TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Bupati Batang, M Faiz Kurniawan, menyoroti masih adanya ketidaksinkronan data dan perencanaan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Rapat Koordinasi Pokok (Rakor Pok) bersama pimpinan OPD di Aula Pemerintah Kabupaten Batang, Selasa (3/2/2026).
Bupati menegaskan, ketidaksinkronan tersebut terjadi mulai dari tahap perencanaan, KUA-PPAS, penganggaran, hingga pelaksanaan kegiatan.
Menurutnya, kondisi ini tidak boleh terus berulang karena berpotensi mengganggu pencapaian target pembangunan daerah.
“Ini bagian dari proses komunikasi. Dari perencanaan, KUA-PPAS, penganggaran sampai pelaksanaan, semuanya harus sinkron. Kalau tidak, ya akan muncul persoalan di tengah jalan,” kata Bupati Batang kepada Tribunjateng, Selasa (3/2/2026).
Dia membenarkan adanya sejumlah kegiatan yang muncul di luar perencanaan awal.
“Ada. Beberapa muncul di luar perencanaan. Itu yang kami harapkan ke depan sudah tidak terjadi lagi,” tegasnya.
Faiz juga menyoroti capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang rata-rata masih berada di bawah target maupun realisasi tahun 2024.
Baca juga: Ternyata Cuma Gegara Merasa Terganggu Saja Alasan PJ Tendang Kucing di Lapangan Kridosono Blora
Bupati Batang menilai, salah satu penyebabnya adalah lemahnya sinkronisasi belanja OPD, khususnya antara Bapperida batang dengan OPD teknis.
“Dari evaluasi 2025, belanja OPD masih ada yang tidak sinkron antara perencanaan dan penganggaran. Ini sifatnya belanja, dan ini yang harus kita benahi,” ucapnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Batang akan melakukan cross data secara intensif pada 2026, melibatkan Baperida dan OPD terkait, termasuk Dispermades.
Faiz menekankan, turunan visi dan misi kepala daerah hingga pelaksanaan kegiatan di lapangan harus benar - benar selaras.
“Tidak boleh ada yang nyelip sendiri. Semua harus sinkron dari atas sampai bawah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya komunikasi aktif antar OPD dan Bapperida, agar proses pencocokan data tidak baru dilakukan saat berkas akan diajukan untuk ditandatangani.
“Jangan sampai cross data itu baru dilakukan di meja saya ketika mau di-SK-kan.
Mingguan atau bulanan harus update data,” ujarnya.
Menurut Faiz, sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan menjadi semakin krusial mengingat keterbatasan fiskal daerah yang berpotensi memicu defisit anggaran.
“Tantangan kita berat karena keterbatasan fiskal. Kalau tidak sinkron, risikonya bisa ke defisit.
Saya tidak ingin lagi menemukan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan,” tutupnya. (Ito)
