WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Aktivis sekaligus mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, mengungkapkan isi pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung selama hampir empat jam, Jumat (30/1/2026) malam, di Kertanegara.
Said Didu menyebut pertemuan itu membahas agenda besar pengembalian kedaulatan negara yang selama ini, menurutnya, telah dirampas oleh oligarki.
Hal tersebut disampaikan Said Didu dalam pernyataannya di kanal YouTube YouTuber Pejuang, Minggu (1/2/2026) di depan sejumlah orang.
Baca juga: Usai Bertemu Prabowo, Said Didu Jadi Oposisi Penghalang Pengembalian Kedaulatan dari Oligarki
Said Didu mengaku datang dengan membawa mandat moral untuk menyampaikan rencana pembentukan gerakan di luar pemerintahan guna merebut kembali kedaulatan rakyat.
“Saya melaporkan langsung bahwa kami di luar akan menghimpun diri dalam gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Dan saya kaget, Presiden langsung menyatakan bahwa keresahan itu juga dirasakan di dalam,” kata Said Didu.
Menurutnya, Presiden Prabowo memahami bahwa kondisi Indonesia saat ini rusak karena kedaulatan politik, ekonomi, hukum, dan sumber daya alam telah diambil alih oleh segelintir elite.
Said Didu menegaskan, gerakan tersebut bukan untuk menjadi pendukung kekuasaan, melainkan murni gerakan kedaulatan.
“Kami bukan ternak siapa pun. Kami adalah ternak kedaulatan. Siapa pun yang merampas kedaulatan, akan kami hadapi,” tegasnya.
Said Didu secara terbuka menyebut aktor-aktor yang ia anggap sebagai “pedagang kedaulatan”.
Menurutnya, pedagang kedaulatan terbesar berada di partai politik dan DPR, disusul kelompok yang ia sebut sebagai Parcok dan Parjo.
“Gedung DPR itu bukan lagi rumah rakyat. Itu mall pedagang kedaulatan. Dagangannya satu: kedaulatan bangsa,” ujarnya.
Ia menjelaskan pola oligarki yang dinilainya merusak negara, mulai dari membujuk legislator membuat aturan, memperoleh konsesi lahan dan tambang, menguasai perbankan, hingga mengeruk keuntungan di pasar modal.
Said Didu menyebut hanya sekitar 60 oligark yang menguasai kekayaan nasional, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat.
“Sepuluh orang terkaya, kekayaannya naik tiga kali lipat, tapi kemiskinan juga naik tiga kali lipat. Ini perampokan,” katanya.
Meski demikian, Said Didu menegaskan tidak ada oposisi terhadap program utama Presiden Prabowo.
Ia menyatakan dukungan penuh terhadap agenda pemberantasan korupsi, pembersihan penegak hukum, dan pengembalian kedaulatan nasional.
“Kami tidak oposisi terhadap Presiden. Oposisi kami adalah terhadap orang-orang di sekitar beliau yang menghalangi agenda pengembalian kedaulatan,” tegasnya.
Baca juga: Abraham Samad Buka-bukaan soal Diskusi Maraton dengan Prabowo di Kertanegara
Ia juga menyebut baru kali ini dalam sejarah Indonesia ada presiden yang berani menyentuh kepentingan oligarki secara terbuka.
Oligarki adalah sistem kekuasaan yang dikendalikan oleh sekelompok kecil elit—pengusaha kaya, pejabat politik, atau militer—untuk mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok mereka di atas aspirasi rakyat.
Karena itu, Said Didu menilai perlawanan terhadap Prabowo akan sangat besar, terutama dari DPR dan elite politik.
Said Didu menyatakan gerakan yang akan dibentuk tidak berbasis partai, organisasi, maupun identitas kelompok.
Fokus utamanya adalah membela rakyat yang kedaulatannya dirampas, termasuk korban penggusuran, perampasan lahan, dan ketidakadilan hukum.
“Target kita jelas: oligarki. Dengan agenda ini, yang pertama tersentuh pasti geng SOP, Solo Oligarki Parcok. Itu tidak terelakkan,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan ajakan untuk menyatukan kekuatan rakyat di seluruh Indonesia demi merebut kembali kedaulatan bangsa yang, menurutnya, telah lama diperjualbelikan oleh elite kekuasaan.
