TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Maraknya terminal bayangan di Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar jadi kendala besar dalam memaksimalkan fungsi terminal Daya. 

Fenomena terminal bayangan membuat sejumlah Perusahaan Otobus (PO) dan penumpang lebih memilih naik-turun di luar aea resmi terminal.

Sehingga aktivitas di dalam terminal cenderung sepi dan berdampak pada pendapatan daerah.

“Kalau kita bicara kenapa terminal ini bisa mati suri, ada dua kata kunci, regulasi dan kolaborasi," ucap Direktorat Utama Perumda Terminal Makassar Metro, Elber Makbul Amin, Minggu (25/1/2026).

Elber menjabarkan, aturan terkait operasional angkutan AKAP dan AKDP sebenarnya sudah jelas dan diatur dalam undang-undang

Namun implementasinya di lapangan masih belum maksimal.

Kedua itu kolaborasi. Terminal harus berkolaborasi dengan instansi terkait.

"Kalau dua itu berjalan, insyaallah terminal bisa hidup kembali,” tegasnya.

Namun demikian, Elber mengakui penanganan terminal bayangan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah kota.

Sebab, kewenangan pengaturan angkutan AKAP dan AKDP berada di tingkat pemerintah provinsi dan kementerian, melalui balai terkait.

“Kalau berbicara regulasi, AKAP dan AKDP itu memang kewenangannya di provinsi dan kementerian,” jelasnya.

Dengan begitu, keberadaan terminal bayangan dapat ditekan dan fungsi terminal sebagai simpul transportasi utama kembali berjalan optimal.

Saat ini, Pemerintah Kota Makassar mulai melakukan langkah bertahap dengan memasukkan kembali PO ke dalam Terminal Regional Daya.

Tahap awal difokuskan pada layanan kedatangan bus, sementara keberangkatan akan menyusul setelah kesiapan teknis terpenuhi.

Selain penataan arus transportasi, Pemkot juga berupaya menghidupkan kawasan terminal melalui penguatan aktivitas ekonomi.

Termasuk penataan pedagang dan rencana menghadirkan koperasi serta UMKM di dalam terminal.

Ia mengungkapkan, saat ini setiap malam hingga pagi, ada sekitar 2.000 hingga 3.000 penumpang yang melewati area terminal.

Namun karena proses bongkar-muat dilakukan di luar, tidak ada aktivitas ekonomi yang menghidupkan kios-kios UMKM di dalam terminal.

"Kalau 2.000–3.000 orang menunggu di dalam, maka mereka akan belanja, ke toilet, beli minuman, makanan, rokok, dan lainnya. UMKM akan tumbuh," tuturnya.

"Tapi sekarang, karena semua dilakukan di luar, penumpang hanya lewat. Terminal sepi, ekonomi tidak bergerak," lanjutanya.

Terminal Daya saat ini memiliki luas yang cukup untuk menampung banyak armada PO, termasuk menyediakan ruang bagi moda transportasi lain seperti pete-pete, ojek, dan kendaraan online.

Dengan konsep integrasi, Terminal Daya dinilai sangat potensial menjadi pusat transportasi dan ekonomi.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menekankan pentingnya pengelolaan terminal yang tertib dan terintegrasi.

Terminal harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sekaligus mendukung wajah Kota Makassar yang lebih tertata.

Selain itu, Munafri juga meminta agar seluruh rencana pengelolaan terminal disusun secara terukur.

“Semua proses kita lakukan dengan dasar hukum yang kuat dan melalui koordinasi lintas perangkat daerah,” ujar Munafri.

Ia berharap melalui langkah-langkah ini, seluruh terminal dapat berfungsi lebih optimal dan mendukung sistem transportasi perkotaan.

Serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan perekonomian dan kualitas lingkungan kota.(*)