Laporan Wartawan TribunPalu.com, Supriyanto Ucok
TRIBUNPALU.COM, PALU - Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A Lamadjido menerima audiensi kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah di ruang kerja Wakil Gubernur pada Senin (26/1/2026).
Pertemuan itu berlangsung di ruang kerja Wagub Sulteng Jl Sam Ratulangi, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.
Audiensi tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, sekaligus menjadi ajang silaturahmi Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah yang baru, Daryanto bersama Pelaksana Tugas sebelumnya, Imron Taufik J. Musa.
Dalam pertemuan itu, Kepala BPS menyampaikan permohonan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan digelar oleh BPS Sulawesi Tengah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur menegaskan komitmen Pemprov Sulteng dalam mendukung pelaksanaan sensus tersebut.
Baca juga: DLH Ajak Komunitas dan Lintas OPD Bersihkan Sampah di Kawasan Mangrove Peringati Pra HPSN 2026
Reny menyebut sensus ekonomi sangat penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
"Saya mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dengan menerima petugas BPS serta memberikan informasi yang jujur," ucap Wagub dihadapan tim BPS Sulteng.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa data yang akurat akan menjadi fondasi kuat bagi perencanaan pembangunan daerah.
Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah juga memperkenalkan website Pangita.bpssulteng.id.
Platform tersebut merupakan data strategis Sulawesi Tengah yang dikembangkan untuk mendukung sinergi dan berbagi data antara BPS dan pemerintah daerah.
Platform Pangita menyediakan akses terhadap data statistik terkini yang akurat dan terpercaya dari BPS, dilengkapi dengan visualisasi modern dan interaktif serta analisis mendalam guna mendukung pembangunan daerah berbasis data.
Berbagai data strategis yang dapat diakses melalui platform tersebut antara lain data pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, inflasi, hingga data ekspor, yang terbuka untuk publik dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak. (*)
