SURYA.CO.ID, SURABAYA -Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan mendorong agar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melakukan optimalisasi pengangkutan sampah hingga kampung-kampung.
Apalagi saat warga menggelar kerja bakti bersama di sejumlah wilayah.
Pantauan SURYA.CO.ID, memasuki musim hujan hingga saat ini, Surabaya menggiatkan kerja bakti terutama untuk kelancaran saluran di kampung-kampung.
Namun masalah timbul saat terjadi penumpukan sampah dan material.
Sebab tidak mudah menemukan lahan yang berfungsi sebagai tempat transit membuang sampah di kota besar Surabaya. Nyaris tidak ada lahan kosong.
"Solusinya, percepat pengangkutan oleh petugas DLH," desak Eri saat dikonfirmasi SURYA.CO.ID, Senin (26/1/2026).
Kerapkali terjadi penumpukan sampah pasca kerja bakti. Ini terjadi bukan karena rendahnya sistem pelaporan. Melainkan lemahnya pengaturan skala prioritas di lapangan.
Dikatakan, pengajuan pengangkutan sampah sebenarnya sudah sangat jelas dan mudah.
Baca juga: Kampanye Pelestarian Lingkungan, Dindik Jatim Inisiasi Zero Sampah Plastik di Sekolah
Warga melalui RT RW mengajukan permohonan ke kelurahan. Kemudian langsung terhubung dengan DLH.
Selain itu, laporan juga bisa disampaikan melalui aplikasi "Wargaku" yang memungkinkan warga memantau progres penanganan secara langsung. Pengangkutan sampah bisa lewat aplikasi ini.
Eri menyebut bahwa kegiatan kerja bakti warga sebenarnya sudah terdata melalui platform Surabaya Bergerak.
Di dalam sistem tersebut, lokasi hingga jadwal kerja bakti telah tercantum, sehingga DLH seharusnya bisa melakukan antisipasi sejak awal.
“Untuk hasil kerja bakti itu sebenarnya sudah ada isian lokasinya, jamnya, semuanya tercatat di Surabaya Bergerak. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba,” urai Eri dari Fraksi PDIP.
Meski begitu, Komisi C DPRD Surabaya menemukan kendala utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia dan armada pengangkut sampah.
Kondisi ini menuntut DLH untuk lebih cermat dalam mengatur prioritas pengangkutan, khususnya pada momen kerja bakti massal agar tidak menimbulkan penumpukan sampah di lingkungan warga.
DLH didorong untuk lebih pintar mengelola skala prioritas. Sampah hasil kerja bakti harus jadi perhatian khusus supaya tidak lama menumpuk dan memicu keluhan warga.
Solusi persoalan itu tidak selalu harus dengan penambahan armada atau anggaran baru.
Optimalisasi pengaturan armada yang sudah ada dinilai lebih realistis dan efisien, termasuk dengan membagi prioritas wilayah secara fleksibel.
“Bukan soal nambah armada atau nambah SDM, tapi bagaimana pengaturan prioritasnya. Armada bisa saling berbagi tugas antarwilayah, sehingga pengangkutan bisa tepat waktu,” ucapnya
Pengangkutan sampah pasca kerja bakti harus lebih cepat. Agar tidak menumpuk dan dikeluhkan warga.
Komisi C akan terus melakukan pengawasan agar pelayanan kebersihan kota berjalan optimal. Petugas harus responsif.
