WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan persoalan sampah sebagai musuh bersama yang harus ditangani secara serius oleh seluruh kepala daerah.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Rakornas Pempus–Pemda) yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Dalam arahannya, Presiden meminta seluruh kepala daerah melakukan gerakan bersih-bersih sampah secara masif, bahkan melibatkan pihak sekolah jika diperlukan.
Selain itu, Prabowo juga mendorong kepala daerah untuk memoles dan mempercantik wilayahnya masing-masing agar lebih tertata dan nyaman.
Menanggapi arahan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan siap menindaklanjuti instruksi Presiden, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Jakarta.
Baca juga: Presiden Prabowo Akan Buka Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026
“Yang pertama tentu apa yang menjadi arahan Bapak Presiden untuk Jakarta akan kami tindaklanjuti. Kemarin para wali kota dan bupati di wilayah Jakarta juga hadir,” ujar Pramono di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (3/2/2026).
Pramono menjelaskan, persoalan sampah di Jakarta sejatinya sudah relatif tertangani, terutama setelah dilakukan pembersihan besar-besaran saat penanganan banjir beberapa waktu lalu.
Meski demikian, ia menegaskan upaya penanganan sampah tetap akan terus dilakukan secara berkelanjutan.
“Semua hal yang berkaitan dengan sampah sebenarnya Jakarta relatif sudah dibersihkan beberapa waktu yang lalu ketika kita menghadapi banjir. Tapi sekali lagi, urusan sampah tetap akan kita bersihkan,” katanya.
Selain soal sampah, Pramono juga menyoroti arahan Presiden terkait penataan kawasan perkotaan, termasuk penggantian material bangunan.
Ia menyatakan dukungannya terhadap upaya mengubah atap seng menjadi genteng demi estetika dan kenyamanan lingkungan.
“Termasuk kemudian untuk seng diubah menjadi genteng, 1000 persen saya setuju,” tegasnya.
Tak hanya itu, Pramono juga menekankan komitmennya untuk menertibkan pemasangan atribut kegiatan politik di fasilitas publik, khususnya di flyover yang dinilai mengganggu lalu lintas.
“Yang paling penting, saya benar-benar ingin menertibkan. Tidak ada lagi di Jakarta yang namanya flyover dipakai partai kalau ada acara kemudian memasang atribut di flyover. Itu mengganggu banget lalu lintas yang ada di Jakarta dan itu akan kami lakukan,” pungkas Pramono.
Rakornas Pempus Pemda tersebut menjadi ajang sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan arahan Presiden dapat diterjemahkan secara konkret di lapangan.
Presiden RI Prabowo Subianto resmi membuka kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026, yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Sentul International Convention Center, Sentul, Kabupaten Bogor, Senin (2/2/2026).
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebutkan bahwa pemerintah pusat akan terus memberikan dukungan kinerja ke seluruh Pemerintah Daerah demi mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
“Karena kewajiban saya (Presiden) adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia, walaupun Gubernur nya berbeda partai, tetap saya dukung kinerja Pemda untuk kesejahteraan rakyat Indonesia,” ungkap Prabowo.
Baca juga: Percepat Program Prioritas Pemerintah, Kemendagri Akan Gelar Rakornas Pusat dan Daerah 2026
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga memaparkan visi besar pembangunan nasional yang ia sebut sebagai Strategi Transformasi Bangsa untuk menuju Indonesia Emas 2045.
Strategi itu dijabarkan melalui program Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan Program Hasil Terbaik Cepat.
Dalam Strategi Transformasi Bangsa, Presiden Prabowo menekankan agar Indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan dan energi.
Ia menegaskan, bahwa pondasi utama kemandirian bangsa adalah swasembada pangan dan energi.
“Swasembada pangan adalah pilar utama. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus swasembada pangan. Tidak ada alternatif kalau kita mau merdeka dan sejahtera. Kita harus jamin produksi pangan dinikmati seluruh rakyat,” ungkap Presiden Prabowo.
Di sektor energi, Presiden Prabowo menyoroti potensi kelapa sawit sebagai komoditas strategis.
