendidikan, dan politik dari Provinsi Sulawesi Selatan,” bebernya.

Baca juga: 4 Titik Aksi DOB Luwu Raya-Luwu Tengah di Luwu, Polres Siagakan 260 Personel

Alif menyebut Aliansi Wija to Luwu terdiri dari berbagai organisasi.

Di antaranya:

-PP IPMIL Raya

-PP IPMIL Luwu

-PP Pemilar

-PP IPMAL Lutim

-Sejumlah lembaga kampus

“Ada IPMIL Raya UMI, UNM, Palu, dan IKPM Walmas,” akunya.

Ia menegaskan, aksi serupa akan terus dilakukan hingga tuntutan DOB mendapat perhatian pemerintah provinsi dan pusat.

“Pasca ini, kami akan kembali melakukan aksi di Makassar dalam waktu dekat,” tandasnya.
 
Pimpinan DPRD Kawal Aspirasi

Ketua DPRD Luwu, Ahmad Gazali, mengatakan pihaknya ikut mengawal aspirasi masyarakat Tana Luwu terkait pembentukan DOB.

Menurutnya, pimpinan DPRD se-Luwu Raya telah menandatangani komitmen pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya.

“Kami sudah meminta audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri. Alhamdulillah, pimpinan DPRD se-Luwu Raya dijadwalkan bertemu Kemendagri pada 26-27 Januari 2026,” jelasnya di lokasi aksi.

Politisi Partai NasDem itu menyebutkan, pertemuan tersebut akan membahas revisi Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah serta usulan pemekaran wilayah.

“Semoga pertemuan ini mendapat solusi terbaik atas aspirasi masyarakat Luwu Raya,” tambahnya.

Anggota DPRD Sulsel, Fadriaty, turut hadir dan membaur bersama massa aksi.

Legislator Partai Demokrat itu menegaskan pembentukan Provinsi Luwu Raya merupakan aspirasi masyarakat yang sudah lama diperjuangkan.

“Tidak ada kata lain, Provinsi Luwu Raya harus segera dibentuk,” tegasnya.

Ia menambahkan, pembentukan Kabupaten Luwu Tengah menjadi syarat penting untuk mewujudkan DOB Provinsi Luwu Raya.

“Salah satu syaratnya lima kabupaten. Karena itu Luwu Tengah harus menjadi kabupaten,” jelasnya.

Menurutnya, perjuangan DOB terus bergulir di seluruh wilayah Luwu Raya, termasuk di Walmas.

“Kalau masyarakat ikut menekan, presiden pasti akan melihat,” tandasnya. (*)