TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Denpasar menunjukkan dampak positif terhadap kehadiran siswa.

Namun, di balik keberhasilan program tersebut, kalangan legislatif menyoroti kondisi infrastruktur sekolah yang memprihatinkan serta belum meratanya distribusi layanan MBG di beberapa wilayah.

Hal ini terungkap saat Komisi III dan IV DPRD Kota Denpasar melakukan peninjauan langsung ke SD Negeri 27 Pemecutan, Senin 3 Februari 2026.

Kepala SDN 27 Pemecutan, Yamtinah, melaporkan bahwa selama empat bulan pelaksanaan, program MBG berjalan lancar tanpa kendala berarti.

Baca juga: 654 Guru dan Staf di Denpasar Bali Telah Terima MBG, Tersebar di 27 Sekolah TK hingga SMP

Saat ini, sebanyak 654 siswa telah terlayani, dengan pembagian jadwal 134 siswa di pagi hari dan sisanya pada pukul 13.00 Wita.

"Respon orang tua sangat positif. Mereka tidak lagi perlu menyiapkan sarapan dan uang bekal pun berkurang. Dampak paling nyata adalah absensi siswa yang jauh lebih baik, anak-anak jadi lebih rajin datang ke sekolah," ujar Yamtinah.

Meski demikian, Yamtinah mencatat perlunya evaluasi variasi menu agar sesuai standar gizi.

Ia juga mengungkapkan ketimpangan layanan di wilayahnya.

"Di wilayah ini ada 16 SD, namun SDN 2 Pemecutan hingga kini belum terlayani. Padahal hampir 2.500 siswa belum menerima MBG," ungkapnya.

Selain memantau gizi, sorotan juga diarahkan pada kondisi fisik bangunan SDN 27 Pemecutan.

Ketua Komisi IV DPRD Denpasar, I Wayan Duaja, menilai bangunan sekolah yang sudah tua memerlukan atensi khusus demi keselamatan siswa.

"Bangunan ini sudah lama dan proposal perbaikan sudah diajukan. Kami akan kawal agar segera ditindaklanjuti, apalagi ini menyangkut keselamatan siswa," tegas Duaja.

Senada dengan itu, Anggota Komisi III, Nyoman Karisantika, mengingatkan bahwa struktur bangunan yang berdiri sejak tahun 1982 tersebut dikhawatirkan sudah rapuh di bagian dalam, meski tampak luar telah memadai.

"Disdikpora perlu segera mengoordinasikan pembangunan ulang agar sekolah lebih aman," katanya.

Terkait kualitas makanan, Karisantika meminta kepala sekolah melakukan pengawasan ketat.

"Menu harus dicek setiap hari agar tidak monoton. Hari ini kami lihat sudah cukup baik, ada protein, tidak hanya tempe dan tahu," tambahnya.

Menanggapi belum meratanya program, Anggota Komisi III, I Gede Tommy Sumerta, menargetkan seluruh sekolah negeri di Denpasar (SD hingga SMA/SMK) sudah terlayani MBG pada April 2026.

Ia berharap tambahan 10 dapur baru dapat mempercepat pemerataan di empat kecamatan.

"Disdikpora juga harus menyusun konsep pembangunan sekolah secara menyeluruh, termasuk penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) dan prioritas perbaikan sekolah lama sesuai kemampuan anggaran," ujar Tommy.

Sementara itu, Anggota Komisi IV, Made Mudra, mendesak kejelasan data progres pembangunan 44 dapur MBG.

Ia meminta koordinasi yang jelas dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait lini masa penyelesaian.

"Perlu dicek juga ke Puskesmas, apakah MBG ini benar-benar meningkatkan status gizi anak-anak. Disdikpora dan Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) harus aktif mengecek pemerataan dan kualitasnya," tandas Mudra. (*)