TRIBUNPALU.COM - Politikus, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok blak-blakan dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan kontrak subholding Pertamina di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2025).
Ahok hadir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan kontrak subholding Pertamina periode 2018–2023.
Ia dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam perkara yang menjerat delapan terdakwa, di antaranya Kerry Adrianto Riza, Gading Ramadhan Joedo, Dimas Werhaspati, Sani Dinar Saifuddin, Yoki Firnandi, Agus Purwono, Riva Siahaan, Maya Kusmaya, dan Edward Corne.
Sidang Tipikor ini menyoroti dugaan korupsi penyewaan Terminal BBM Merak oleh PT Pertamina (Persero). Penuntut umum menyebut perbuatan melawan hukum tersebut mengakibatkan kerugian negara besar. Total kerugian dalam perkara ini diperkirakan mencapai Rp285 triliun.
Pernyataan blak-blakan Ahok di ruang sidang menambah sorotan publik terhadap kasus besar Pertamina. Di tengah kerugian negara triliunan rupiah, pengakuan Ahok membuka sisi lain politik di balik jabatan strategis BUMN.
Dalam kesaksiannya, Ahok mengaku ditunjuk sebagai Komisaris Utama Pertamina periode 2019–2024 karena kedekatannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, hakim anggota Adek Nurhadi menanyakan kepada Ahok apakah ia mengetahui adanya campur tangan pihak luar selain pemerintah maupun internal Pertamina dalam pengelolaan perusahaan.
Ahok menjawab lugas.
“Kalau mau bicara jujur, BUMN ini seperti titipan politik. Saya suka bicara, kalau saya bukan teman Presiden, tidak mungkin ditaruh saya di Komut,” kata Ahok.
Majelis hakim kemudian menegaskan pertanyaan terkait pihak di luar pemerintah dan internal.
Ahok menjawab, “Saya kurang bergaul dengan orang-orang di migas, Pak. Saya orang tambang, orang dagang. Makanya saya sebetulnya tidak familiar dengan pelaku-pelaku migas. Jawabannya saya tidak tahu."
Baca juga: IHSG Ditutup Menguat Selasa 27 Januari 2026, Saham BUMI Naik 3,61 Persen
Usai persidangan, Ahok menjelaskan alasan mundur dari jabatan Komisaris Utama Pertamina.
Dengan senyum, ia menyebut perbedaan pandangan politik sebagai penyebab.
“Biasa dong beda pandangan politik, saya dukung Ganjar, dia dukung Pak Prabowo, maka saya berhenti dong,” ujar Ahok.
Pasang surut hubungan Jokowi-Ahok
Hubungan antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi salah satu relasi politik paling dinamis dalam satu dekade terakhir.
Keduanya pernah tampil sebagai duet kuat simbol perubahan, namun perjalanan waktu memperlihatkan pasang surut yang tak terhindarkan oleh dinamika kekuasaan dan tekanan politik.
Kedekatan Jokowi dan Ahok bermula pada Pilkada DKI Jakarta 2012.
Saat itu, Jokowi yang maju sebagai calon gubernur menggandeng Ahok sebagai wakilnya.
Kombinasi keduanya dianggap merepresentasikan semangat reformasi: bersih, tegas, dan berpihak pada pelayanan publik.
Kemenangan mereka menandai babak baru kepemimpinan Jakarta dan melambungkan nama keduanya ke panggung nasional.
Relasi politik itu berlanjut ketika Jokowi terpilih sebagai Presiden RI pada 2014.
Ahok pun naik menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Pada fase awal, Ahok kerap menunjukkan loyalitas politik kepada Jokowi, termasuk dalam mendukung agenda pemerintah pusat.
Namun, gaya komunikasi Ahok yang lugas dan keras sering kali memicu kontroversi, yang secara tidak langsung turut menyeret Jokowi ke pusaran tekanan politik nasional.
Ujian terberat hubungan keduanya terjadi pada 2016, saat Ahok terseret kasus penistaan agama.
Kasus tersebut bukan hanya mengubah peta politik Jakarta, tetapi juga menguji posisi Jokowi sebagai presiden.
Meski Jokowi berulang kali menegaskan bahwa proses hukum berjalan independen dan tidak boleh diintervensi, sebagian publik menilai dukungan politik terhadap Ahok tidak sekuat sebelumnya.
Setelah menjalani hukuman dan bebas pada 2019, Ahok kembali muncul di lingkaran kekuasaan melalui penunjukannya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
Jokowi memberi ruang bagi Ahok, meski bukan dalam ranah politik elektoral, melainkan pada posisi strategis di BUMN.
