Oleh: Mahfudz Y Loethan, ketua Harian Jaringan Pengusaha Nasional (JAPNAS) Aceh
PIDATO Presiden RI Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah menandai lebih dari sekadar agenda koordinatif pemerintahan.
Di dalamnya tergambar arsitektur besar kebangkitan ekonomi Indonesia-- sebuah arah pembangunan yang bertumpu pada persatuan nasional, penguatan fondasi struktural, dan keberpihakan nyata pada ekonomi rakyat serta wilayah-wilayah strategis, termasuk Aceh pascabencana.
Bagi dunia usaha, penegasan Presiden bahwa penghapusan kemiskinan adalah agenda bersama seluruh elemen bangsa memiliki makna ekonomi yang sangat fundamental. Kemiskinan bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga cermin lemahnya daya beli, sempitnya pasar domestik, dan terbatasnya produktivitas nasional.
Ketika negara menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama, sesungguhnya negara sedang membangun fondasi pasar domestik yang lebih kuat dan berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Fondasi tersebut diperkuat melalui penekanan pada swasembada pangan dan swasembada energi.
Dalam lanskap global yang sarat ketidakpastian, ketahanan energi dan pangan bukan lagi sekadar agenda pembangunan, melainkan instrumen strategis menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Bagi pelaku usaha, kepastian pasokan dan stabilitas biaya produksi menjadi prasyarat mutlak bagi ekspansi investasi dan penguatan daya saing industri nasional.
Hilirisasi industri kemudian hadir sebagai jembatan konkret antara visi dan realisasi. Dorongan terhadap Proyek Strategis Nasional berbasis hilirisasi dengan nilai investasi ratusan triliun rupiah dan serapan ratusan ribu tenaga kerja menunjukkan orientasi kuat pada ekonomi riil.
Baca juga: Prabowo Canangkan Proyek Gentengisasi, Minta Semua Atap Seng Ganti Genteng, Ini Tujuannya
Hilirisasi memperpanjang rantai nilai di dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, serta menciptakan lapangan kerja produktif. Inilah esensi transformasi ekonomi yang dibutuhkan Indonesia untuk keluar dari ketergantungan komoditas primer.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mencerminkan pendekatan ekonomi Presiden yang bersifat simultan: sosial, produktif, dan berorientasi pasar.
Di Aceh, pada akhir 2025 tercatat 537 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG telah beroperasi atau disiapkan dari target 585 titik di seluruh provinsi.
Setiap dapur menyerap rata-rata 46 hingga 50 tenaga kerja, sehingga program ini secara langsung menciptakan sekitar 24.700 hingga 26.800 lapangan kerja di Aceh hanya dari sektor layanan gizi.
Dampak MBG tidak berhenti pada penyerapan tenaga kerja langsung. Program ini menggerakkan rantai pasok ekonomi lokal yang luas, melibatkan petani, nelayan, peternak, pemasok beras, sayur, ikan, daging, buah, hingga pelaku UMKM pangan olahan yang menjadi bagian dari paket MBG.
Dengan skala ratusan dapur, MBG berfungsi sebagai stimulus ekonomi berlapis yang menghidupkan produksi, distribusi, dan konsumsi secara bersamaan. Bagi Aceh, MBG bukan hanya program gizi, tetapi mesin penggerak ekonomi rakyat yang nyata hingga ke tingkat desa.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menegaskan perhatian khusus pemerintah terhadap Aceh, terutama dalam membangun kembali Tanah Rencong pascabencana.
Pesan ini memiliki makna strategis. Pembangunan Aceh tidak cukup hanya bersifat rehabilitatif, tetapi harus transformatif-- mengubah kerentanan menjadi kekuatan ekonomi baru melalui sektor energi, pangan, kelautan, dan industri berbasis sumber daya lokal.
Jika disinergikan dengan agenda nasional swasembada dan hilirisasi, Aceh berpeluang bangkit sebagai salah satu simpul pertumbuhan ekonomi baru di kawasan barat Indonesia.
Langkah strategis lain yang patut diapresiasi adalah konsolidasi aset negara melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Penguatan Sovereign Wealth Fund ini mencerminkan keseriusan pemerintah membangun kapasitas pembiayaan nasional yang modern, profesional, dan berorientasi jangka panjang.
Bagi dunia usaha dan investor, ini adalah sinyal kuat bahwa Indonesia menyiapkan mesin pembiayaan strategis untuk menopang pembangunan dan investasi berskala besar.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah telah menghimpun seluruh kekuatan aset negara dalam satu manajemen terpadu.
“Kita telah bentuk dana Sovereign Wealth Fund. Saya telah menghimpun semua kekuatan milik negara dalam satu pengelolaan, yang nilainya adalah 1 triliun dolar AS, lengkapnya 1.040 miliar dolar asset under management,” ujarnya.
Pernyataan ini menunjukkan keseriusan negara dalam menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Pada akhirnya, arah kebijakan yang dipaparkan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa kebangkitan ekonomi Indonesia dibangun secara sadar dan terstruktur: melalui persatuan nasional, penghapusan kemiskinan, ketahanan energi, hilirisasi industri, penguatan ekonomi rakyat, serta pengelolaan aset negara yang modern dan terintegrasi.
Bagi dunia usaha, ini adalah undangan kolaborasi yang jelas dan menjanjikan. Dan bagi Aceh, ini adalah momentum sejarah untuk bangkit - tidak sekadar pulih dari bencana, tetapi tumbuh sebagai bagian penting dari masa depan ekonomi Indonesia. Semoga Allah mudahkan jalan baik ini.(*)
