TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Pernyataan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Makhruzi Rahman, 3 desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) masuk ke wilayah Malaysia, menjadi perhatian serius warga lokal.

Dalam rapat bersama Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026), Makhruzi Rahman memaparkan tiga desa yang masuk wilayah Malaysia itu adalah Desa Kabungalor, Desa Lepaga, dan Desa Tetagas.

Tiga desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Lumbis Hulu tersebut diklaim mengalami pergeseran wilayah dan kini sebagian areanya masuk ke Malaysia

Pergeseran ini terjadi setelah penyelesaian Outstanding Boundary Problem (OBP) antara Indonesia dan Malaysia terkait Pulau Sebatik.

Baca juga: 3 Desa di Nunukan Perbatasan Indonesia-Malaysia Hilang Dibantah BPPD Kaltara, Begini Penjelasannya 

Pernyataan BNPP tersebut dibantah oleh Kepala Desa (Kades) Tetagas, Kalvianus.

"Saya tidak setuju narasi tiga desa masuk wilayah Malaysia. Yang dipatok itu hanya sebagian kecil saja dari tiga desa masuk ke Malaysia. Hanya sebagian wilayah Desa Kabungalor yang masuk Malaysia. Saya lahir di sini, tidak mungkin saya tidak tahu," kata Kalvianus kepada TribunKaltara.com, Jumat (23/01/2025), sore.

Selain itu dia juga menyebut tak ada bangunan di atas tanah yang diklaim masuk ke wilayah Malaysia. Namun terdapat lahan perkebunan dan pertanian milik masyarakat setempat yang sudah ada sejak turun-temurun.

"Desa saya ada 18 kepala keluarga (KK), mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani dan ada juga pegawai. Bahwa pemerintah akan memberikan dana pengganti kepada warga yang wilayah tempat tinggalnya bergeser ke Malaysia, kami tidak setuju. Kami mempertahankan tanah yang sudah diperjuangkan oleh para leluhur," ucap Kalvianus.

Kalvianus mengaku dirinya termasuk di desanya tak pernah dilibatkan dalam forum-forum resmi yang membicarakan soal pergeseran wilayah.

"Kami tidak pernah tahu pasti kenapa wilayah kami bisa disebut masuk Malaysia. Kenapa kami harus jadi korban?. Kami tidak dihargai. Tahun 2023 ada rombangan dari Direktorat Topografi Angkatan Darat (Dittopad) ke desa kami. Katanya mau pasang patok referensi. Saya sampai menghadap Danrem, katanya akan ditindaklanjuti ke Jakarta, tapi tidak ada kabar sampai sekarang," ujarnya.

Baca juga: 90 Persen Wilayah OBP Sah Milik Indonesia, Bupati Nunukan Irwan Sabri Minta Publik tak Salah Paham

Helikopter Tentara Malaysia Mendarat di Desa Tetagas

Kalvianus yang juga sebagai pensiunan Polri berpangkat AKP itu menceritakan bahwa dirinya bersama sang istri pernah ditinggal pergi personel Tentara Malaysia yang mendarat menggunakan helikopter di Desa Tetagas pada Agustus 2023.

"Helikopter itu milik Askar (Tentara) Malaysia dan membawa personel serta petugas BNPP Malaysia. Saya bersama istri dan kepala Desa Lepaga sanggup naik ketinting ke lokasi mendaratnya helikopter itu. Sampai ketinting kami karam di hulu.

Askar itu sampai lari masuk hutan. Padahal kami hanya mau ketemu dan bertanya alasan mendarat di desa kami. Jadi hanya petugas BNPP Malaysia yang kami temui. Katanya hanya survei. Tapi kenapa TNI kita seakan membiarkan," tuturnya.

Kelvianus menyayangkan slogan "NKRI Harga Mati" seakan sirna saat mendengar tiga desa yang sebelumnya secara administratif 
milik Indonesia, kita dikabarkan bergeser ke wilayah Malaysia.

"Tapi bersyukur lagi kalau desa kami menjadi bagian dari wilayah Malaysia. Biar lebih sejahtera, jalannya bagus. Listrik juga bisa 24 jam. Seharusnya, kita menghargai para leluhur kita yang berjuang mati-matian mempertahankan daerah perbatasan. 

Slogan NKRI Harga Mati, sejengkal tanah akan dipertahankan, itu seolah-olah hanya angin lalu," ungkapnya.

(*)

Penulis: Febrianus Felis