NTB tidak sekedar menjadi salah satu pihak dalam kerja sama Sunda Kecil, melainkan berpeluang kembali memainkan peran historisnya sebagai penghubung utama kawasan.
Oleh: Dr H Ahsanul Khalik, kepala Diskominfoik NTB
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama regional antara Pemerintah Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur bukan sekedar agenda administratif antarpemerintah daerah. Ia adalah peristiwa politik kawasan yang memiliki makna historis jauh melampaui teks perjanjian.
Di balik kerja sama Sunda Kecil tersebut tersimpan ingatan panjang tentang jalur dagang dan hubungan maritim sejak abad ke-17, ketika Kesultanan Bima tampil sebagai salah satu kekuatan politik dan maritim paling berpengaruh di kawasan Nusa Tenggara dan Indonesia Timur.
Dengan demikian, hubungan antara Bima dan Labuhan Bajo bukanlah relasi baru yang lahir dari MoU modern, melainkan hubungan lama yang menemukan bentuk kebijakan kontemporernya.
Sejak abad ke-17, Kesultanan Bima berdiri sebagai simpul utama jaringan maritim Nusantara Timur. Wilayah pengaruhnya tidak hanya terbatas pada Pulau Sumbawa bagian timur, tetapi meluas melintasi perairan Flores–Komodo hingga wilayah yang kini dikenal sebagai Labuhan Bajo dan Manggarai Barat.
Laut pada masa itu bukan pemisah wilayah administratif, melainkan ruang integrasi ekonomi dan politik, sebagaimana dicatat dalam kajian sejarah maritim Nusantara.
Puncak konsolidasi pengaruh tersebut terjadi pada abad ke-18 di bawah kepemimpinan Sultan Salahuddin Bima. Pada masa ini, Bima berkembang dari kerajaan pesisir menjadi kekuatan maritim regional.
Strategi yang dijalankan bukan kolonialisasi teritorial, melainkan pengendalian jalur pelayaran, penguatan perdagangan antarpulau, serta pembentukan pengaruh politik tidak langsung di Flores Barat.
Pola ini sejalan dengan temuan sejarawan bahwa kekuasaan di Indonesia Timur kerap bekerja melalui hegemoni maritim dan jaringan dagang, bukan pendudukan wilayah.
Baca juga: Implementasi Kerja Sama Bali–NTB–NTT Dimulai, NTB Siap Pimpin Super Grid dan Konektivitas
Dalam perspektif Kesultanan Bima, Labuhan Bajo memiliki nilai strategis sebagai pelabuhan transit utama. Kapal-kapal Bima singgah di kawasan ini sebelum melanjutkan pelayaran ke Manggarai, Ende, dan Sikka. Dari jalur ini mengalir komoditas penting seperti kuda, beras, kain, kayu, dan hasil laut, komoditas yang menopang ekonomi kawasan timur Nusantara.
Lebih dari itu, Labuhan Bajo juga merupakan zona pengaruh politik tidak langsung. Bima tidak menempatkan aparat pemerintahan formal, tetapi membangun relasi dengan elite lokal Manggarai, menarik loyalitas simbolik, dan menjalin kerja sama dagang berbasis adat. Model hubungan semacam ini oleh antropolog disebut sebagai political influence without territorial rule, dan terbukti menciptakan stabilitas jangka panjang.
Dimensi keamanan maritim memperkuat posisi tersebut. Perairan Labuhan Bajo dan Selat Sape–Flores merupakan jalur vital yang harus dijaga dari gangguan perompakan dan konflik antarkelompok.
Dengan menjadikan kawasan ini sebagai titik logistik armada kecilnya, Bima berperan sebagai penjaga stabilitas regional, sebuah fungsi yang dalam literatur maritim Nusantara dilekatkan pada kerajaan-kerajaan pelabuhan besar.
Pengaruh Bima di Flores Barat juga tampak jelas dalam dimensi budaya dan identitas. Islam masuk ke Manggarai melalui pedagang Bima–Makassar sebagai identitas elite dan jaringan dagang, bukan melalui islamisasi. Yang menyebar lebih dahulu adalah nama dan simbol, bukan keyakinan teologis. Pola ini sejalan dengan kajian antropologi tentang difusi Islam di Indonesia Timur.
Hingga hari ini, di Manggarai Barat, terutama Labuhan Bajo masih dijumpai nama-nama bernuansa Islam seperti Ahmad, Ali, Hasan, dan Umar yang disandang oleh masyarakat beragama Katolik. Fenomena ini bukan kontradiksi, melainkan arsip hidup sejarah.
Dalam budaya Manggarai, sebutan “Ama” membingkai nama-nama tersebut sepenuhnya dalam adat lokal. Ketika agama Kristen masuk secara luas pada abad ke-20 melalui misi Portugis–Belanda dan ordo Katolik, iman berubah, tetapi nama tetap bertahan sebagai penanda silsilah genealogis.
