TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Denpasar kembali memanas saat tim kuasa hukum Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Bali menyampaikan replik dalam sidang praperadilan penetapan tersangka kliennya Made Daging, pada Senin 2 Februari 2026.

Dua poin utama dalam sidang praperadilan hari ini adalah pemberlakuan KUHP baru per 2 Januari 2026 dan adanya dugaan "pembangkangan" terhadap instruksi Mabes Polri oleh pihak termohon Polda Bali.

Ketua tim penasihat hukum, Gede Pasek Suardika, menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap kliennya sudah tidak memiliki dasar hukum yang kuat seiring berlakunya KUHP nasional yang baru.

Ia menyoroti Pasal 421 dan Pasal 83 yang digunakan penyidik, yang menurutnya sudah tidak relevan atau kedaluwarsa.

Baca juga: Polda Bali Hadapi Praperadilan, Kabid Humas Sebut Ada 2 Laporan Berbeda terhadap Kakanwil BPN Bali

"Tampaknya teman-teman termohon tidak bisa membedakan tahapan undang-undang sudah disetujui, disahkan, diundangkan, dan mulai berlaku," ujar GPS di hadapan awak media usai sidang.

Pihaknya menekankan bahwa meski penetapan tersangka dilakukan pada Desember 2025, per Januari 2026 seharusnya penyidik tunduk pada aturan baru yang telah disahkan tiga tahun sebelumnya.

"Itu kami uraikan biar ada pemahaman yang sama," tandasnya.

Selain aspek teknis hukum, tim kuasa hukum juga memperingatkan dampak sosial dari kasus yang mereka sebut sebagai kasus yang dipaksakan ini.

Pasek menilai tindakan memidanakan urusan administrasi (BPN) melanggar asas Ultimum Remedium.

"Akan muncul ketakutan birokrasi yang membuat birokrasi kita gemetar. Mereka tidak akan berani mengambil keputusan administrasi karena takut ditafsirkan (sebagai pidana) seperti yang terjadi hari ini di Polda Bali," ujar GPS.

Pihak kuasa hukum juga mengancam akan membawa persoalan ini ke tingkat pusat dan meminta gelar perkara terbuka di Bareskrim Polri jika persidangan besok tetap menunjukkan sikap ngotot dari pihak penyidik.

Nada lebih keras dilontarkan oleh tim hukum lain, Made "Ariel" Suardana.

Ia mempertanyakan konsistensi penegakan hukum di Bali, menyusul adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2026 dan surat dari Bareskrim Polri tertanggal 1 Januari 2026.

Ariel menyoroti instruksi Mabes Polri mengenai adanya surat dari Bareskrim yang memerintahkan penghentian kasus demi hukum jika pasal yang disangkakan tidak lagi berlaku di KUHP baru.

Kemudian, potensi dualisme hukum jika penyidik tetap melanjutkan kasus ini, Ariel menilai akan ada "Dua KUHP" satu versi polisi dan satu versi advokat, jaksa dan hakim.

Ariel mempertanyakan apakah Polda Bali akan tetap tegak lurus dengan instruksi atasan di Mabes Polri atau justru melawan.

"Pertanyaannya, mereka ini ada konflik internal? Bawahan melawan atasan? Karena itulah saya menunggu apakah mereka konsisten atau balik arah besok," tegas Ariel.

Sidang akan dilanjutkan besok dengan agenda Duplik (jawaban termohon) untuk melihat respons Polda Bali terhadap bukti surat dari Mabes Polri dan SEMA yang diajukan pemohon. (*)