Dalam rapat, Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mencecar Kombes Edy terkait dasar hukum penetapan tersangka tersebut, sekaligus mempertanyakan kapasitas dan tanggung jawab Edy sebagai Kapolres Sleman.

Eks Kapolda Kalimantan Timur itu bahkan mengulas secara rinci penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan penyidik dalam kasus tersebut, seraya menilai adanya persoalan serius dalam penegakan hukum.

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, apabila dirinya masih menjabat sebagai Kapolda, maka Kombes Edy dipastikan sudah dicopot dari jabatannya akibat penanganan kasus yang dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan di tengah masyarakat.

# Kapolres Sleman # Jambret # Copot Jabatan # Gedung DPR RI #