TRIBUNBANYUMAS.COM, TEHERAN - Iran melakukan gebrakan fenomenal.

Ya, hal itu terkait diizinkannya perempuan mengendarai motor dan memperoleh surat izin mengemudi (SIM), Selasa (3/2/2026).  

Sebetulnya, turan ini sebelumnya telah mengantongi persetujuan kabinet pada akhir Januari.

Lalu, Wakil Presiden Iran Mohammad Reza Aref resmi menandatangani resolusi untuk memperjelas peraturan lalu lintas pada Selasa.  

Kebijakan bersejarah ini sekaligus mengakhiri perdebatan hukum yang telah berlangsung selama bertahun-tahun terkait hak berkendara roda dua bagi perempuan.

Meskipun hukum di Iran sebelumnya tidak secara gamblang melarang perempuan mengendarai motor atau skuter, pada praktiknya pihak berwenang selalu menolak permohonan penerbitan surat izin tersebut. 

Kepastian hukum bagi pengendara perempuan Area abu-abu dalam peraturan sebelumnya kerap merugikan kaum hawa di Iran. 

Baca juga: Iran Ganti Sistem Pertahanan Udara yang Rusak usai Perang Lawan Israel

Di Iran, tanpa adanya SIM resmi, perempuan sering kali dianggap bersalah secara hukum saat terjadi kecelakaan, bahkan dalam kondisi mereka adalah korban sekalipun. 

Dengan berlakunya aturan baru ini, polisi lalu lintas Iran kini diwajibkan untuk memfasilitasi pelatihan praktis bagi pelamar perempuan.  

Ujian mengemudi akan diselenggarakan di bawah pengawasan langsung pihak kepolisian sebelum akhirnya menerbitkan SIM motor bagi pemohon perempuan yang lulus.

Perubahan ini terjadi setelah gelombang protes di seluruh Iran yang awalnya dipicu oleh keluhan ekonomi.

Namun, protes itu berkembang menjadi demonstrasi anti-pemerintah di seluruh negeri.

Teheran mengakui lebih dari 3.000 orang tewas selama kerusuhan tersebut.

Mereka bersikeras bahwa sebagian besar korban adalah anggota pasukan keamanan dan warga sipil. 

Sejak Revolusi Islam 1979, perempuan di Iran memang menghadapi berbagai pembatasan sosial, termasuk aturan berpakaian yang dianggap menantang saat harus mengendarai motor.  

Baca juga: Iran Akui Serangan AS dan Israel Bikin Instalasi Nuklir Rusak Parah

Di tempat umum, mereka diwajibkan mengenakan jilbab serta pakaian yang sopan dan longgar.

Meski demikian, dalam beberapa tahun terakhir, penolakan terhadap aturan ketat tersebut kian meningkat. 

Fenomena perempuan yang nekat mengendarai motor di jalanan pun melonjak tajam, terutama setelah kematian Mahsa Amini pada tahun 2022.

Tragedi Mahsa Amini, yang meninggal dalam tahanan setelah ditangkap karena dugaan pelanggaran aturan berpakaian, telah menjadi pemantik gerakan protes masif.  

Sejak saat itu, banyak perempuan Iran terus menyuarakan tuntutan akan kebebasan yang lebih luas, termasuk dalam hal mobilitas di ruang publik. (kompas.com/ahmad naufal)