TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - World Bank alias Bank Dunia menilai Indonesia sulit keluar dari jebakan status negara berpendapatan menengah atau midlle income-trap, jika tidak melakukan reformasi struktural yang lebih dalam pada iklim usaha dan investasinya.
Lead Country Economist World Bank untuk Indonesia dan Timor Leste, David Knight menyampaikan, Indonesia mustahil naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi, meskipun telah mencatat kemajuan signifikan dan menunjukkan kinerja ekonomi yang cukup baik.
Pasalnya, masih terdapat sejumlah tantangan mendasar, terutama berkait dengan kualitas lingkungan usaha.
“Indonesia telah membuat banyak kemajuan. Namun, jika melihat berbagai prasyarat pertumbuhan, khususnya yang berkaitan dengan kualitas iklim bisnis, Indonesia masih tertinggal pada banyak indikator,” ujar David dalam agenda Indonesia Economic Summit di Jakarta, Selasa (3/2).
Menurut dia, persoalan itu sangat krusial karena Indonesia, seperti negara lain pada tingkat pendapatan yang sama, harus beralih ke mesin pertumbuhan baru.
Model pertumbuhan yang membawa Indonesia ke posisi saat ini dinilai tidak lagi memadai untuk mendorong ekonomi menuju level pendapatan tinggi.
“Pendorong pertumbuhan ke depan harus semakin bersifat endogen, berfokus pada produktivitas, serta memperluas pasar melampaui batas domestik guna mempercepat pembangunan dan inovasi,” katanya.
Berdasarkan analisis World Bank terhadap data perusahaan dan big data di Indonesia, ditemukan bahwa ekosistem perusahaan besar di negeri ini kurang dinamis dan kurang produktif dibandingkan dengan negara lain yang memiliki ukuran ekonomi serupa namun berpendapatan lebih tinggi.
Bahkan, David menyoroti, produktivitas perusahaan di Indonesia tidak meningkat seiring dengan pertumbuhan skala usahanya.
“Perusahaan yang lebih besar dan lebih tua (lebih lama beroperasi-Red) di Indonesia justru cenderung kurang produktif, padahal seharusnya menjadi motor penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pertumbuhan ekonomi,” bebernya.
Temuan itu mengarah pada perlunya perbaikan lingkungan persaingan usaha. Ia menyebut, tantangan tidak hanya terletak pada hambatan regulasi, tetapi juga pada penegakan kesetaraan kesempatan berusaha (level playing field) yang konsisten.
Kondisi itupun turut berdampak pada sektor keuangan, serta pasar jasa dan industri pengolahan.
David menilai, lingkungan sektor swasta yang kurang kondusif turut menjadi penyebab tingginya tingkat informalitas tenaga kerja di Indonesia.
Mengacu pada definisi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), sekitar 83 persen tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal, satu yang tertinggi di antara negara dengan ekonomi besar.
“Tingginya informalitas (pekerjaan informal-Red) berdampak pada rendahnya penerimaan pajak, terbatasnya ruang fiskal pemerintah untuk investasi produktif, serta lambatnya pengembangan sektor keuangan dan sistem inovasi,” terangnya.
Meski demikian, World Bank menegaskan aspirasi pertumbuhan Indonesia di angka 8 persen di 2029 tetap realistis dan dapat dicapai. Namun, kuncinya terletak pada pelaksanaan reformasi yang konsisten, bukan hanya peningkatan investasi.
“Melalui paket reformasi yang kami rekomendasikan dan dinilai dapat dilaksanakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi meningkat sekitar 10 persen. Jika diterapkan selama 5 tahun, ini setara dengan tambahan sekitar 2 persen pertumbuhan per tahun,” tuturnya.
Strategi
Adapun, Asian Development Bank Institute (ADBI) tengah melakukan studi mengenai strategi menghindari middle-income trap bagi negara-negara Asia berpendapatan menengah atas, di mana Indonesia menjadi satu fokus utama dalam kajian itu.
Dari studi yang dilakukan, Dean and CEO ADBI Bambang Brodjonegoro menyampaikan, Chile dipandang paling dekat dengan karakteristik Indonesia karena berbasis sumber daya alam.
Meski dikenal sebagai produsen tembaga terbesar dunia, keberhasilan Chile tidak semata bertumpu pada komoditas mentah.
Negara tersebut mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah, baik di sektor pertambangan maupun pertanian, seperti ekspor wine dan salmon.
Meski demikian, ia berujar, tidak ada satu negara pun yang bisa dijadikan contoh tunggal. "Pendekatan paling aman bagi Indonesia adalah pendekatan hibrida," tegasnya.
Menurut dia, Indonesia perlu memperdalam sektor manufaktur dan hilirisasi dengan pemanfaatan teknologi, mengikuti jejak Korea Selatan.
Bambang mengingatkan, investasi R&D Indonesia masih di bawah 0,5 persen dari PDB, jauh tertinggal dari rata-rata negara berpendapatan menengah atas yang mencapai sekitar 2,1 persen.
Kedua, Indonesia perlu memperkuat institusi, sebagaimana dilakukan Polandia, guna menjamin kesinambungan kebijakan, koordinasi, dan peningkatan kredibilitas.
Ketiga, Indonesia perlu meniru Chile dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, termasuk sektor pertanian.
"Jadi, jangan kesampingkan pertanian sebagai sektor potensial untuk mendukung Indonesia menghindari ancaman negara berpenghasilan menengah," tandasnya. (Kontan/Nurtiandriyani Simamora/Dendi Siswanto)
