WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Edi Purwanto, menyoroti kondisi infrastruktur di banyak daerah saat menggelar rapat kerja dengan Kementrian Pekerjaan Umum dengan Komisi V DPR RI, Rabu (4/2/2026)
Ia menyarankan kepada Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo perlu diadakan rapat koordinasi dengan seluruh kepala dinas daerah di seluruh Indonesia
"Usulan saya, Pak Menteri, pada waktu tertentu kita dapat mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh kepala dinas provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Momentum ini penting agar kita memperoleh data riil mengenai panjang dan kondisi jalan yang sebenarnya, baik jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga jalan desa dan dusun." ujarnya
Ia menekankan, banyak kondisi jalan di daerah yang jauh lebih parah dibandingkan dengan apa yang terlihat di media hingga banyak jenazah yang harus digotong karena minimnya infrastruktur jalan
Baca juga: Kementerian PU Gandeng Hutama Karya Pulihkan Infrastruktur Terdampak Bencana di Sumbar
"Mohon maaf, masih banyak akses jalan di berbagai daerah di Indonesia yang kondisinya sangat memprihatinkan. Bahkan, untuk keperluan mengangkut jenazah pun masyarakat terpaksa menggunakan tandu dan menempuh jarak berkilo-kilometer. Saya yakin kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di satu wilayah, melainkan dialami oleh banyak daerah di Indonesia." ucapnya
Ia berharap, pemetaan kondisi di lapangan secara riil membuat Kementrian Pekerjaan Umum bisa melaporkan kepada Presiden mengenai kebutuhan anggaran yang sesungguhnya
"Dengan pemetaan yang akurat tersebut, Pak Menteri dapat melaporkan kepada Presiden mengenai kebutuhan anggaran yang sesungguhnya, berapa triliun rupiah yang dibutuhkan untuk menuntaskan persoalan jalan secara menyeluruh. Sejalan dengan pernyataan Ketua Komisi sebelumnya, apabila kewenangan tertentu memungkinkan untuk ditarik, menurut saya momentum saat ini sangat tepat." lanjutnya
"Saya menyampaikan ini apa adanya, Pak Menteri. Tidak jarang kepala daerah, demi membangun citra, menyampaikan data kondisi jalan yang terlihat baik di atas kertas, berapa persen mantap, rusak ringan, dan rusak berat, padahal fakta di lapangan sering kali jauh lebih buruk. Karena itu, menurut saya, saat ini seluruh kondisi jalan di Indonesia perlu dipetakan secara menyeluruh dan objektif. Saya yakin rekan-rekan juga sepakat dengan hal tersebut." tegasnya
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jambi ini menyampaikan bahwa banyak temuan proyek nasional yang mangkrak
"Sebagai contoh, dalam kunjungan kami ke Jambi, kami menemukan proyek nasional yang mangkrak, seperti pembangunan rumah sakit di Universitas Jambi bersama Pak Bakri. Selain itu, terdapat pula proyek Asrama Haji yang mangkrak sejak 2016. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ketua Komisi, bahwa setiap kunjungan kerja ke daerah seharusnya menjadi prioritas untuk menindaklanjuti persoalan-persoalan mendasar tersebut, Pak Menteri." pungkasnya
Fokus kerja Kementerian PU
Di sisi lain, Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada 2026 mencapai Rp 118,50 triliun.
Anggaran tersebut diprioritaskan pada penguatan jaringan irigasi pertanian dan konektivitas wilayah sebagai fondasi ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kami memastikan bahwa penguatan irigasi pertanian dan konektivitas wilayah tetap menjadi prioritas utama. Seluruh komitmen awal akan kami penuhi melalui optimalisasi anggaran serta penguatan pelaksanaan di lapangan,” kata Menteri PU Dody Hanggodo
Secara lebih rinci, Dody mengatakan, di bidang sumber daya air (SDA) pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 34,74 triliun.
Anggaran tersebut diprioritaskan untuk mendukung peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui penguatan dan keberlanjutan sistem irigasi.
Anggaran ini digunakan untuk membangun jaringan irigasi baru seluas 15.905 hektare guna membuka dan memperluas areal pertanian produktif, sekaligus merehabilitasi jaringan irigasi eksisting seluas 97.430 hektare agar suplai air ke lahan pertanian tetap berkelanjutan.
Kementerian PU juga melaksanakan pengendalian banjir sepanjang 82 km sebagai upaya perlindungan kawasan pertanian dan permukiman dari risiko bencana, serta pengamanan pantai sepanjang 8 km untuk menjaga kawasan pesisir dan lahan produktif.
Dukungan terhadap ketersediaan air juga dilakukan melalui penyediaan air baku berkapasitas 500 liter per detik, pengembangan sumber air tanah dan embung di sekitar 800 titik, serta pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di 12.000 lokasi.
“Pada bidang jalan dan jembatan, dialokasikan anggaran sebesar Rp 45,62 triliun yang difokuskan pada pembukaan akses dan peningkatan kualitas jaringan transportasi,” jelasnya.
Program yang dilaksanakan meliputi pembangunan jalan baru sepanjang 158 km untuk membuka akses ke kawasan produksi dan wilayah terpencil, serta peningkatan kapasitas dan preservasi jalan sepanjang 1.571 km guna memperlancar arus barang dan menekan biaya logistik.
