SURYA.CO.ID, SURABAYA - Anggota DPRD Jatim Freddy Poernomo mendukung penuh upaya perbaikan tata kelola hibah di Jawa Timur untuk menekan potensi penyalahgunaan di lapangan.
Salah satu aspek penting yang dinilai paling krusial adalah transparansi.
Diwawancarai SURYA.co.id, ia menekankan, ke depan dari seluruh proses hingga realisasi hibah di lapangan harus seterbuka mungkin.
Biarkan masyarakat mengetahui persis sebagai wujud kontrol publik terhadap keuangan negara mengingat hibah bersumber dari APBD.
“Jadi, kuncinya adalah transparansi,” kata Anggota Komisi A ini kepada SURYA.co.id saat dikonfirmasi dari Surabaya, Sabtu (31/1/2026).
Baca juga: Bappeda Jatim Buat Kamus Usulan untuk Cegah Potensi Penyalahgunaan Dana Hibah
Secara umum, hibah sebetulnya bertujuan sangat baik untuk pembangunan daerah maupun bantuan kepada masyarakat. Namun pada praktiknya, tak jarang dimanfaatkan oknum.
Sehingga, untuk menekan potensi kebocoran semacam itu kontrol sosial melalui transparansi dinilai sangat penting.
Transparansi dimaksud adalah agar ke depan penerima hibah bisa diumumkan kepada publik termasuk nominal yang dianggarkan.
Baca juga: Pemprov Jatim Rombak Tata Kelola Penyaluran Dana Hibah, Total Rp 3,3 Trilliun Tahun 2026
Sehingga, saat realisasi bisa dinilai apakah sudah sesuai dengan perencanaan di awal.
Ini perlu dilakukan baik hibah yang berasal dari eksekutif maupun pengajuan lewat DPRD yang biasanya didapat ketika serap aspirasi.
Seluruh pihak termasuk Freddy berharap agar realisasi hibah ke depan tepat sasaran dan potensi penyalahgunaan oleh oknum bisa terus ditekan.
Freddy mewanti-wanti pentingnya transparansi. Politisi senior tersebut menilai di era saat ini tentu tak sulit untuk melakukan keterbukaan informasi.
Berbagai saluran bisa digunakan terlebih masyarakat saat ini sudah melek digital. Transparansi ini penting tidak saja untuk penyaluran hibah.
Pun demikian dengan realisasi belanja program maupun bantuan langsung.
“Sehingga, saya lebih setuju agar ke depan dipublish atau terbuka,” ungkap Freddy.
