Grid.ID -Dedi Mulyadi kini ditagih janji oleh korban longsor Cisarua soal uang bantuan Rp 10 juta per KK. Respon Gubernur Jabar langsung menjadi sorotan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan seluruh bantuan bagi warga terdampak bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), telah disalurkan.
Terbaru, korban longsor Cisarua tagih janji Dedi Mulyadi soal uang bantuan Rp 10 juta per KK. Respon Gubernur Jabar langsung menjadi sorotan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi informasi terkait warga terdampak longsor di Cisarua yang mempertanyakan realisasi bantuan sebesar Rp10 juta per kepala keluarga (KK). Sejumlah korban mengeluhkan bantuan uang sewa kontrakan senilai Rp10 juta per KK yang hingga kini disebut belum mereka terima.
Sebelumnya, komitmen pemberian bantuan tersebut disampaikan langsung oleh Dedi Mulyadi saat meninjau lokasi longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, sekaligus terlibat dalam proses evakuasi korban pada Sabtu (24/1/2026).
“Per kepala keluarga Rp10 juta untuk cari kontrakan dan bekal hidup selama dua bulan dulu, sehingga kita akan fokus recovery bencananya, menyelesaikan penanganan pencarian korban yang masih tertimbun,” ujar Dedi Mulyadi, dikutip dari TribunJabar.id.
Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa KDM itu juga telah meminta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, untuk segera menyiapkan anggaran bantuan dimaksud. Hampir sepekan sejak pernyataan tersebut disampaikan, sebagian warga terdampak kembali menagih janji bantuan itu.
Menjawab keluhan tersebut, melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa bantuan bagi korban longsor Cisarua telah disalurkan sesuai dengan komitmen pemerintah.
Ia terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada media yang mengangkat isu ini, sekaligus memberikan penjelasan guna meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat. Dedi menjelaskan bahwa dana bantuan sebesar Rp10 juta telah diberikan kepada 34 kepala keluarga yang terdampak langsung oleh bencana longsor.
“Seluruh bantuan itu sudah diberikan kepada 34 kepala keluarga. Penyalurannya dilakukan segera setelah peristiwa terjadi,” ujar Dedi Mulyadi.
Ia menekankan bahwa tidak ada dana bantuan yang tertahan, hanya saja mekanisme penyalurannya berbeda-beda.
Menurutnya, proses penyerahan bantuan disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga korban. Sebagian dana diberikan secara langsung, sebagian dititipkan melalui anggota keluarga, dan sisanya disalurkan lewat kepala desa setempat.
Penyerahan bantuan tersebut, lanjut Dedi, dilakukan di kantor kepala desa tak lama setelah peristiwa longsor terjadi. Selain bantuan untuk 34 KK prioritas, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah menyalurkan dana kepada 134 kepala keluarga lainnya yang sempat mengungsi dan berkumpul di balai desa.
Untuk kelompok tersebut, Pemprov Jabar memberikan bantuan sebesar Rp1 juta per KK guna membantu kebutuhan sehari-hari pascabencana. Jika masih ada warga yang merasa belum menerima bantuan, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa seluruh data dan informasi penyaluran dapat diakses secara terbuka.
Ia mempersilakan masyarakat untuk menelusuri dokumentasi digital yang tersedia di sumber resmi maupun akun media sosial pribadinya. Menurut Dedi, seluruh proses penyaluran bantuan telah terdokumentasi dengan baik melalui berbagai platform digital sebagai bentuk transparansi.
“Kalau masih ada yang merasa informasinya belum lengkap, silakan dicek tayangannya. Inilah manfaatnya, ketika gubernur juga menggunakan kanal konten, seluruh peristiwa bisa disajikan secara utuh dan terbuka,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dedi Mulyadi mengajak pemerintah, media, serta masyarakat untuk saling bersinergi dalam penanganan bencana, sekaligus melakukan langkah-langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyalurkan bantuan uang tunai sebesar Rp10 juta kepada setiap keluarga yang terdampak longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok sekaligus biaya tempat tinggal sementara.
Santunan diserahkan kepada warga terdampak yang saat ini mengungsi di GOR Desa Pasirlangu, dengan prioritas bagi keluarga yang kehilangan anggota keluarga, rumah, serta warga yang bermukim di wilayah zona merah rawan longsor. Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa penerima bantuan merupakan warga yang masih berada di area berisiko tinggi.
"Sebagian warga zona merah didata oleh Pak Gubernur dan mendapat uang kontrak dan kehidupan sehari-hari Rp 10 juta," kata Herman di Posko Pengungsian, dikutip dari TribunJabar.id.
Menurut Herman, bantuan dana tersebut dimaksudkan agar warga dapat segera mencari tempat tinggal sementara yang lebih layak dan tidak terlalu lama bergantung pada posko pengungsian.
Di sisi lain, ia memastikan seluruh kebutuhan dasar para pengungsi di posko tetap terjamin. Pemerintah telah menyiapkan dapur umum, layanan kesehatan, hingga fasilitas toilet portabel.
"Yang belum dapat santunan akan di-handle dulu di sini. Kami buatkan dapur umum untuk 750 orang, toilet umum portabel, kesehatan, kami pastikan hari ini tersedia," ujar Herman.
Ia juga mengingatkan warga yang telah menerima bantuan agar memanfaatkan dana tersebut sebaik mungkin, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun biaya sewa tempat tinggal, sehingga kepadatan di lokasi pengungsian dapat berkurang.
