TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN – Pamekasan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Pulau Madura, Jawa Timur. Sejarahnya cukup panjang, dimulai dari masa kerajaan hingga berkembang menjadi daerah pemerintahan seperti sekarang.

Sebelum bernama Pamekasan, wilayah ini dikenal sebagai Pamellengan atau Pamelingan, kerajaan yang tumbuh di kawasan tengah Pulau Madura. 

Karena letaknya yang geografis, daerah ini sejak awal menjadi tempat hunian yang berperan penting dalam pergerakan jalur masyarakat.

Pamelingan dipimpin oleh Ki Wonorono, seseorang yang diketahui segaris keturunan dengan Raja Majapahit Wikramawardhana yang berkuasa pada akhir abad ke-14 hingga awal abad ke-15. 

Ketika Majapahit mengalami kemunduran sekitar tahun 1478, Pamelingan justru memerdekakan diri. Periode ini menjadi tonggak penting karena wilayah tersebut mulai membangun sistem kekuasaannya sendiri.

Setelahnya, kekuasaan dilanjutkan oleh putrinya, Nyi Banu yang terkenal dengan sebutan Ratu Pemelingan. Pemerintahannya menjaga kesinambungan politik sekaligus kestabilan sosial.

Penerus selanjutnya, yaitu Pangeran Bonorogo, dan putranya yang bernama Raden Aryo Seno. Dari garis inilah kelak akan lahir penguasa yang membawa perubahan besar, sekaligus menjadi pertanda bagi wilayah tersebut hingga akhirnya dikenal sebagai pamekasan.

Baca juga: Mengenal Asal Usul Suku Madura dari Budaya hingga Ciri Khas yang Melegenda

Masuknya Islam dan Perubahan Tatanan Sosial

Perkembangan selanjutnya juga tak kalah penting, Islam masuk ke Pamelingan saat masa Walisanga. Penyebaran agama ini tidak berlangsung secara tiba-tiba, melainkan melalui proses dakwah dan pendidikan yang menjangkau hingga lingkungan istana.

Tokoh pertama yang berperan dalam penyebaran Islam adalah Aryo Menak Senoyo. Ia membuka wilayah Parupuh (Proppo) yang kemudian berkembang menjadi pusat aktivitas keagamaan.

Pada 1515, Pondok Pesantren Sombher Anyar Tlanakan berdiri, dan dipimpin oleh Kiai Syuber, sekaligus menjadi pengajar keluarga kerajaan sehingga mendapat sebutan Keyae Ratoh.

Masuknya ajaran Islam membawa perubahan dalam struktur sosial. Nilai keagamaan mulai memengaruhi pola pemerintahan, hukum adat, hingga kehidupan sehari-hari.

Baca juga: Mengenal Sejarah dan Asal-usul Sumenep, Kabupaten Berjuluk The Soul of Madura, Sung dan Eneb

Lahirnya Nama Pamekasan dan Tata Kota Kerajaan

Nama Pamekasan mulai dikenal ketika Raden Aryo Seno naik takhta dengan menyandang gelar Pangeran Ronggo Sukowati. Ia disebut sebagai penguasa Muslim pertama di kawasan itu, sekaligus menjadi tokoh yang memberi arah baru bagi pemerintah dan penataan wilayah.

Ia, diangkat pada 12 Rabiul Awal 937 Hijriah atau 3 November 1530, saat  itu juga ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Pamekasan. Pangeran Ronggo Sukowati merupakan raja beragama Islam pertama di Pamekasan.

Pangeran Ronggo Sukowati memindahkan pusat kerajaan dari Labangan Daja ke Mandhilaras. Dari sinilah penataan kota dilakukan, termasuk pembangunan Maseghit Ratoh yang terletak di Masjid Agung Asy Syuhada’.

Jejak masa itu masih terlihat melalui nama kampung seperti Pangeran (kediaman pangeran), Parteker (gelar tikar untuk mengaji), Menggungan (kediaman tumenggung), Pongkoran (belakang keraton), Kolpajung (pembawa payung), Kowel (kawula kerajaan), dan lainnya. 

Selain penamaan kota, masa pemerintahannya juga diwarnai berbagai peristiwa penting, termasuk kisah kepemilikan keris Joko Piturun serta keberhasilannya menghadang serangan dari luar wilayah.

