Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memastikan pembangunan Jembatan Merah Putih di Lampung Timur mulai diimplementasikan pada Februari 2026.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat memberikan keterangan terkait program pembangunan infrastruktur jembatan di Provinsi Lampung.

Ia menjelaskan, program Jembatan Merah Putih merupakan program pemerintah pusat yang pengusulan dan penganggarannya dilakukan secara bertahap sejak Oktober hingga Desember 2025.

“Yang diinput bulan Oktober sudah dipakai untuk Tanggamus dan dieksekusi Januari. Sedangkan yang Desember diinput untuk Lampung Timur, Insya Allah Februari ini sudah mulai dilaksanakan,” kata Mirza, Kamis (5/2/2025).

Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI atas dukungan program Jembatan Merah Putih yang dinilai berjalan sesuai harapan masyarakat.

Baca Juga Menteri PU Tinjau Jembatan Way Bungur, Bupati Lampung Timur: Terima Kasih Presiden

“Terima kasih kepada Presiden. Program-program Jembatan Merah Putih bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Mirza juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah melakukan survei untuk percepatan pembangunan jembatan di Lampung Timur.

Ia mengatakan, usulan lanjutan pembangunan jembatan tersebut sebenarnya telah disampaikan sejak 2025, karena aspirasi masyarakat sudah berlangsung puluhan tahun.

“Saya dilantik Februari 2025, kami melihat banyak usulan yang tertahan, salah satunya jembatan ini. Kami dorong ke pemerintah pusat dan kabupaten, karena pemerintah provinsi sifatnya penghubung," jelasnya.

Namun, berdasarkan hasil survei Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) pada Agustus–September 2025, pembangunan jembatan tidak bisa langsung dilanjutkan karena kondisi fondasi yang sudah rusak.

“Fondasinya ada yang roboh, ada yang longsor, kekuatannya tidak maksimal. Kalau dilanjutkan, justru membahayakan keselamatan,” ungkap Mirza.

Ia menyebutkan, total kebutuhan anggaran pembangunan jembatan tersebut mencapai Rp 70 miliar.

Sebelumnya, sekitar Rp 20 miliar telah digunakan untuk pembangunan fondasi dan beton.

“Masih kurang sekitar Rp 50 miliar. Daripada kita bangun tapi tidak aman, lebih baik ditunda dulu sambil perencanaan ulang,” katanya.

Mirza juga menegaskan bahwa pembangunan jembatan tersebut tidak mungkin sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

“APBD Lampung Timur sekitar Rp 200 miliar. Itu harus untuk banyak kebutuhan, jadi harus dibantu pemerintah pusat,” pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)