SURYA.CO.ID, SIDOARJO – Seperti biasa, saat musim hujan selalu banyak jalan berlubang di sejumlah wilayah di Kabupaten Sidoaarjo.
Dalam percepatan penanganannya, Pemkab Sidoarjo memberikan kewenangan kepada kecamatan untuk melakukan perbaikan.
Bupati Sidoarjo Subandi menyerahkan mobil pikap dan stamper atau alat pemadat aspal kepada masing-masing kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.
Baca juga: Satpol PP Sidoarjo Tertibkan Pasar Tumpah Flyover Waru demi Estetika dan Kelancaran Lalu Lintas
Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Candi, dan Kecamatan Gedangan.
Penyerahan dilakukan di Pendopo Delta Wibawa Selasa (27/1/2026).
Pikap dan stamper itu sengaja diberikan untuk mendukung program anggaran Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) yang difokuskan pada perbaikan jalan berlubang.
“Program PIWK ini memberikan kewenangan kepada setiap kecamatan untuk melakukan sendiri perbaikan jalan rusak di wilayahnya. Dengan program tersebut diharapkan penanganan jalan rusak dapat lebih cepat diselesaikan,” kata Bupati Subandi.
Pikap dan stamper itu dirasa penting untuk masing-masing kecamatan dalam melakukan perbaikan infrasturktur jalan di wilayahnya.
Jalan berlubang dapat ditangani langsung, tanpa menunggu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Sidoarjo.
“Kami sudah sampaikan kepada semua camat. Targetnya, dengan program PIWK ini sebelum lebaran Idul Fitri nanti sudah tidak ada lagi jalan berlubang di Sidoarjo,” tegas Subandi.
Pemkab Sidoarjo juga akan memetakan kewenangan dalam penanganan jalan rusak.
Kriteria perbaikan jalan mana saja yang menjadi kewenangan Dinas PUBMSDA dan kewenangan kecamatan.
“Tentu kita petakan, mana saja yang menjadi urusan Dinas PUBMSDA yang melakukan perbaikan dengan menggunakan system swakelola, dan mana saya yang menjadi tanggungjawab kecamatan dengan program PIWK,” ujarnya.
Selain itu, Pemkab Sidoarjo juga akan melakukan pendampingan kepada semua kecamatan dalam program PIWK yang berfokus pada perbaikan jalan berlubang ini.
Pihak kecamatan dan pemerintah desa juga diharapkan saling berkoordinasi, supaya program penanganan perbaikan jalan rusak bisa berjalan baik dan cepat sebagaimana diharapkan.
“Pihak kecamatan berkoordinasi dengan desa untuk percepatan penanganan jalan-jalan rusak yang ada di desa. Nah, jika nanti ada yang tidak mampu ditangani oleh kecamatan, bisa dilimpahkan ke Dinas PUBMSDA,” lanjut bupati.
