BANGKAPOS.COM, BANGKA – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing isu kelangkaan gas elpiji subsidi ukuran tiga kilogram. Khususnya yang belakangan terjadi di beberapa daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dipastikan hingga saat ini pasokan gas elpiji di wilayah itu masih dalam kondisi aman dan terkendali..
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMINDAG) Kabupaten Bangka Selatan, Deka Indra mengatakan kelangkaan gas elpiji subsidi kerap muncul akibat meningkatnya pembelian secara berlebihan oleh sebagian masyarakat. Bukan karena terhentinya distribusi dari agen maupun pangkalan resmi. Kondisi tersebut justru dapat memicu gangguan pasokan di tingkat pengecer.
“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik apabila ada isu kelangkaan gas elpiji. Pasokan masih berjalan dan kami terus melakukan pemantauan di lapangan,” kata dia kepada Bangkapos.com, Senin (26/1/2026).
Menurut Deka Indra, distribusi gas elpiji subsidi di Kabupaten Bangka Selatan dilakukan secara berjenjang mulai dari agen, pangkalan, hingga ke masyarakat sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah, secara rutin berkoordinasi dengan Pertamina serta pihak agen untuk memastikan distribusi berjalan sesuai aturan. Selain itu, setiap agen memastikan pengiriman tetap berjalan sesuai jadwal.
Dirinya turut menegaskan bahwa gas elpiji subsidi tiga kilogram diperuntukkan bagi masyarakat miskin, pelaku usaha mikro, nelayan kecil, dan petani kecil. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat yang tidak berhak agar tidak menggunakan elpiji subsidi. Hal ini demi menjaga pemerataan dan ketersediaan bagi masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi dari pemerintah.
“Karena tujuannya pemerintah memberikan subsidi agar bantuan hanya diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” jelas Deka Indra.
Di sisi lain, pemerintah daerah terus melakukan pengawasan secara rutin. Terutama terhadap pangkalan dan pengecer untuk mencegah penimbunan maupun penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Pihaknya tidak segan memberikan sanksi apabila ditemukan pangkalan atau pengecer yang melanggar ketentuan.
Baik itu menjual di atas HET maupun menyalurkan tidak sesuai sasaran. Pemerintah juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat apabila menemukan indikasi kelangkaan yang tidak wajar atau praktik penjualan LPG yang merugikan konsumen. Laporan masyarakat, kata dia, akan segera ditindaklanjuti dengan pengecekan langsung ke lapangan.
“Kami minta masyarakat melapor jika ada pangkalan menjual di atas harga, atau menolak melayani konsumen yang berhak,” katanya.
Meski begitu Deka Indra tetap mengingatkan masyarakat agar membeli gas elpiji subsidi sesuai kebutuhan dan tidak melakukan penyimpanan dalam jumlah besar. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasokan di seluruh wilayah Bangka Selatan.
Tren isu kelangkaan LPG biasanya meningkat menjelang hari besar keagamaan atau saat terjadi kenaikan aktivitas ekonomi masyarakat. Untuk itu, koordinasi lintas sektor terus diperkuat guna mengantisipasi lonjakan permintaan.
“Kami minta masyarakat tetap tenang dan tidak panik,” pungkas Deka Indra.
(Bangkapos.com/Cepi Marlianto)
