Bengkulu (ANTARA) - Pakar dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Rekho Adriadi, mendorong reformasi partai politik dan digitalisasi tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagai langkah utama menekan tingginya biaya politik dalam kontestasi demokrasi setempat.

Ia mengatakan, perdebatan mengenai mekanisme Pilkada langsung atau melalui DPRD tidak akan menyelesaikan persoalan jika tidak disertai pembenahan sistemik.

“Pemindahan mekanisme pemilihan tidak otomatis menghilangkan biaya politik. Tanpa reformasi partai dan transparansi, biaya itu hanya berpindah dari masyarakat ke elite politik,” kata dia, di Bengkulu, Jumat.

Dosen ilmu administrasi publik Universitas Muhammadiyah Bengkulu itu menilai digitalisasi tahapan Pilkada penting dilakukan untuk menekan biaya logistik sekaligus mempersempit ruang manipulasi dan transaksi politik.

Pemanfaatan teknologi informasi juga dinilai dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Selain itu, dia menekankan perlunya pembenahan internal partai politik, terutama dalam proses rekrutmen calon kepala daerah.

Menurut dia, praktik mahar politik dan seleksi tertutup berkontribusi pada mahalnya ongkos politik sejak awal pencalonan.

“Persoalan utama Pilkada bukan terletak pada rakyat yang memilih, melainkan pada proses penentuan calon di internal partai politik,” katanya.

Ia menyebut pengalaman Provinsi Bengkulu menunjukkan tanpa perbaikan sistem rekrutmen politik, Pilkada berpotensi terus melahirkan kepemimpinan yang transaksional, terlepas dari model pemilihan yang digunakan.

Ia berharap wacana evaluasi Pilkada dapat diarahkan pada penguatan tata kelola demokrasi daerah, bukan sekadar perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah.