SERAMBINEWS.COM - Ketegangan di kawasan Timur Tengah memasuki fase kritis.
Amerika Serikat resmi mengerahkan gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln untuk mendekati wilayah Iran pada Selasa (27/1/2026).
Langkah ini memicu sinyal kuat bahwa Washington siap meluncurkan serangan rudal besar-besaran bersama jet tempur Israel guna menargetkan kepemimpinan politik di Teheran.
Meski armada tempur sudah berada dalam jangkauan serangan, Presiden AS Donald Trump memberikan narasi kontradiktif dengan mengeklaim bahwa Iran sebenarnya sedang "mengemis" untuk berunding.
Laporan dari The Guardian yang dilansir dari Kompas.com, Selasa (27/1/2026), menyebutkan bahwa pengerahan USS Abraham Lincoln di Laut Mediterania memberikan keuntungan strategis bagi AS.
Posisi ini membuat Washington tidak lagi memerlukan izin wilayah udara dari negara-negara tetangga seperti Uni Emirat Arab (UEA) untuk menyerang Iran.
Baca juga: Iran Peringatkan Ancaman AS Picu Ketidakstabilan Kawasan, Arab Saudi Tegaskan Tolak Agresi
Berbeda dengan operasi sebelumnya, target serangan kali ini dikabarkan bukan lagi fasilitas nuklir, melainkan lingkaran dalam kepemimpinan politik Iran.
Tujuan utamanya disebut untuk memicu kembali protes publik di tengah kondisi ekonomi Iran yang sedang hancur lebur.
Ketiadaan terobosan diplomatik telah menghantam sektor finansial Teheran.
Bursa saham Iran mencatat penurunan harian terbesar pada Senin lalu.
Data resmi menunjukkan inflasi telah meroket hingga 60 persen, memicu penurunan standar hidup yang drastis bagi 90 juta penduduknya.
Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, menyatakan langkah Presiden AS Donald Trump menggambarkan Iran seolah berada dalam keadaan darurat.
Ia juga menuding AS sedang menjalankan taktik "perang saudara".
"Ketika mereka menyerbu pusat-pusat militer dan kepolisian untuk memperoleh senjata, hal itu menunjukkan bahwa mereka berupaya memicu perang saudara," tuturnya.
"Kali ini, taktik Amerika Serikat adalah terlebih dahulu menghancurkan kohesi publik dan baru kemudian melancarkan serangan militer," lanjutnya.
Kehadiran gugus tempur USS Abraham Lincoln di perairan Timur Tengah menjadi pesan nyata kekuatan militer AS.
Meski lokasinya dirahasiakan oleh Komando Pusat AS, pengerahan ini merupakan respons langsung atas penindakan brutal rezim Iran terhadap demonstran serta pemadaman internet total yang melumpuhkan negara tersebut.
Baca juga: Iran Ultimatum Negara Tetangga akan Dianggap Musuhan Jika Wilayahnya Digunakan AS Menyerang Teheran
Di tengah kepungan armada laut tersebut, Presiden Donald Trump justru mengirimkan sinyal yang kontradiktif.
Dalam wawancara eksklusif dengan Axios, ia mengeklaim bahwa Iran sedang berada dalam tekanan besar dan berupaya mencari jalan keluar melalui jalur diplomatik.
"Kami memiliki armada besar di dekat Iran, bahkan lebih kuat dari yang kami tempatkan di Venezuela," ujar Trump, seperti dilansir dari Kompas.com, Rabu (28/1/2026).
Pernyataan itu disampaikan beberapa pekan setelah operasi militer AS di Venezuela berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro.
Meski demikian, Trump menegaskan Iran tetap menginginkan pembicaraan dengan Washington.
"Saya tahu mereka ingin membuat kesepakatan. Mereka sudah berkali-kali menelepon, mereka sangat ingin berbicara," kata Trump sebagaimana dilaporkan AFP.
Sementara itu, para analis menilai opsi yang tersedia mencakup serangan terhadap fasilitas militer Iran hingga serangan terarah ke lingkaran kepemimpinan di bawah Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.
Skenario tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya berskala penuh untuk menggulingkan sistem pemerintahan Iran yang telah berkuasa sejak Revolusi Islam 1979.
Dilansir dari Kompas.com, Rabu (28/1/2026), The New York Times melaporkan Trump telah menerima sejumlah laporan intelijen AS yang menunjukkan posisi pemerintah Iran semakin melemah.
Laporan tersebut menyebut cengkeraman rezim Iran terhadap kekuasaan berada pada titik terlemah sejak jatuhnya Shah Iran lebih dari empat dekade lalu.
Senator AS Lindsey Graham mengatakan kepada surat kabar itu bahwa tujuan Trump adalah mengakhiri rezim Iran.
