TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas peristiwa yang menimpa seorang anak SD di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ia menilai kejadian tersebut mencederai dunia pendidikan nasional, karena negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memproteksi dan menjamin hak seluruh warga negara, termasuk anak-anak, dalam memperoleh pendidikan yang layak.
“Peristiwa ini menggoreskan luka mendalam sekaligus mencoreng wajah dunia pendidikan kita. Sektor pendidikan semestinya memberikan kebahagiaan bagi anak-anak, namun sangat disayangkan kebutuhan sekolah yang sangat dasar belum tercukupi,” ujar Filep dalam keterangan tertulis kepada Tribunpapuabarat.com, Kamis (5/2/2026).
Filep Wamafma menuturkan, bahwa tanggung jawab pendidikan tidak hanya berada di pundak guru, tetapi juga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah serta keterlibatan aktif orang tua.
Pendidikan, menurutnya, merupakan tanggung jawab bersama semua pihak dalam mewujudkan masa depan anak-anak.
“Hal ini menjadi perhatian kita bersama. Pemerintah sampai di tingkat desa bahkan RT harus semakin peka dengan kondisi masyarakat agar tidak ada lagi anak-anak yang kehilangan harapan hanya karena kebutuhan sekolah yang sederhana,” ujarnya.
Lebih lanjut, Filep mempertanyakan pemanfaatan anggaran pendidikan, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.
Ia menyoroti kewajiban alokasi 20 persen anggaran pendidikan yang dinilai belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat, khususnya keluarga tidak mampu.
“Untuk apa anggaran pendidikan 20 persen jika kebutuhan dasar sekolah anak-anak tidak terpenuhi? Apa maknanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika perlengkapan sekolah masih menjadi beban berat bagi keluarga miskin?” ujarnya.
Baca juga: Filep Wamafma Soroti Hilangnya Luasan Hutan di Merauke Papua Selatan
Senator Papua Barat ini menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah merumuskan berbagai kebijakan pendidikan termasuk MBG untuk memenuhi kebutuhan gizi pelajar sekaligus membuka lapangan kerja.
Namun, menurutnya, keberhasilan kebijakan tersebut harus diukur dari terpenuhinya kebutuhan dasar anak didik sehingga tidak ada lagi korban akibat persoalan ekonomi dalam pendidikan.
“Kasus ini mencoreng wajah pendidikan dan wibawa negara. Kami memandang perlu adanya evaluasi dan sanksi tegas terhadap pemerintah daerah yang terkesan tidak menjalankan amanat peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan,” tegasnya.
Filep juga menilai mahalnya biaya pendidikan masih menjadi persoalan serius.
Pemerintah memang telah menghadirkan berbagai program bantuan dan beasiswa, namun efektivitasnya sangat bergantung pada akurasi pendataan masyarakat.
“Jika data kependudukan dan kependidikan dirampungkan dengan baik, saya yakin pemerintah akan lebih tepat dalam merumuskan kebijakan pendidikan.
Tidak boleh lagi ada anak yang menjadi korban hanya karena kebutuhan sekolah, apalagi [sekadar buku dan pulpen],” terangnya.
Sebagai Ketua Komite III DPD RI yang membidangi sektor pendidikan, Filep Wamafma menyatakan kekecewaannya terhadap pemerintah daerah di NTT terkait minimnya langkah konkret dalam pemanfaatan anggaran pendidikan.
“Kami mendukung seluruh upaya pemerintah dalam menjawab persoalan pendidikan, namun evaluasi menyeluruh juga harus dilakukan. Anak-anak kita berhak merasakan kebahagiaan dalam menuntut ilmu, tanpa air mata dan penderitaan,” pungkasnya.