Selain minyak goreng, sawit dinilai dapat diolah menjadi biodiesel, biosolar, hingga bio-avtur untuk pesawat.
“Kelapa sawit bagi saya adalah miracle crop. Dari situ kita bisa bebas dari ketergantungan luar negeri,” ucapnya.
Ia juga menyatakan telah melarang ekspor limbah sawit agar dimanfaatkan terlebih dahulu untuk kebutuhan energi dalam negeri.
"Pemimpin dunia antre minta ke saya, seperti Mesir, Pakistan, Rusia, semua mintta supply CPO (Crude Palm Oil). Ini adalah komoditas strategis karena punya puluhan turunan produk," sebut Presiden Prabowo.
MBG sentuh 60 juta penerima
Salah satu program unggulan yang juga disorot adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden Prabowo menyebut program ini telah menjangkau 60 juta penerima manfaat dalam 1 tahun 4 bulan.
Adapun pemerintah menargetkan 82 juta penerima manfaat pada Desember 2026.
Saat ini terdapat 22.270 dapur operasional yang diklaim telah menciptakan sekitar 1 juta lapangan kerja.
“Kalau capai 85 juta penerima, kita bisa buka 3 sampai 5 juta lapangan kerja,” ujarnya.
Koperasi desa dan pendidikan digital
Presiden juga turut memaparkan rencana penguatan ekonomi desa melalui pembentukan minimal 28.000 koperasi yang dilengkapi gudang cold storage dan armada logistik.
Tujuannya agar hasil panen petani dan nelayan tidak dipermainkan tengkulak.
Di bidang pendidikan, sebanyak 282.180 sekolah telah menerima interactive flat-panel untuk pembelajaran digital.
Targetnya, seluruh ruang kelas di Indonesia memiliki fasilitas tersebut pada 2028–2029.
“Kita bisa mengajar dari Jakarta untuk sekolah yang kekurangan guru melalui sistem interaktif,” jelasnya.
Keselarasan gerak
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya keselarasan gerak antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program prioritas Presiden demi mempercepat kemajuan Indonesia.
Di hadapan Presiden serta ribuan kepala daerah dan pimpinan lembaga, Tito menyebut Rakornas ini merupakan arahan langsung Presiden yang semula direncanakan pada awal Januari, namun baru terlaksana Februari karena padatnya agenda kenegaraan.
“Tahun 2026 ini merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025–2029 yang merupakan penjabaran dari Visi Asta Cita Bapak Presiden. Dalam satu tahun pertama, telah banyak keberhasilan yang dicapai,” kata Tito.
Menurutnya, capaian tersebut harus dioptimalkan melalui sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Karena itu, Rakornas mengusung tema Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas Tahun 2045.
Tiga sesi strategis
Rakornas dibagi dalam tiga sesi utama yang membahas program strategis lintas sektor.
Sesi pertama membahas kebijakan ekonomi, investasi, dan energi dengan menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Danantara (Daya Anagata Nusantara), serta Kepala Bappenas.
Sesi kedua fokus pada ketahanan pangan, menghadirkan Menko Pangan, Menteri Pertanian selaku Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Badan Gizi Nasional.
Topik yang dibahas meliputi Lumbung Pangan Merah Putih, swasembada pangan, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga Program Makan Bergizi Gratis.
Adapun sesi ketiga menyoroti penegakan hukum dengan melibatkan Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Ketua KPK guna memastikan pengawalan program strategis Presiden berjalan efektif dan bebas penyimpangan.
Dihadiri 4.011 peserta
Tito merinci Rakornas diikuti 4.011 peserta dari pusat hingga daerah. Sebanyak 525 peserta berasal dari tingkat pusat, terdiri dari para menteri, pimpinan lembaga negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga pejabat eselon I kementerian/lembaga.
Sementara 3.486 peserta lainnya berasal dari daerah, meliputi gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, jajaran TNI-Polri, kejaksaan, Kabinda, perwakilan Bank Indonesia, serta kepala BPS provinsi dan kabupaten/kota. (*)
Penulis : Yolanda Putri Dewanti/Mochammad Dipa Anggara/Wartakotalive.com