"Kita juga enggak mau dibawah pemerintah. Enggak mau. Ya, dia jalan dengan agendanya, kita jalan dengan agenda kita," kata Said Didu.
Sejumlah Tokoh Diundang Prabowo
Seperti diketahui Presiden Prabowo Subianto mengundang dan bertemu sejumlah tokoh yang kritis atas kebijakan pemerintah di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat (30/1/2026) malam.
Tokoh kritis yang diundang dan hadir dalam pertemuan itu antara lain Peneliti BRIN Siti Zuhro, eks Ketua KPK Abraham Samad, mantan Kabareskrim Komjen (Pol) Purn Susno Duadji dan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu.
Aktivis sekaligus mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu membeberkan soal seputar pertemuan dengan Prabowo, Jumat malam.
Ia menjelaskan dalam pertemuan itu banyak hal yang dibahas.
Bahkan katanya Presiden Prabowo mmempresentasikan sendiri terkait berbagai kebijakan strategis untuk percepatan perbaikan bangsa, meski didampingi sekitar 10 orang staf kepercayaannya.
Hal itu diungkapkab Said Didu lewat akun X nya @msaid_didu, Minggu (1/2/2026).
"Banyak pihak bertanya terkait pertemuan kami dg Bpk Presiden @prabowo tgl 30 Jan 2026. Ini penjelasan singkat," kata Said Didu.
Pertama menurut Said Didu, pertemuan berlangsung mulai pukul 17.00 sampai sekitar pukul 20.45.
"Bapak Presiden mempresentasikan sendiri terkait berbagai kebijakan strategis utk percepatan perbaikan bangsa - walau didampingi oleh sktr 10 orang staf “kepercayaan” - tapi Bpk Presiden presentasikan sendiri," kata Didu.
Said Didu menjelaskan diskusi sangat dinamis.
Baca juga: Prabowo Subianto Disebut Telah Khianati Kemerdekaan Palestina
"Bpk Presiden mendengarkan dg baik dan berdiskusi terhadap banyak isu strategi dan “sensitif” demi perbaikan bangsa ke depan," kata Didu.
Dalam diskusi itu kata Said Didu, pihaknya menyepakati bahwa agenda dan program pengembalian kedaulatan negara dan rakyat harus jadi prioritas serta pemberantasan korupsi, pengembalian sumber daya alam dan lain-lain.
"Isu strategis dan sensitif seperti reformasi Polri, BoP (Boarding of Peace) Gaza juga dibahas serta isu-isu lainnya. Ini menunjukkan bhw Bapak Presiden @prabowo sangat terbuka utk berdiskusi," kata Didu.
Menurut Didu setelah pertemuan itu dirinya akan menjadi oposisi pihak yang menghalangi agenda pengembalian kedaulatan negara yang selama ini dikuasai oligarki.
"Setelah pertemuan tersebut, kami akan “beroposisi” kepada pihak-pihak yang menghalangi agenda pengembalian kedaulatan politik, ekonomi, hukum, sumber daya alam, dan kedaulatan wilayah yang telah “direbut” oleh Oligarki bersama antek-anteknya," kata Didu.
Atas pertemuan itu, Said Didu mengucapkan terimakasih kepada Prabowo yang sudah berkenan berdiskusi dengannya.
"Terima kasih kepada Bpk Presiden @prabowo, atas penerimaannya dan berkenan berdiskusi dengan kami," ujat Said Didu.
Sebelumnya, kabar soal pertemuan itu diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat berpidato dalam Retret PWI di Pusat Kompetensi Bela Negara BPSDM Kemenhan, Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026).
Sjafrie mengatakan, Presiden Prabowo ingin mendengarkan masukan langsung dari para tokoh tersebut, sehingga pertemuan dilakukan.
"Tadi malam Bapak Presiden bertemu tokoh-tokoh nasional dalam tanda kutip oposisi," ucap Sjafrie, Sabtu (31/1/2026).
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengatakan pertemuan tersebut menandakan Presiden Prabowo tidak antikritik.
Bahkan kata dia, tidak menutup kemungkinan akan ada pertemuan lagi antara Prabowo dengan tokoh-tokoh lain yang kritis.
