BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat tekanan inflasi masih berlanjut pada Januari 2026.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Bangka Belitung mengalami inflasi bulanan sebesar 0,28 persen (month to month/mtm), meski melandai dibandingkan Desember 2025 yang tercatat sebesar 0,55 persen (mtm).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rommy S. Tamawiwy mengatakan inflasi bulanan Bangka Belitung tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang justru mengalami deflasi sebesar 0,15 persen (mtm).
"Inflasi bulanan Bangka Belitung pada Januari 2026 terutama didorong oleh kenaikan harga pada Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yang mengalami inflasi sebesar 0,67 persen," kata Rommy kepada awak media, Kamis (6/2/2026).
Selain itu, dari sisi ketersediaan pasokan, TPID juga mendorong penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) baik melalui skema government to government (G to G) maupun business to business (B to B), dengan rencana pelaksanaan empat KAD sepanjang tahun 2026.
"Kedepan, tantangan inflasi masih ada. Namun dengan optimisme, komitmen, dan sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan, kami yakin inflasi Bangka Belitung dapat dijaga tetap rendah dan stabil," pungkas Rommy.
Menurut Rommy, sejumlah komoditas perikanan menjadi penyumbang utama inflasi bulanan, di antaranya ikan tenggiri, ikan selar, serta cumi-cumi.
Kenaikan harga komoditas tersebut tidak terlepas dari faktor cuaca ekstrem yang melanda wilayah perairan Bangka Belitung.
"Kondisi angin kencang dan gelombang tinggi menyebabkan nelayan memilih tidak melaut, sehingga pasokan ikan dan cumi-cumi di pasar berkurang dan mendorong kenaikan harga," ujarnya.
Secara tahunan (year on year/yoy), inflasi Bangka Belitung tercatat sebesar 3,95 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang berada di angka 3,55 persen.
Inflasi tahunan ini terutama dipicu oleh kenaikan signifikan pada Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga yang mencapai 19,20 persen (yoy).
Rommy menjelaskan, kenaikan tersebut utamanya disumbang oleh tarif listrik yang kembali ke tarif normal setelah sebelumnya mendapatkan kebijakan diskon.
Selain itu, tekanan inflasi juga datang dari Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang mengalami inflasi sebesar 7,43 persen (yoy), didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan.
"Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau juga masih memberikan kontribusi inflasi tahunan sebesar 4,20 persen, terutama dari komoditas cumi-cumi," jelas Rommy.
Meski demikian, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada Kelompok Pendidikan yang tercatat sebesar 13,19 persen (yoy).
Dari sisi spasial, BI mencatat seluruh wilayah Indeks Harga Konsumen (IHK) di Bangka Belitung mengalami inflasi. Kabupaten Bangka Barat menjadi daerah dengan inflasi tertinggi sebesar 5,36 persen (yoy), disusul Kota Pangkalpinang sebesar 3,69 persen dan Tanjungpandan 3,29 persen.
Sementara itu, Kabupaten Belitung Timur mencatat inflasi terendah sebesar 3,09 persen (yoy).
Untuk menjaga stabilitas harga, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Bangka Belitung terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui kerangka kebijakan 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
"Bank Indonesia akan terus bersinergi dengan TPID dan mitra strategis untuk menjaga inflasi agar tetap berada pada kisaran target nasional 2,5 persen plus minus 1 persen, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas Rommy.
Sepanjang tahun 2026, BI bersama pemerintah daerah telah mengorkestrasi pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) sebanyak 57 kali dan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 41 kali. Hingga saat ini, telah terealisasi delapan kali GPM dan satu kali OPM.
(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)