Selama menjabat di Pertamina, Ahok dikenal vokal mengkritik praktik tata kelola dan dugaan korupsi.
Ahok mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) pada Jumat (2/1/2024).
Ahok telah membubuhkan tandatangan pengunduran dirinya untuk total memenangkan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.
Kader PDI Perjuangan itu bahkan rela melepas gaji senilai Rp170 juta per bulan ditambah bonus tantiem sebagai komut Pertamina.
"Unggahan ini merupakan bukti tanda terima Surat Pengunduran Diri saya sebagai Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero) yang saya serahkan hari ini, 2 Februari 2024," tulis Ahok.
Ahok mengatakan, setelah memutuskan mundur, dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud.
"Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD," ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menambahkan, pengunduran diri itu sekaligus menjawab pertanyaan mengenai arah politiknya Pemilu 2024.
"Hal ini agar tidak ada lagi kebingungan terkait arah politik saya," ungkap Ahok.
Dukungan yang diberikan Ahok kepada Ganjar dianggap sebagai strategi menggembosi PDIP dari dalam.
Namun, kalau dilihat pada sisi lain, Ahok bisa menjadi kuda putihnya Megawati Soekarnoputri untuk melawan Jokowi.
Sebutan kuda putih itu ramai di media sosial, yakni Ahok dianggap ditempatkan Jokowi guna mencegah paslon Ganjar-Mahfud bergabung dengan Anies-Muhaimin.
Ganjar mengatakan, semua bisa berasumsi termasuk isu Ahok sebagai kuda putih Presiden Jokowi.
"Ya semuanya akan bisa mempertimbangkan, memperhitungkan, berasumsi," kata Ganjar saat ditemui seusai kampanye akbar di BSCC DOME, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (6/2/2024).
Namun, dia menegaskan, Ahok merupakan sahabatnya. Dia meyakini mantan Gubernur DKI Jakarta ini memiliki nilai-nilai dalam berjuang.
"Tapi Ahok teman saya. Dia sudah lama bersama saya dan tentu saja dia punya nilai-nilai. Nilai-nilai itu dia tunjukkan waktu jadi anggota DPR, waktu jadi wakil gubernur, kemudian menjadi gubernur sebentar, lalu kemudian dia tidak bisa menjadi gubernur," ujar Ganjar.
Ganjar lalu mengungkit ketika Ahok dijebloskan ke penjara karena kasus penistaan agama pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.
Setelah keluar dari penjara, kata dia, Ahok pun ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero) dengan gaji yang cukup besar, namun dia keluar karena nilai.
"Ingat semua kasusnya? Orang jualan ayat, dan kemudian dia masuk penjara, dan dia ikhlas itu, lalu dia menjadi seorang profesional dengan bayaran yang cukup, dan dia memilih keluar untuk membantu saya karena sebuah nilai," tutur Ganjar.
"Sehingga harapan kita, kalau orang nanti mau bergabung atau tidak bergabung, kami punya nilai dan nilai itu secara universal bisa dipertanggung jawabkan. Take it or leave it," imbuh Ganjar menambahkan.
Ahok juga bercerita pernah diajak untuk meninggalkan Jokowi pada Pemilu 2019 yang lalu.
"Saya tidak etis menyebutkan teman. 2019 ketika adik perempuan saya yang kandung meminta saya mendukung pak Prabowo meninggalkan pak Jokowi, ya istilahnya bagi dia meninggalkan saya masuk ke tahanan, padahal polisi jaksa di tangan kuasa beliau. Para Ahokers datang pada saya mau meninggalkan pak Jokowi, saya tulis secara kertas. 'A firend is alwaysloyal'," kata Ahok di rumah aspirasi relawan Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024).
Ahok menegaskan, loyal tersebut bukanlah kepada terhadap Jokowi sebagai pribadi, melainkan loyal kepada perjuangan. Ahok saat itu tidak rela jika harus berpaling dari Jokowi meski menerima ajakan dari berbagai pihak.
"Artinya apa? bukan loyal pada individu tapi loyal pada perjuangan. Bagaimana mungkin kita membiarkan pak Jokowi dia mau lanjutkan periode ke-2, menyerahkan pada pak Prabowo untuk memimpin. Maka saya tidak rela," ujarnya.