Baca juga: Inilah Sejarah dan Asal-usul Sumenep, Kabupaten Berjuluk The Soul of Madura, Sumenep Bumi Sumekar

Pengaruh Mataram, VOC, dan Perubahan Ekonomi

Serangan pasukan Sultan Agung dari Kerajaan Mataram Islam membawa dampak besar bagi wilayah Pamekasan. Keraton Mandhilaras dan Maseghit Ratoh sempat hancur, lalu dibangun ulang dengan corak arsitektur Mataram. Mataram kemudian menyatukan Jamburingin dan Lambang Lor ke wilayah Pamekasan. 

Perlawanan terhadap kekuasaan luar tetap terjadi, salah satunya melalui gerakan Pangeran Trunojoyo pada akhir abad ke-17. Pamekasan menjadi salah satu pangkalan gerakan itu sebelum akhirnya pemberontakan dapat dipadamkan.

Awal abad ke-18, VOC Belanda mulai menancapkan pengaruhnya. Keraton dipindahkan ke wilayah Bugih yang kini menjadi Pendopo Kabupaten. Bekas pusat kerajaan dijadikan loji VOC sekaligus menjadi kantor Residen Madura.

Pemberontakan Ke’ Lesap terjadi pada 1749 dengan tujuan menguasai Madura. Pasukannya sempat menaklukkan Sumenep lalu bergerak ke Pamekasan dan menewaskan Adipati R.T.A. Adikoro IV serta Raden Azhar, sebelum akhirnya Ke’ Lesap terbunuh di Bangkalan.

Pada masa VOC hingga Daendels dan Raffles, kerajaan Pamekasan tetap ada tetapi berada di bawah sistem upeti Belanda. Tahun 1830 raja diberi gelar panembahan, lalu sistem kerajaan dihapus pada 1858 dan Pangeran Ario Moh. Hasan ditetapkan sebagai bupati pertama.

Pamekasan pernah menjadi ibu kota Karesidenan Madura sejak 1819, dan Belanda membentuk Korps Barisan Madura pada 1831 sebagai bagian KNIL. Di bidang ekonomi, tebu ditanam sejak 1835 dengan sistem paksa, lalu diganti tembakau dengan sistem kerja kontrak mulai 1861 di Proppo.

Masa kolonial membawa perubahan ekonomi besar. Produksi garam menjadi sektor penting, disusul penanaman tebu dan kemudian tembakau. Jalur kereta api dibangun untuk mengangkut hasil produksi, menunjukkan pentingnya wilayah ini dalam sistem ekonomi kolonial.

Sistem kerajaan akhirnya dihapus pada 1858 dan diganti dengan sistem kabupaten di bawah administrasi Belanda. Struktur pemerintahan modern mulai dibentuk, seiring wilayah ini masuk dalam pengaturan karesidenan.

Baca juga: Kenapa Suku Madura Bukan Termasuk Suku Jawa, Terungkap Asal-usul Suku yang Dikenal Ulet dan Perantau

Masa Pergerakan hingga Pamekasan Modern

Memasuki abad ke-20, tokoh asal Pamekasan, Mohammad Tabrin muncul dalam pergerakan nasional. Ia memimpin Kongres Pemuda I tahun 1926 dan mengusulkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa peratuan.

Pada kongres tersebut Tabrin mengusulkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, sedangkan Mohammad Yamin mengusulkan Bahasa Melayu.

Mohammad Tabrin dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia pada 10 November 2023, tepat pada perayaan Hari Pahlawan.

Masa pendudukan Jepang membawa tekanan berat bagi rakyat. Kebijakan kerja paksa dan tindakan keras pun terjadi, akan tetapi periode ini juga melahirkan tokoh-tokoh yang berperan dalam memperjuangka kemerdekaan di kemudian hari.

Pada masa Jepang, rakyat Pamekasan mengalami penindasan keras. Bupati R.A.A. Abdul Aziz dibunuh karena menolak romusha, lalu digantikan R.T.A. Zainalfattah. Jepang juga melatih pemuda Madura dalam pasukan PETA.

Setelah kemerdekaan, Belanda kembali menyerang dan masuk Pamekasan pada Agustus 1947. Pertempuran terjadi di depan Masjid Jamik dan banyak pejuang gugur. Peristiwa ini dikenang lewat Masjid Asy Syuhada’ dan Monumen Arek Lancor.

Belanda membentuk Negara Madura pada 1948 dengan ibu kota Pamekasan, tetapi dibubarkan pada 1950. Setelah kembali ke Indonesia, pembangunan daerah mulai digalakkan. Pamekasan kemudian resmi masuk Provinsi Jawa Timur, salah satu kabupaten di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).