TRIBUNJATENG.COM, BOGOR - Presiden Prabowo Subianto, yang juga ketua umum Partai Gerindra, mengultimatum kader partai tersebut untuk tidak berbuat macam-macam dengan hukum.
Prabowo menegaskan, akan menangkap dan memproses hukum kader Gerindra, jika memang melawan hukum.
Hal ini dikatakan Prabowo dalam taklimatnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026).
"Kalau (ada kader) Gerindra brengsek, Gerindra pun saya tangkap, Saudara-saudara,” kata Prabowo.
“Jangan macam-macam, tidak ada itu. Kita semua bergerak," sambungnya.
Dalam catatan Tribun Jateng, sejumlah kepala daerah yang merupakan kader Gerindra tersandung kasus dugaan korupsi.
Yang terbaru, Bupati nonaktif Pati, Sudewo, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, pada 19 Januari silam.
KPK telah menetapkan Sudewo sebagai tersangka, pada 20 Januari, dalam kasus dugaan pemerasan calon perangkat desa (caperdes) hingga miliaran rupiah.
Pada hari yang sama dengan Sudewo, Wali Kota nonaktif Madiun, Maidi, juga terjaring OTT KPK.
Maidi, yang juga merupakan kader Gerindra, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dengan modus fee proyek dan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Tidak pandang bulu
Dalam pidatonya di hadapan para kepala daerah, Prabowo juga menyatakan, tidak melihat seseorang berdasarkan pilihan politiknya.
Dia tidak ingin pandang bulu hanya karena perbedaan partai politik.
"Saya tidak tanya, Pak Bursah (Zarnubi, Bupati Lahat--Red) kamu partai mana? Kan tidak saya tanya, tidak saya tanya, kan. Tetap saya dukung beliau," ucap Prabowo.
"Karena istrimu kan Gerindra ya, hahaha. Tapi saya tidak tanya dia, saya tidak tanya dia, kebetulan istrinya Gerindra. Tidak ada urusan saya," imbuhnya.
Menurut Prabowo, Indonesia membutuhkan persatuan.
Prabowo tidak ingin negara ini justru dibangun oleh permusuhan dan rasa saling sakit hati.
Dia menyatakan, segala permusuhan, pertikaian, dan perang yang diwariskan oleh pendahulu dan kakek buyut, tidak akan ada gunanya selain hanya memecah belah.
"Jadi persaingan, pertandingan ya pertandingan. Kalau ada pemilihan, harus ada pemilihan. Dua calon, tiga calon, lima calon, tidak apa-apa, bagus. Tapi begitu selesai, sudah, lah, kerja. Nah ini yang saya tawarkan, ayo bekerja untuk rakyat," tandasnya.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menegaskan, masyarakat Indonesia tidak menyukai pemimpin yang hanya memikirkan kepentingan pribadinya.
"Mereka mendambakan selalu pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bekerja dengan rakyat semuanya," ujar tandasnya.
Satukan langkah
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 menjadi forum bagi Prabowo untuk bertatap muka dengan kepala daerah seluruh Indonesia.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menjelaskan, Rakornas 2026 ini dihadiri oleh seluruh kepala daerah di Indonesia, baik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.
Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga diundang untuk mengikuti Rakornas.
"Diharapkan dengan kita berkumpul, kita menyatukan langkah, menyatukan visi,menyatukan persepsi," ujar Prasetyo.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meyakini, Rakornas 2026 menciptakan kesamaan langkah antara Pemerintah Pusat dan daerah.
“Untuk menciptakan kesamaan langkah tersebut, maka diselenggarakan Rakornas 2026,” kata Tito.
Dalam hal ini, Tito menekankan, penyelenggaraan Rakornas 2026 merupakan arahan langsung dari Presiden.
Dia juga mengatakan, Rakornas 2026 ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2025-2029.
“Yang merupakan penjabaran dari visi misi Bapak Presiden dalam masa satu tahun lalu telah banyak keberhasilan yang dicapai sebagaimana yang telah kita publikasikan di publik maupun media,” imbuhnya. (Kompas.com/Tribunnews.com)
