SURYA.CO.ID, JOMBANG - Upaya Pemkab Jombang dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperluas melalui penguatan fasilitas pelayanan gizi di tingkat lokal.
Terbaru, tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Jombang di bawah naungan Yayasan Kemala Bayangkari Polres Jombang diresmikan.
Peresmian dihadiri langsung Bupati Jombang, Warsubi di SPPG Desa Jombatan, Kecamatan Jombang, Jumat (23/1/2026). Momentum tersebut sekaligus menandai berjalannya dua SPPG lain yang berlokasi di Kecamatan Ngoro dan Kecamatan Mojoagung.
Ketiga SPPG tersebut dinilai telah memenuhi standar kelayakan, baik dari sisi bangunan, sistem pengelolaan, hingga proses pengolahan makanan.
Pemda bahkan mendorong agar fasilitas tersebut dapat menjadi model rujukan bagi pengembangan SPPG lain di Jombang.
Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan menyampaikan bahwa pendirian SPPG merupakan bentuk dukungan konkret Polres Jombang atas kebijakan strategis nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Ardi menambahkan, keberadaan SPPG juga dirancang untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Setiap unit SPPG mampu menyerap hingga 43 relawan yang diprioritaskan berasal dari lingkungan setempat.
"Ini juga menjadi komitmen kami untuk memberdayakan masyarakat Jombang, dalam satu SPPG ini bisa merekrut sampai 43 relawan, dan kita utamakan warga sekitar termasuk di kelurahan dan kecamatannya," ucap Ardi.
Selain itu, pengadaan bahan pangan diarahkan untuk bekerja sama dengan koperasi, kelompok tani, hingga BUMDes guna menggerakkan ekonomi lokal.
"Untuk bahan pokoknya nanti kita juga berupaya untuk bekerjasama dengan Koperasi Merah Putih termasuk dengan Gapoktan. Sebagaimana yang disampaikan pak bupati. Bisa juga melalui warga-warga yang dikumpulkan melalui BUMDES. Kita juga pastinya akan menumbuhkan ekonomi lokal apabila ini berjalan dengan lancar," katanya melanjutkan.
Penerima manfaat dari tiga SPPG ini nantinya menyasar pelajar, balita, serta ibu hamil sebagai kelompok prioritas.
"Untuk awal 1000 penerima manfaat. Jadi memang SPPG itu ada tahapannya, bisa dicoba dulu 500, 1.000, 1.500, maksimal 3.000 penerima. Yang jelas, diberikan kepada penerima manfaat di sekolah-sekolah, termasuk di posyandu maupun anak-anak, balita dan ibu hamil," ungkapnya.
Di lingkungan Polres Jombang, saat ini terdapat enam SPPG, tiga di antaranya telah diresmikan dan tiga lainnya direncanakan menyusul dalam waktu dekat.
Sementara secara keseluruhan di Kabupaten Jombang, ada tujuh SPPG yang salah satunya berada di bawah naungan Polri.
"Dari Polres Jombang sendiri ada 6 saat ini. Ada 3 yang sudah resmikan, In Syaa Allah dalam waktu dekat 3 lagi diresmikan. Namun kalau di Kabupaten Jombang sendiri, di bawah naungan Polri itu ada 7. Di bawah Polres ada 6, dan 1 di bawah Itwasum Polri itu di Mojowano, Jombang," jelas Kapolres.
Sementara Bupati Warsubi mengapresiasi peran aktif Polres Jombang yang memberi kontribusi signifikan dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Ia menyebut, hingga kini ada 67 SPPG yang telah berdiri dan beroperasi di wilayah Jombang.
Menurut Warsubi, keberadaan SPPG terbukti memberikan dampak positif terhadap penurunan angka stunting. Data terbaru menunjukkan prevalensi stunting di Jombang menurun dari 4,46 persen menjadi 3,4 persen pada akhir 2026.
"Capaian ini menempatkan Jombang sebagai peringkat pertama di Regional 1 wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera. Pemerintah pusat pun memberikan dukungan fiskal penanganan stunting sebesar Rp6,49 miliar," kata Abah Warsubi.
Meski demikian, ia mengakui jumlah SPPG yang ada masih belum mencukupi untuk menjangkau seluruh sasaran yang mencapai puluhan ribu warga. Pemda memperkirakan masih dibutuhkan sekitar 30 SPPG lagi agar layanan gizi dapat merata.
Selain kuantitas, Warsubi juga menekankan pentingnya aspek keamanan pangan. Ia meminta seluruh SPPG memastikan bahan makanan, khususnya protein hewani berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan memenuhi standar kesehatan untuk mencegah resiko keracunan.
Lebih jauh, ia mendorong keterlibatan petani dan peternak lokal dalam rantai pasok bahan pangan MBG.
Menurutnya, skema ini tidak hanya menjamin kesegaran bahan makanan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa.
Saat ini, dari total 67 SPPG yang beroperasi di Jombang, sebanyak 45 unit telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sisanya masih menjalani proses verifikasi oleh Dinas Kesehatan setempat.
"Pemkab Jombang berharap kolaborasi lintas sektor terus diperkuat agar program MBG berjalan berkelanjutan serta selaras dengan agenda pembangunan lain, seperti penguatan koperasi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh," pungkas Warsubi. *****