"Saya bilang pada Ahokers semua udah datang ke tahanan. Adik saya bilang, 'nanti kamu bisa dipenjara lagi dong kalau itu menang loh'. Kalau penguasa apa juga bisa. Emangnya pak Jokowi nggak bisa?, kalau pak Jokowi orang baik, kata dia. Kalau dia menang pun nggak mungkin penjarakan kamu, kan teman. 'Lagi pula teman aja biarkan kamu masuk penjara kok, dia bilang'. Dia sampai segitunya ke saya," kata dia.
Ahok mengatakan, banyak orang meminta dirinya untuk menerapkan prinsip 'a friend is always loyal' pada Pilpres 2024.
Mereka meminta dirinya untuk mengikuti arah dukungan Jokowi. Hanya saja, Ahok kembali menegaskan, loyalitas yang dimaksud bukan kepada pribadi namun perjuangan.
"Makanya hari ini mereka tanya, ada yang telepon saya deh, teman-teman dekat juga, 'kenapa kamu nggak menggunakan a friend is always loyal? friend mu kan sudah ke 02?. Saya bukan mengkultuskan pribadi orang. Hanya satu Tuhan yang boleh kita sembah. Hanya ada satu Allah kok. Nggak ada Tuhan lain, hanya satu. Bagi saya manusia bukan Tuhan," tuturnya.
Ahok mengatakan dirinya menghormati Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan.
Meski beda arah dukungan, lanjut Ahok, Megawati tidak pernah mengajaknya untuk menyerang pihak lain.
"Makannya saya sangat menghargai Ibu Mega. Beliau tidak pernah ngajak saya menyerang Pak Jokowi. Jangan Pak Jokowi nggak pernah. Karena dia tau temen. Saya bertanya sama Ibu Mega, 'saya masih bisa ketemu Pak Jokowi nggak?. (Megawati menjawab)' Ya bisa dong, kan temen'. Ini Ibu Mega loh," ujarnya.
Lebih lanjut, Ahok mengatakan Megawati juga sempat melarangnya mundur dari Komut Pertamina. Hanya saja, lanjut Ahok, dirinya tidak mau menyesal dengan tidak memberikan dukungan kepada Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.
"Akhirnya saya bilang, 'Ibu, kalau saya nggak mau berjuang untuk Pak Ganjar, Pak Mahfud sekarang, saya akan menyesal seluruh hidup saya. Ijinkan saya keluar untuk melawan. dan saya sudah bereskan Pertamina dengan track yang jelas. Dengan record yang jelas. Dengan RUPS, RKAP yang jelas, KPI yang jelas, Model yang jelas," imbuhnya," kata dia.
Ahok tak masalah dengan penilaian orang yang menyebut Ganjar akan kalah pada Pilpres 2024. Ahok yakin, dengan dukungannya Ganjar-Mahfud bisa memenangkan kontestasi politik tahun ini.
"Orang bilang gitu kan, 'pasti kalah Ganjar, lu masih dukung dia?'. Saya punya perspektif berbeda. Kalau kalian mengatakan Ganjar pasti kalah, saya harus keluar dong untuk memenangkan dia. Ini sesuatu yang berbeda kan. Akhirnya bilang ibu, akhirnya Pak Hasto, saya suruh pak Hasto ngomong. Ini, saya yang mau, kalau saya keluar (Pertamina) mesti jadi miskin apapun, itu urusan saya sama tuhan," ujarnya.
Dalam sidang dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina, pada Selasa (27/1/2026), Ahok kembali mengungkap alasan dirinya mundur dari Pertamina.
Ahok bersaksi untuk terdakwa Kerry Adrianto Riza, Gading Ramadhan Joedo, Dimas Werhaspati, Sani Dinar Saifuddin, Yoki Firnandi, Agus Purwono, Riva Siahaan, Maya Kusmaya, dan Edward Corne.
Mulanya jaksa di persidangan menanyakan saksi Ahok mengapa dirinya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komut Pertamina.
Ahok di persidangan mengatakan seharusnya ia sudah mengundurkan diri di akhir Desember 2023, setelah ia selesai menyusun RKAP 2024.
"Sayangnya RKAP 2024 pengesahan RUPS oleh Menteri BUMN terlambat, baru dilakukan di Januari. Nah, begitu dilakukan di Januari, saya mundur," kata Ahok.
Ahok menambahkan, dirinya telah meninggalkan catatan dalam RKAP, yakni sistem pengadaan baru yang ditargetkan memberi penghematan 46 persen dan telah ditandatangani seluruh direksi.
"Nah, saya keluar karena alasan politik, beda pandangan dengan Presiden (Jokowi)," jelas Ahok. (*)
