BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Banjarmasin Kalimantan Selatan (Kalsel).

Kali ini, OTT KPK di Kalsel  menyasar pegawai di Kantor Pajak Banjarmasin. 

Informasi yang BPost himpun, KPK telah menerbangkan sejumlah orang yang terkena OTT di Kalsel ke Jakarta di hari yang sama dan tiba di Bandara Soekarno Hatta pada pukul 18.00 waktu setempat.

Namun hingga kini belum diketahui siapa pihak yang dibawa dari OTT KPK di Banjarmasin ini.

Pantauan Bpost pada Rabu (4/2/2026) sore hingga menjelang malam di Bandara Internasional Syamsudin Noor di Banjarbaru, tak terlihat adanya tanda-tanda rombongan KPK.

Aktivitas bandara berjalan seperti biasa. Tak ada terlihat pengawalan apapun di ruang keberangkatan bandara. 

Baca juga: Pasca OTT KPK di Banjarmasin, Begini Suasana Terkini Kantor Pelayanan Pajak di Jalan H Djok Mentaya

Baca juga: OTT KPK di Kantor Pelayanan Pajak Banjarmasin, Kanwil DJP Kalselteng Buka Suara

Sementara itu, data keberangkatan dari Syamsudin Noor ke Bandara Soekarno Hatta Jakarta pada Rabu (4/2/2026) siang, terdapat 16 penerbangan dengan berbagai maskapai. 

Sementara itu, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalselteng merespons kabar OTT di KPP Banjarmasin tersebut.

Direktur P2Humas DJP Kemenkeu RI, Rosmauli, mengatakan bahwa DJP menghormati dan mendukung sepenuhnya langkah dan  proses penegakan hukum yang sedang berjalan..

DJP mengimbau semua pihak untuk menunggu keterangan resmi dari KPK terkait perkara ini.

“Direktorat Jenderal Pajak bersikap sangat kooperatif dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk detil kejadian dan penjelasan lebih lanjut, kami menyerahkan sepenuhnya kepada KPK,” katanya dalam keterangan tertulis.

Dikutip dari tribunnews.com, kabar OTT itu telah dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto. 

Dalam keterangan singkatnya, Fitroh juga menegaskan bahwa giat tangkap tangan kali ini tidak menyasar kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota), melainkan sektor perpajakan.

"Bukan (kepala daerah), KPP Banjarmasin," sebut Fitroh.

Meski demikian, Fitroh belum merinci secara spesifik mengenai konstruksi perkara dalam operasi senyap ini, apakah terkait dugaan suap atau pemerasan.

(Banjarmasinpost.co.id/Rizki Fadillah