Relasi ini tidak berhenti sebagai memori sejarah. Ia hidup dalam struktur ekonomi kontemporer. Di pasar-pasar Manggarai Barat hari ini, hampir separuh pedagang berasal dari NTB, terutama Bima dan Dompu. Fenomena diaspora dagang ini mencerminkan apa yang oleh sejarawan disebut sebagai continuity of trading networks di kawasan Sunda Kecil.
Karena itu, meskipun konflik komunal pernah terjadi baik di Bima maupun di wilayah diaspora NTT, konflik tersebut tidak pernah berkembang menjadi permusuhan struktural. Ingatan kolektif lintas generasi berfungsi sebagai modal sosial dan peredam konflik, sebuah temuan yang konsisten dengan teori kohesi sosial berbasis sejarah bersama.
Dalam konteks inilah, kepemimpinan Iqbal–Dinda dan penguatan kerja sama regional Bali–NTB–NTT patut dibaca sebagai reaktualisasi politik sejarah. Perbedaan mendasar antara masa kini dan era Sultan Bima bukan terletak pada tujuan strategisnya, melainkan pada instrumen yang digunakan.
Jika pada masa lalu pengaruh dibangun melalui armada, jaringan dagang, dan perjanjian adat, maka pada era negara modern pengaruh itu dijalankan melalui kebijakan publik, koordinasi lintas sektor, dan diplomasi antar wilayah.
Dalam kerangka ini, NTB berpeluang menghidupkan kembali jalur distribusi dan pertukaran ekonomi lintas Nusa Tenggara, bukan hanya dengan Labuan Bajo, tetapi menjangkau seluruh bentang NTT dari Manggarai hingga Timor. Jalur ini sesungguhnya adalah kelanjutan modern dari lintasan Selat Sape–Flores yang dahulu dijaga sebagai urat nadi perdagangan dan stabilitas kawasan oleh Sultan Bima.
Di saat yang sama, penguatan ekonomi rakyat lintas wilayah dapat diarahkan dengan menginstitusionalisasi jaringan pedagang dan pelaku usaha lintas generasi yang selama ini telah menopang hubungan NTB–NTT. Negara tidak menciptakan jaringan baru dari nol, melainkan memberi legitimasi, perlindungan, dan skala pada jaringan sosial lama yang terbukti mampu menjaga kohesi kawasan dan meredam gesekan sosial.
Dimensi budaya dan sejarah pun menjadi bagian penting dari strategi ini. Sejarah hubungan Bima–Manggarai dapat diarusutamakan sebagai narasi bersama Sunda Kecil, melalui ruang-ruang kebudayaan, pertukaran komunitas, dan penguatan memori kolektif lintas wilayah.
Pendekatan ini mencerminkan soft power modern, sejalan dengan cara Sultan Bima membangun pengaruh—tanpa pemaksaan, tanpa kekerasan, tetapi melalui simbol, kepercayaan, dan relasi sosial.
Sementara itu, penguatan stabilitas sosial lintas provinsi menjadi prasyarat utama keberlanjutan kerja sama. Dengan memperkuat mekanisme pencegahan konflik dan dialog antar komunitas, NTB secara strategis menjalankan kembali peran historis sebagai penjaga keseimbangan kawasan, sebuah fungsi yang dahulu dijalankan Sultan Bima dalam menjaga jalur maritim dari gangguan dan konflik.
Dengan demikian, NTB tidak sekedar menjadi salah satu pihak dalam kerja sama Sunda Kecil, melainkan berpeluang kembali memainkan peran historisnya sebagai penghubung utama kawasan, sebagaimana Bima dahulu menjadi simpul yang mengaitkan barat dan timur Nusantara. Inilah makna terdalam dari reaktualisasi politik sejarah: masa lalu tidak diromantisasi, tetapi diterjemahkan menjadi strategi masa depan.
Karena itu, kerja sama regional Bali–NTB–NTT yang ditandai dengan penandatanganan MoU tidak boleh berhenti sebagai dokumen formal. Ia harus dipahami sebagai kesadaran sejarah kolektif dan strategi politik kawasan. Iqbal–Dinda tidak sedang memulai sesuatu yang sepenuhnya baru; mereka sedang menghidupkan kembali jalur lama dengan instrumen negara modern.
Selama kerja sama ini dikelola dengan kesadaran sejarah, hubungan Bima–Labuhan Bajo–Manggarai—dan NTT secara luas, akan terus menjadi fondasi kuat integrasi Sunda Kecil: sebuah persaudaraan yang lahir di laut abad ke-17 dan diperbarui melalui kebijakan abad ke-21.
