TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) wilayah Jawa Tengah menilai keterlibatan perempuan dalam politik lokal masih rendah. Untuk itu, mereka mendorong para perempuan untuk berkecimpung di ranah publik.
Koalisi ini juga mendesak adanya pendidikan politik bagi pempuan agar cakap berpolitik.
"Pendidikan politik bagi perempuan masih rendah sehingga penting adanya partisipasi perempuan dalam politik praktis sebagai upaya memperkuat edukasi atau pendidikan politik perempuan untuk membangun demokrasi di tingkat lokal bahkan nasional," ujar Presedium Wilayah Kelompok Kepentingan Perempuan Nelayan dan Pesisir KPI Jateng, Masnuah selepas kongres wilayah ke V KPI Jateng di Kota Semarang, Sabtu (31/1/2026).
Baca juga: Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah Hadiri Pembukaan Rakornas Perjuangan Walisongo Indonesia Ke-1
Baca juga: Mobil Rombongan Pelayat Terjun ke Jurang Kelok Sembilan, Dua Bocah Masuk Daftar Korban
Perempuan yang juga merupakan Ketua Panitia Kongres KPI Jateng itu melanjutkan, penguatan perempuan dalam kancah politik sangat perlu dilakukan untuk memperkuat isu-isu gerakan akar rumput perempuan di tingkat lokal.
Perempuan dalam politik juga bisa memperjuangkan keadilan dan demokrasi.
Ia menyebut, kepemimpinan perempuan di Jawa Tengah dalam era otonomi daerah juga sangat penting untuk menjawab kebutuhan perempuan di Jawa Tengah.
Terlebih, komposisi perempuan merupakan pemilih yang potensial yang berjumlah 18,87 juta jiwa dari 38,56 juta jiwa penduduk di Jawa Tengah.
"Kepemimpinan perempuan sangat penting untuk menguatkan demokrasi lokal," sambungnya.
Untuk semakin melibatkan perempuan dalam berpolitik, KPI Jateng bakal melakukan edukasi bagi para perempuan agar lebih berdaya dan sadar tentang tentang politik, tentang pergerakan dan tentang kepercayaan untuk menuntut hak-haknya di lintas sektor.
Koalisi ini membawahi 18 sektor kelompok kepentingan mulai dari buruh, pekerja rumah tangga, petani, nelayan, disabilitas , lansia pekerja informal, perempuan yang dilacurkan dan lain sebagainya.
"Intinya gerakan ini untuk menguatkan pendidikan politik perempuan dan untuk dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan agar lebih berpihak kepada perempuan," imbuh Masnuah.
Sementara itu, Anggota KPI Kota Semarang, Mila Karmilah mengatakan, jumlah perempuan yang terlibat dalam politik porsinya masih sangat kecil sekali. Karena itu, susah sekali mendorong isu perempuan masuk dalam regulasi.
"Ya kami baik KPI Kota Semarang maupun Jateng mendorong perempuan masuk ke jabatan-jabatan strategis baik legislatif maupun eksekutif supaya mewarnai kebijakan baik di tingkat lokal, regional bahkan nasional," bebernya kepada Tribun.
Ia menyadari rendahnya keterlibatan perempuan dalam kancah politik tidak lepas dari kungkungan budaya patriarki yang membelenggu perempuan selama ini.
Dahulu, 10 sampai 15 tahun silam, perempuan dianggap tidak perlu mengenyam pendidikan tinggi. Pendidikan hanya untuk lelaki. Meskipun, budaya itu sudah mulai luntur tapi ketidakadilan ini menyebabkan kurangnya kader perempuan di berbagai bidang saat sekarang ini.
"Ya meskipun sekarang sudah lebih baik, tapi untuk melihat banyak perempuan menduduki berbagai bidang mungkin masih menunggu belasan atau puluhan tahun mendatang,"' terangnya.
Selain itu, Mila juga menyoroti kurangnya perempuan terjun ke politik karena sistem politik yang ada belum berpihak kepada perempuan. Kondisi ini sebenarnya sudah lebih baik ketika diterapkan sistem sistem zipper pemilu yakni rekayasa daftar calon legislatif (caleg) yang mengatur penempatan caleg laki-laki dan perempuan secara selang-seling.
Tujuan sistem ini untuk meningkatkan keterwakilan perempuan.
Namun, penerapan sistem ini bukan sistem murni melainkan semu sehingga nomor paling atas masih didominasi laki-laki dan perempuan berada dalam nomor buncit.
"Kuota 30 persen perempuan bagi parpol juga hanya formalitas belaka. Aturan ini belum bisa memberikan perubahan politik bagi perempuan," ungkapnya.
Melihat kondisi ini, Mila menilai masih banyak pekerjaan rumah bagi koalisi perempuan terutama dalam bidang politik. "Makanya kami konsen di situ selain isu human trafficking dan ekonomi," ungkapnya. (Iwn)
