Atasi Krisis Air di Pulau Bintan, Akademisi Sarankan Pemerintah Lakukan Upaya Ini
February 04, 2026 11:07 PM

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Krisis air di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan masih dirasakan warga hingga Rabu (4/2/2026).

Beberapa air waduk di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) semakin menyusut, dampak kekeringan akibat musim kemarau yang melanda.

Hal ini menjadi persoalan serius dan bisa mengancam kehidupan masyarakat di dua wilayah tersebut.

Terkait masalah ini, pengamat dan akademisi, Robby Patria menilai, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah saat ini.

"Pemerintah harus melakukan tiga langkah. Pertama dari religius, sains dan melakukan teknologi SWRO (Sea Water Reverse Osmosis) di Pulau Bintan," ujar Robby, Rabu (4/2/2026).

Religius dalam hal ini, yakni pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melaksanakan Salat Istisqa untuk meminta hujan.

Lalu, sains, pemerintah melalui PDAM bekerja sama dengan instansi lain untuk melakukan rekayasa cuaca.

Sementara SWRO, pemerintah harus melakukan proses menghilangkan garam dan mineral air laut menggunakan teknologi Reverse Osmosis (RO) untuk menghasilkan air tawar layak dikonsumsi.

Menurutnya, hal-hal seperti ini bisa dilakukan untuk menyikapi persoalan krisis air bersih baik jangka pendek maupun panjang.

PDAM sebagai perusahaan daerah, mestinya sudah melakukan dan memikirkan hal ini sebagai antisipasi sebelum terjadinya musim kemarau.

PDAM harus mencari sumber air baru atau memperdalam pipa di waduk yang ada, mengingat titik air di Pulau Bintan sangat terbatas.

"Jangka pendeknya, adalah sudah harus dilakukan rekayasa cuaca. Sebab sudah satu bulan lebih tidak hujan," katanya.

Pemerintah juga harus sigap mendata melalui camat dan lurah, dimana saja warga yang benar-benar terdampak krisis air untuk lebih cepat dilayani terlebih dahulu.

Ia menilai, krisis iklim seperti ini memang harus dilakukan antisipasi jauh-jauh hari.

PDAM diminta tidak hanya menaikkan tarif air saja, tetapi juga harus memikirkan air bersih untuk jangka panjang.

Untuk mempertahankan debit air, penebangan pohon di area waduk juga harus 'dilarang'.

Polisi hutan diminta meningkatan patroli untuk mengurangi penebangan pohon dan pembakaran hutan.

"Air menjadi kebutuhan yang sangat vital. Tanpa air, kita tidak bisa berbuat banyak," ujarnya.

Pemkab Bintan, Pemko Tanjungpinang, dan Pemprov Kepri juga harus mampu meniru cara mengatasi air bersih dari negara Singapura.

Sebab negara tetangga itu sampai hari ini aman dan tidak pernah kekurangan air bersih, karena mereka lebih dulu menggunakan teknologi SWRO.

"Saya berharap pemerintah mampu mengatasi persoalan ini dalam waktu dekat. Jika tidak, maka warga akan kesulitan air hingga timbul konflik soal air ini," pesan Robby. (TRIBUNBATAM.id/ Ronnye Lodo Laleng)

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.