TRIBUNPALU.COM - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan melakukan reshuffle kabinet pada Februari 2026, siapa saja menteri yang diganti?

Isu reshuffle kabinet kembali mencuat setelah muncul rumor bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal melakukan perombakan susunan Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat. 

Sejumlah elite partai politik (Parpol) juga telah angkat suara. 

Partai Amanat Nasional (PAN) misalnya, menegaskan bahwa keputusan pergantian atau pengaturan ulang posisi menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden, sehingga tidak ada pihak yang dapat membatasi kewenangan tersebut. 

Spekulasi soal reshuffle kali ini juga dipicu oleh aktivitas sejumlah tokoh yang terlihat menjelang pertimbangan kabinet, termasuk kedatangan tokoh-tokoh ke Istana Negara untuk menghadiri pertemuan tanpa pengumuman resmi yang jelas.

Ini menambah rumor bahwa akan ada pergeseran jabatan penting di lingkup pemerintahan jika Presiden menilai ada kebutuhan untuk memperkuat kinerja kabinet.

Reshuffle kabinet sering dilihat sebagai alat politik yang digunakan pemerintahan untuk merespon tantangan internal maupun eksternal, seperti tuntutan publik terhadap perbaikan kinerja birokrasi dan tekanan dari dinamika politik partai koalisi.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menilai reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto yang dirumorkan terjadi pada Februari 2026 sudah menjadi keniscayaan jika mengacu pada penilaian publik terhadap kinerja sejumlah menteri.

"Ada rumor Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle pada Februari 2026. Rumor itu diharapkan memang jadi kenyataan. Sebab, secara objektif beberapa menteri memang dinilai masyarakat kinerjanya rendah," kata Jamiluddin saat dikonfirmasi, Selasa (27/1/2026).

Penilaian CELIOS

Jamiluddin menyebut penilaian publik itu tercermin dalam sejumlah hasil survei, termasuk rilis Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang pernah memuat delapan nama menteri dan dua kepala badan yang dinilai memiliki kinerja terburuk dan layak di-reshuffle.

Delapan menteri dan dua kepala badan tersebut adalah:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia
2. Kepala BGN Dadan Hindayana
3. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai
4. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni
5. Menteri Kebudayaan Fadli Zon 
6. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana
7. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan
8. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmoko
9. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto
10. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid.

"Ke-10 nama itu oleh CELIOS dinilai minus, dengan minus tertinggi diperoleh Bahlil (-151). Dari 10 nama ini, sebagian memang kerap disuarakan pengamat dan masyarakat untuk di-reshuffle. Karena itu, 10 nama itu kiranya memang layak dipertimbangkan untuk di-reshuffle," ujarnya.

Jamiluddin menegaskan, reshuffle idealnya dilakukan berdasarkan kinerja, integritas, dan kompetensi, bukan karena faktor kedekatan politik maupun pembagian kekuasaan.

"Presiden Prabowo dalam melakukan reshuffle idealnya mengacu pada kinerja, integritas, dan kompetensi, bukan karena faktor kedekatan atau hanya untuk pembagian kekuasaan," tegasnya.

Menurut dia, jika itu menjadi acuan, Prabowo tidak perlu ragu mengganti menteri yang juga menjabat ketua umum partai, termasuk Bahlil Lahadalia dan Zulkifli Hasan.

"Prabowo tak takut mereshuffle menteri yang juga ketua umum partai, seperti Bahlil dan Zulhas. Prabowo juga harus legowo mereshuffle menteri yang satu partai dengannya, seperti Fadli Zon dan Budiman Sudjatmiko," katanya.

Ia menilai reshuffle yang berbasis evaluasi objektif akan berdampak langsung pada peningkatan kinerja kabinet.

"Kalau hal itu dilakukan, barulah reshuffle akan dapat meningkatkan kinerja kabinet Prabowo. Tapi bila tidak, reshuffle kabinet hanya tambal sulam yang tidak berdampak pada kinerja kabinet dalam mensejahterakan rakyat," ujarnya.

Karena itu, ia menilai reshuffle kabinet seharusnya menjadi langkah pro-rakyat.

"Reshuffle kabinet seharusnya sudah menjadi keniscayaan yang pro rakyat. Rakyat menanti reshuffle yang membawa manfaat baginya, bukan manfaat bagi elite," pungkasnya.

Baca juga: Harga HP Samsung Terbaru: Galaxy S26, Galaxy S25 FE, Galaxy S25 Edge, Galaxy A56, Galaxy Z Fold 7

Bukan reshuffle pertama

Sebelumnya pada periode terakhir tahun 2025, Presiden Prabowo telah melakukan beberapa reshuffle besar di kabinetnya, termasuk pengangkatan 11 pejabat baru yang melibatkan posisi menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga negara. 

