TRIBUNJATIM.COM - Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto kini menarik perhatian internasional.
Termasuk dari para pakar dari White House dan Rockefeller Institute.
MBG menjadi program yang bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi secara gratis bagi masyarakat, terutama untuk anak sekolah (PAUD hingga SMA), balita, ibu hamil dan ibu menyusui.
Program ini dijalankan oleh Pemerintah Indonesia.
Baca juga: SPPG Serap Bahan Baku UMKM dan Petani Lokal, Salurkan 755 Porsi MBG ke Sembilan Sekolah
Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Tak hanya itu, kepala negara RI juga mengungkapkan beberapa bulan lalu ia menerima kunjungan dari Rockefeller Institute.
Lembaga tersebut menilai program makan bergizi gratis merupakan investasi terbaik yang bisa dilakukan suatu negara.
"1 dolar atau 1 rupiah yang kita keluarkan untuk makan bergizi akan menimbulkan lipat ganda minimal 5 kali, dan dalam jangka panjang akan menjadi 35 kali investasinya itu," jelasnya.
Menurut Prabowo, penilaian internasional tersebut menunjukkan MBG bukan sekadar program sosial, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia.
Di sisi lain, Prabowo menyampaikan hingga saat ini program MBG telah menjangkau 60 juta penerima manfaat dalam waktu sekitar satu tahun lebih.
Angka tersebut, kata Prabowo, sebelumnya banyak diragukan.
"Tidak ada yang menduga kita mampu tidak ada yang menduga banyak bahkan orang-orang hebat meramalkan, pasti gagal," ucap dia.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir Desember 2025 mencapai Rp51,5 triliun.
Angka tersebut setara dengan 72,5 persen dari alokasi anggaran dari APBN yang sebesar Rp71 triliun di tahun 2025.
Artinya masih terdapat 27,5 persen atau Rp19,5 triliun lagi anggaran yang belum diserap.
Dari total tersebut, manfaat yang diterima langsung kepada masyarakat sebesar Rp 43,3 triliun.
Ini untuk penyediaan makanan bergizi bagi siswa, balita, ibu hamil dan menyusui serta guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia.
Sedangkan data per tanggal 7 Januari 2026, penerima manfaat program MBG ini sudah sebanyak 56,13 juta yang menyasar ke 38 provinsi.
Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, soal penyebab banyak anak di Indonesia yang putus sekolah, viral di media sosial (medsos).
Dadan Hindayana menilai bahwa saat ini anak berhenti sekolah lantaran faktor uang jajan.
Sehingga menurutnya, program Makan Begizi Gratis (MBG) jadi penyelamatnya.
Baca juga: Kolom Pekerjaan di KTP Diisi Pewaris Keluarga Zhang. Disdukcapil Ternyata Terinspirasi Drama China
Pernyataan tersebut disampaikan Dadan Hidayana saat menjadi narasumber dalam tayangan di kanal YouTube Helmy Yahya Bicara, pada Agustus 2025 lalu.
Dalam wawancara bersama Helmy Yahya tersebut, Dadan memaparkan hasil analisis terbaru.
Analisis tersebut menantang anggapan umum soal mahalnya biaya pendidikan menjadi penyebeb anak putus sekolah.
Menurutnya, persoalan utama bukan lagi SPP, mengingat pendidikan di Indonesia sebagian besar sudah gratis.
Justru beban ekonomi keluarga untuk memenuhi uang jajan harian anak menjadi faktor signifikan yang mendorong anak untuk berhenti sekolah.
"Ada hasil analisis yang cukup menarik terkait dengan apakah pendidikan gratis atau makanan bergizi," kata Dadan Hindayana, mengutip Tribun Jakarta, Senin (2/2/2026).
"Dari hasil analisis itu, ini terbaru nih, anak muda yang sangat concern apa sih yang menyebabkan anak putus sekolah," imbuhnya.
"Kan pendidikan kita sudah gratis ya, sebagian besar, kecuali sekolah-sekolah swasta yang terkenal kan," lanjut Dadan.
"Dan ternyata yang membuat anak putus sekolah karena kemampuan memberi jajan uang harian kepada anak, itu yang menyebabkan banyak putus sekolah," tambahnya.
Temuan ini membuka perspektif baru tentang keterkaitan antara gizi, ekonomi keluarga, dan keberlanjutan pendidikan.
Dadan menilai, kehadiran program MBG berperan penting sebagai solusi konkret yang membantu anak tetap bersekolah tanpa terbebani dengan biaya harian.
"Jadi hadirnya MBG menyelamatkan mereka, jadi mereka sekarang kalau ke sekolah tidak membutuhkan bekal karena sudah disiapkan di sekolah, atau yang dikasih uang jajan sedikit bisa ditabung juga makannya sudah ada di sekolah," pungkas Dadan Hindayana.
Pada 20 Januari 2026 lalu, Wakil Kepala BGN, Nanik Deyang, membantah bahwa dana MBG menggunakan anggaran pendidikan Rp335 triliun.
Nanik mengaku gelisah mendengar tudingan banyak pihak terkait anggaran MBG yang menyerobot anggaran pendidikan tersebut di media sosial.
Ia kemudian menemui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan, Heru Pambudi, guna mengklarifikasi isu yang berkembang di media sosial.
Menurut Nanik, dalam pertemuan tersebut, Purbaya membantah narasi yang beredar di media sosial.
Baca juga: Kucing Ditendang Pria hingga Mati, Pemilik Malah Diancam Pelaku: Nantangin Bawa ke Ranah Hukum
Dana yang digunakan untuk MBG, kata Purbaya, berasal dari pemangkasan anggaran berbagai kementerian/lembaga.
"Pak Purbaya menjawab, 'Tidak benar, tidak hanya dari anggaran pendidikan, dana itu diambil dari mana-mana. Semua kementerian kita potong. Saya di sini (Kemenkeu) juga kena potong'," kata Nanik menirukan Purbaya.
Selain dana dari realokasi kementerian/lembaga, dana untuk MBG juga menggunakan dana rampasan terpidana korupsi.
"Ada dana pampasan dari para koruptor juga disertakan juga untuk ikut membiayai program MBG. Pokoknya dari mana-mana deh," kata Nanik lagi menirukan Purbaya.
Dalam keterangannya, Nanik juga menyampaikan keberatan karena kondisi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belakangan dibentur-benturkan dengan nasib guru honorer.
