Jakarta (ANTARA) - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mengemukakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu membenahi sistem drainase sekaligus memperkuat kolaborasi lintas daerah untuk mengurangi risiko banjir yang terjadi di sejumlah wilayah ibu kota.

"Dari tahun ke tahun itu malah tambah banyak titik-titik banjir. Daerah-daerah yang dulu tidak banjir akhirnya banjir," ujar Trubus di Jakarta, Kamis.

Trubus menilai penanganan banjir selama ini belum efektif karena masih kerap menyalahkan faktor alam. Banjir di Jakarta berasal dari rob di pesisir utara, curah hujan tinggi, serta banjir kiriman dari wilayah penyangga.

"Permukaan tanah Jakarta juga turun, karena pembangunan infrastruktur yang masif, jadi permukaan tanah turun. Nah karena turun akhirnya airnya mengenang," katanya.

Ia juga menyoroti kondisi saluran air yang belum memadai, terlebih untuk menampung debit air yang tinggi ketika curah hujan tinggi atau saat ada banjir kiriman.

"Drainase di Jakarta ini tidak dirancang untuk menampung air yang debitnya tinggi. Gorong-gorongnya juga kecil-kecil, akhirnya airnya tidak tertampung," ujarnya.

Adapun terkait upaya modifikasi cuaca, Trubus menilai langkah tersebut hanya bersifat jangka pendek dan cenderung boros anggaran. Menurut dia, Pemprov DKI perlu memperkuat koordinasi dengan daerah penyangga serta terus membangun area resapan.

Ia pun mendorong Pemerintah Provinsi (Pempro DKI Jakarta membangun situ, waduk dan kawasan resapan air serta memperkuat koordinasi dengan daerah penyangga. "Situ-situ itu dikembalikan lagi fungsinya," ujarnya.

Di sisi lain, Trubus juga menyoroti perlunya kebijakan untuk menekan penurunan muka tanah.

Berdasarkan data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), rata-rata penurunan tanah di Jakarta bagian utara terjadi sekitar 3,5 cm per tahun yang berkontribusi meningkatkan risiko banjir Jakarta hingga lebih dari 40 persen.

"Pembenahan sistem drainase dan kolaborasi lintas daerah menjadi kunci agar banjir dapat ditekan," kata Trubus.