Baca juga: AS Mulai Pancing Iran, Gelar Latihan Militer Skala Besar di Timur Tengah, Saudi Tegaskan Hal Ini
“Mereka mungkin berhenti membunuh hari ini, tetapi jika masih berkuasa bulan depan, mereka akan membunuh lagi,” ujar Graham.
Meskipun Donald Trump memberikan kesan adanya pembicaraan damai di balik layar, Pemerintah Iran melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, Esmail Baghaei, membantah keras narasi tersebut dan melabelinya sebagai kebohongan publik.
Baghaei menegaskan bahwa tidak ada komunikasi terkait kesepakatan diplomatik antara Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dan utusan khusus AS, Steve Witkoff.
Di sisi lain, ketegangan justru semakin diperuncing oleh langkah Witkoff yang dikabarkan meningkatkan standar tuntutan bagi Teheran, mulai dari pengembalian inspektur senjata PBB, penghapusan seluruh cadangan uranium tinggi, hingga pembatasan total program misil Iran.
Menanggapi tekanan tersebut, Teheran kini dalam kondisi siaga tempur.
Di tengah upaya menjaga saluran komunikasi tetap terbuka guna menghindari eskalasi, Iran tidak sedikit pun mengendurkan ancaman militernya.
Mengutip surat kabar konservatif Hamshahri, juru bicara Garda Revolusi Iran (IRGC) Mohammad Ali Naini memperingatkan bahwa USS Abraham Lincoln akan menjadi target sah jika berani memasuki perairan teritorial mereka.
Ancaman ini diperkuat dengan laporan media konservatif Javan yang menyebut Iran siap mengambil langkah ekstrem dengan merebut Selat Hormuz, jalur nadi energi global, sebagai bentuk balasan atas provokasi Washington.
Di jalanan Teheran, atmosfer anti-Amerika pun kian memanas dengan kemunculan papan reklame raksasa yang mengilustrasikan penghancuran kapal induk AS.
Baca juga: Angkatan Laut Iran: Penutupan Selat Hormuz Bergantung pada Keputusan Teheran
Baghaei memperingatkan bahwa pengerahan pasukan dan ancaman militer ini secara nyata telah melanggar prinsip sistem internasional.
"Angkatan bersenjata kami secara cermat memantau setiap pergerakan. Jika prinsip internasional dilanggar, maka ketidakamanan akan menimpa semua pihak," kata Baghaei dalam laporan The Guardian, dikutip dari Kompas.com, Selasa (27/1/2026).
Di balik adu kekuatan militer, kondisi internal Iran berada dalam fase yang sangat memprihatinkan.
Lembaga HAM Human Rights Activists News Agency (HRANA) melaporkan angka kematian demonstran telah mencapai 6.126 jiwa yang terkonfirmasi, dengan 17.000 kematian lainnya yang masih dalam tahap investigasi.
Situasi semakin kelam setelah Pelapor Khusus PBB, Mai Sato, mengungkap laporan mengerikan mengenai adanya praktik "tebusan jenazah".
Keluarga korban diduga harus membayar sekitar 5.000 hingga 7.000 dollar AS (sekitar Rp78 juta - Rp110 juta) hanya untuk mengambil jasad anggota keluarga mereka dari pihak berwenang.
Meski pemerintah Iran membantah keras tudingan ini, isu tersebut telah memicu kemarahan luas.
Penderitaan warga kian bertambah dengan pemutusan akses internet total yang telah berlangsung sejak 8 Januari.
Departemen Komunikasi Iran bahkan mengakui bahwa sektor usaha nasional sudah berada di ambang kolaps karena tidak sanggup bertahan lebih dari 20 hari tanpa koneksi jaringan.
Baca juga: Kapal Induk Amerika Serikat Tiba di Timur Tengah, Sinyal Trump Segara Serang Iran?
Di sisi lain, Presiden Donald Trump sempat menunda rencana serangan militer terhadap Iran dua pekan lalu.
Kabar yang beredar menyebut Trump masih meragukan efektivitas opsi yang ada untuk menumbangkan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, sekaligus mengkhawatirkan keamanan Israel dari potensi pembalasan Iran.
Ketidakpastian ini memicu kekecewaan di kalangan oposisi Iran yang merasa janji dukungan AS tak kunjung terealisasi.
Kini, nasib Teheran semakin terdesak di panggung internasional.
Tekanan diplomatik mulai bergeser ke Eropa, di mana Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani, merekomendasikan kepada Uni Eropa agar Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) ditetapkan sebagai organisasi terlarang.
Dengan kondisi ekonomi yang lumpuh dan isolasi diplomatik yang kian nyata, masa depan rezim Iran kini berada di ujung tanduk.
(Serambinews.com/Yeni Hardika)
