‎‎Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo 
‎
‎MALTENG,TRIBUNAMBON.COM - Pemandangan berbeda terjadi pada momen pengangkatan 1.749 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu (PW) lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku Tengah.
‎
‎Ribuan ASN yang mengenakan pakaian korpri itu tak diberi fasilitas tempat duduk (kursi), hal ini sontak menarik perhatian publik lantaran sebelumnya pelantikan PPPK Tahap II para ASN diberi fasilitas tempat duduk. 

Baca juga: 1.749 PPPK Paruh Waktu Pemda Maluku Tengah Terima SK, Begini Pesan Bupati 

Baca juga: DPRD SBT Tegaskan 94 Pekerja Karlez Wajib Dipertahankan, Pengambilalihan Saham Tak Boleh Picu PHK

Berpusat di Baileo Ir Soekarno, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah ribuan ASN yang datang dari 19 kecamatan ini terpaksa harus berdiri sejak tiba di lokasi, Jumat (30/1/2026).
‎
‎Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Maluku Tengah, Sah Alim Latuconsina akhirnya angkat bicara.
‎
‎Sah Alim Latuconsina menghubungi TribunAmbon dua jam usai acara seremonial penyerahan SK PPPK Paruh Waktu.
‎
‎Ia menjelaskan, terkait layanan PPPK Paruh waktu, penyediaan kursi dan aspek ketersediaan ruangan di lokasi tidak dapat mengakomodir seluruh peserta. 
‎
‎"Dengan jumlah pegawai tidak berbanding kalau mengakomodir semua dalam ruangan, maka dari itu sistemnya berdiri saja," ujar Sah Alim.
‎
‎Walau begitu, ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak mengurangi makna penyerahan SK tuk para ASN PPPK Paruh Waktu.
‎
‎Ia juga menepis tudingan membeda-bedakan PPPK Tahap II dengan PPPK Paruh Waktu. 
‎
‎"Bukan ada perbedaan, karena ini dilihat dari kapasitas ruangan. Bupati dan Pimpinan OPD juga berdiri. Jadi bukan karena status atau tidak menghargai, kita melihat kapasitas tempat, " ulasnya.
‎
‎Sah Alim mengaku pelantikan PPPK Paruh Waktu sudah dipersiapkan sejak Desember 2025.
‎
‎"Pelantikan sebenarnya sudah dari akhir Desember kemarin, namun ada beberapa kendala administrasi dan koordinasi," tandasnya.
‎
‎Sebanyak 1.749 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku Tengah menerima SK pengangkatan.
‎
‎Penyerahan SK ribuan ASN itu dihadiri Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir dan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
‎
‎1.749 ASN PPPK itu terdiri dari 140 tenaga guru, 318 tenaga kesehatan, dan 1.291 tenaga teknis. (*)