Perombakan pada September 2025 itu juga mencakup perubahan di posisi-posisi strategis seperti Menteri Keuangan dan pembentukan kementerian baru, yang kemudian ikut memicu diskusi luas tentang arah kebijakan pemerintah.

Berikut daftar reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo sejak dirinya menjabat pada Minggu, 20 Oktober 2024.

1) 19 Februari 2025

Prabowo melakukan perombakan pertama Kabinet Merah Putih pada 19 Februari 2025.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro dicopot dan diganti oleh Brian Yuliarto.

Selain melantik Brian Yuliarto, Prabowo juga melantik sejumlah pimpinan badan, yaitu Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Daftar reshuffle pertama:

• Brian Yuliarto sebagai Mendiktisaintek mengganti Satryo Brodjonegoro
• Muhammad Yusuf Ateh diangkat sebagai Kepala BPKP
• Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP
• Amalia Adininggar Widyasanti dan Sonny Harry Budiutomo Harmadi dilantik sebagai Kepala dan Wakil Kepala BPS.
• Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala BSSN

2) 8 September 2025

Presiden Prabowo melakukan reshuffle besar di lima kementerian strategis pada September 2025.

Momen tersebut terjadi setelah gelombang demo besar-besaran terjadi di berbagai wilayah Indonesia pada Agustus 2025.

Daftar reshuffle kedua:

• ⁠Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan
• ⁠Mukhtarudin menggantikan Abdul Kadir Karding sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
• Ferry Joko Yuliantono menggantikan Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Koperasi
• ⁠Mochamad Irfan Yusuf dilantik menjadi Menteri Haji dan Umrah
• Dahnil Anzar Simanjuntak dilantik menjadi Wakil Menteri Haji dan Umrah
• Budi Gunawan dicopot sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam)
• Dito Ariotedjo dicopot sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora)

3) 17 September 2025

Pada bulan September 2025, Prabowo kembali melantik sejumlah nama.

Reshuffle ketiga ini dilakukan Prabowo pada 17 September 2025.

Termasuk pelantikan tiga menteri dan tiga wakil menteri.

Daftar reshuffle ketiga:

• Djamari Chaniago menggantikan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam
• Erick Thohir menggantikan Dito Ariotedjo sebagai Menpora
• Afriansyah Noor dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan
• ⁠Rohmat Marzuki dilantik sebagai Wakil Menteri Kehutanan
• ⁠Farida Farichah dilantik sebagai Wakil Menteri Koperasi
• Angga Raka Prabowo menggantikan Hasan Nasbi sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah
• Muhammad Qodari menggantikan AM Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan
• Ahmad Dofiri dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian
• Nanik Sudaryati Deyang dan Sonny Sanjaya dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional
• Sarah Sadiqa dilantik sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

4) 8 Oktober 2025

Pada 8 Oktober 2025, Prabowo melantik sejumlah pejabat di Istana Kepresidenan.

Antara lain dua wakil menteri, yaitu Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes).

Selain itu, di saat yang sama Prabowo melantik Duta Besar untuk negara sahabat, asisten khusus, hingga Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN.

Daftar reshuffle keempat:

• Akhmad Wiyagus dilantik sebagai Wamendagri
• Benyamin Paulus Octavianus dilantik sebagai Wamenkes
• Dirgayuza Setiawan dilantik sebagai Asisten khusus presiden bidang komunikasi dan analisa kebijakan
• Agung Gumilar Saputra dilantik sebagai Asisten khusus presiden bidang analisa data strategis.
• Dony Oskaria dilantik sebagai Kepala Badan Pengaturan BUMN
• Aminudin Maruf dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN
• Teddy Barata dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN.

Ada yang janggal

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai isu reshuffle kali ini terasa janggal karena sebelumnya Presiden justru memberikan apresiasi kepada para menterinya yang dinilai bekerja total.

“Yang jadi ramai itu karena isu reshuffle kali ini terkesan mendadak karena pada saat bersamaan beberapa waktu lalu presiden mengapresiasi kinerja menterinya yang total bekerja. Entah dari mana datangnya sumber isu reshuffle yang terkesan tiba-tiba ini,” katanya.

Ia juga menyinggung kemungkinan adanya dinamika politik di balik mencuatnya isu tersebut.

Adi bahkan mengaitkan dengan pergerakan satu menteri yang sempat berkunjung ke rumah Presiden ke-7 RI, Jokowi di Solo dan rumah Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta, beberapa waktu lalu.