SURYA.CO.ID - Pengamat Komunikasi Poltiik dari Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menanggapi isu perombakan kabinet (reshuffle) yang kabarnya akan dilakukan Presiden Prabowo pada Februari 2026 mendatang.
Ia menyebut, masyarakat memang berharap momen reshuffle benar-benar terjadi.
"Sebab, secara objektif beberapa menteri memang dinilai masyarakat kinerjanya rendah," katanya, dikutip SURYA.CO.ID dari Tribunnews.com, Selasa (27/1/2026).
Hal ini berdasarkan hasil survei, termasuk rilis dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
Terdapat 10 nama, terdiri dari delapan nama menteri dan dua kepala badan yang dinilai kurang dan patut untuk di-reshuffle.
Baca juga: Daftar 8 Menteri yang Disebut Berpotensi Kena Reshuffle Sesuai Survei, Ada Bahlil dan Fadli Zon
Berikut ini daftarnya.
Jamiluddin menjelaskan, dari 10 nama itu, Menteri ESDM Bahlil memiliki nilai terendah.
"Ke-10 nama itu oleh CELIOS dinilai minus, dengan minus tertinggi diperoleh Bahlil (-151)."
"Dari 10 nama ini, sebagian memang kerap disuarakan pengamat dan masyarakat untuk di-reshuffle."
"Karena itu, 10 nama itu kiranya memang layak dipertimbangkan untuk di-reshuffle," ujarnya.
Menurut Jamiluddin, seharusnya reshuffle dilakukan berdasarkan kinerja, integritas, dan kompetensi, bukan karena faktor kedekatan politik maupun pembagian kekuasaan.
Menurut dia, jika itu menjadi acuan, Prabowo tidak perlu ragu mengganti menteri yang juga menjabat ketua umum partai.
"Prabowo tak takut mereshuffle menteri yang juga ketua umum partai, seperti Bahlil dan Zulhas."
"Prabowo juga harus legowo mereshuffle menteri yang satu partai dengannya, seperti Fadli Zon dan Budiman Sudjatmiko," katanya.
Ia menilai, reshuffle berdasarkan penilai objektif memiliki peningkatan pada kinerja kabinet.
"Kalau hal itu dilakukan, barulah reshuffle akan dapat meningkatkan kinerja kabinet Prabowo."
"Tapi bila tidak, reshuffle kabinet hanya tambal sulam yang tidak berdampak pada kinerja kabinet dalam mensejahterakan rakyat," ujarnya.
Karena itu, ia menilai reshuffle kabinet seharusnya menjadi langkah pro-rakyat.
"Reshuffle kabinet seharusnya sudah menjadi keniscayaan yang pro rakyat. Rakyat menanti reshuffle yang membawa manfaat baginya, bukan manfaat bagi elite," pungkasnya.
M Jamiluddin Ritonga merupakan Dosen Ilmu Komunikasi di Universitas Esa Unggul.
Selain sebagai seorang akademisi, ia juga dikenal sebagai Pakar Pengamat Komunikasi Politik.
Ia kerap memberikan analisis terhadap isu-isu nasional di Indonesia.
Institut Pertanian Bogor (IPB)
Magister - lulus 27 Desember 1993
Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Sarjana - lulus 19 Agustus 1987.
Isu reshuffle kabinet ini mencuat setelah Presiden Prabowo menggelar retret bersama menteri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada awal Januari 2026 lalu.
Selain itu, isu perombakan kabinet juga berembus karena kedatangan sejumlah tokoh ke Istana Negara untuk menghadiri pertemuan tanpa pengumuman resmi yang jelas.
Terkait isu tersebut, Pengamat Politik, Adi Prayitno, menilai ada kejanggalan.
Menurutnya, isu reshuffle saat ini gelap gulita karena tidak ada tanda-tanda Presiden Prabowo Subianto akan melakukan perombakan dalam waktu dekat.
Terlebih, belakangan Prabowo justru mengapresiasi positif kinerja para menterinya.
"Nah itu yang repot, gelap gulita, tiba-tiba isu reshuffle mencuat," ujarnya, Sabtu (24/1/2026), dikutip SURYA.CO.ID dari Tribunnews.com.
"Yang jadi ramai itu karena isu reshuffle kali ini terkesan mendadak karena pada saat bersamaan beberapa waktu lalu presiden mengapresiasi kinerja menterinya yang total bekerja."
"Entah dari mana datangnya sumber isu reshuffle yang terkesan tiba-tiba ini," tutur Adi.
Meski demikian, Adi menilai reshuffle wajar dilakukan sebagi bentuk evaluasi terhadap pemerintahan.
Ia juga menyinggung soal adanya dinamika politik di balik isu reshuffle.
Adi bahkan membahas soal menteri yang sempat berkunjung ke kediaman mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Kota Solo, Jawa Tengah, serta rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.
"Memang setelah setahun pemerintahan Prabowo-Gibran banyak desakan publik agar menteri yang kerjanya buruk segera diganti untuk mengakselerasi kinerja pemerintah."
"Soal siapa menterinya publik sudah sering menyebut di berbagai media soal kinerja menteri yang jadi sorotan," jelas Adi.
"(Atau) Jangan-jangan ini ada kaitannya dengan seorang menteri yang pernah ke Solo dan ke Kertanegara beberapa waktu lalu," imbuhnya.
Meski begitu, Adi menegaskan urgensi reshuffle tetap ada jika memang ditemukan menteri yang tidak menunjukkan performa maksimal.
"Urgensi reshuffle tetap ada karena sudah setahun lebih pemerintahan. Jika ada menteri tak perform kerjanya seharusnya diganti," tandas Adi.
===
Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Whatsapp Channel Harian Surya. Melalui Channel Whatsapp ini, Harian Surya akan mengirimkan rekomendasi bacaan menarik Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Persebaya dari seluruh daerah di Jawa Timur.
Klik di sini untuk untuk bergabung
