TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Akademisi Universitas Brawijaya (UB) George Towar Ikbal Tawakkal, mengingatkan Indonesia belum siap untuk menerapkan e-voting dalam pemilu.

Sebab menurutnya penerapan sistem e-voting rawan untuk diretas.

Baca juga: Perludem Nilai Penghapusan Ambang Batas Parlemen Perkuat Proporsionalitas Pemilu

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi II DPR RI, terkait desain dan permasalahan pemilu dalam RUU Pemilu, pada Selasa (3/2/2026).

"Hindari penerapan e-voting. Ini saya cenderung tidak sepakat dengan penggunaan e-voting, apapun itu baik yang DRE, e-voting ataupun hybrid, ada beberapa model sebenarnya e-voting," kata George di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

"Saya masih melihat kita belum siap, karena rawan untuk di hack, keamanan siber itu ngeri ya, kejahatan siber itu. Entah dari lawan politik atau dari lawan iseng, kan enggak tahu," imbuhnya.

George menolak penggunaan sistem e-voting dalam bentuk apapun, termasuk Direct Recording Electronic (DRE) maupun sistem hybrid.

Menurutnya peretasan terhadap e-voting dalam pemilu bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Baca juga: Jokowi Turun Gunung, Pengamat Nilai Tak Jamin Keberhasilan PSI di Pemilu 2029

"Isu kepercayaan publik ini penelitian Riera dan Brown di Amerika Latin itu memang yang parah orang nggak percaya dengan hasil e-voting, kemudian kesiaoan instrumen digital juga tidak siap," ucapnya.

Lebih lanjut, George mencontohkan pengalaman sejumlah negara maju yang sempat menerapkan e-voting, namun pada akhirnya berhenti.

"Negara-negara maju sudah ndak mau memakai e-voting, pernah tetapi nggak jadi, berhenti mereka. Karena isu, masalah isu kepercayaannya diragukan terus," pungkasnya.