Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita unggulan Jumat untuk disimak, Polri sebut penonaktifan Kapolresta Sleman guna jamin objektivitas hingga Pemerintah siapkan evaluasi dampak MBG berbasis akurasi data penerima. Berikut berita-berita tersebut:

1.⁠ ⁠Polri: Penonaktifan Kapolresta Sleman guna jamin objektivitas

Polri menyatakan bahwa penonaktifan sementara Kapolresta Sleman Kombes Pol. Edy Setyanto dari jabatannya untuk menjamin objektivitas selama pemeriksaan lanjutan menyusul munculnya polemik dalam kasus penjambretan.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol.Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, penonaktifan ini berdasarkan rekomendasi hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda DI Yogyakarta. Baca selengkapnya di sini

2.⁠ ⁠Indonesia tolak beli drone AS dalam perjanjian perdagangan

Indonesia telah menyetujui sejumlah besar persyaratan yang diajukan Amerika Serikat dalam perundingan perdagangan, termasuk rencana untuk mengimpor bahan bakar dari AS sebagai pengganti Singapura.

Namun demikian, Indonesia menolak ketentuan yang dinilai melanggar konstitusi, termasuk tuntutan untuk membeli drone AS guna mengawasi Laut China Selatan. Baca selengkapnya di sini

3.⁠ ⁠Kemenhaj: Hanya petugas haji penuhi syarat berangkat ke Tanah Suci

Kementerian Haji (Kemenhaj) menegaskan bahwa hanya peserta pendidikan dan pelatihan (diklat) calon petugas haji yang memenuhi syarat yang diberangkatkan ke Tanah Suci.

Hal itu disampaikan Wakil Komandan (Wadan) Diklat PPIH Arab Saudi 2026 Kolonel (Purn) Muftiono menyusul adanya sejumlah peserta diklat yang dinilai tidak memenuhi kualifikasi akhir. Baca selengkapnya di sini

4.⁠ ⁠Wamenkes: Virus Nipah belum masuk Indonesia

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benyamin Paulus Octavianus menegaskan bahwa hingga kini virus Nipah belum masuk ke Indonesia.

Wamenkes Benyamin menjelaskan virus Nipah telah dikenal sejak 1998 dan hingga saat ini jumlah kasusnya secara global masih terbatas. Baca selengkapnya di sini

5.⁠ ⁠Pemerintah siapkan evaluasi dampak MBG berbasis akurasi data penerima

Pemerintah menyiapkan evaluasi dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menekankan pentingnya ketepatan data penerima manfaat sebagai dasar pengukuran hasil program.

“Nanti setelah satu tahun MBG kita ukur. Kalau sebelum makan bergizi bagaimana (perbandingannya)," kata Zulhas. Baca selengkapnya di sini