TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ketua Rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI, Franciscus Sibarani, menegaskan pentingnya penguatan pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan Kalimantan Utara, khususnya Tarakan dan Nunukan, yang memiliki karakteristik strategis, mobilitas lintas negara tinggi, serta tantangan geografis wilayah kepulauan dan perbatasan darat.
Kunjungan kerja tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan, serta Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan, sebagai mitra kerja langsung Komisi XIII dalam pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan utara Indonesia.
Menurut Franciscus, Tarakan dan Nunukan bukan wilayah biasa.
Secara historis, Tarakan pernah menjadi titik awal masuknya Jepang ke Indonesia, yang menegaskan nilai strategis kawasan ini sejak masa lalu hingga kini.
Sementara itu, Nunukan, termasuk Pulau Sebatik merupakan wilayah perbatasan yang memiliki kedekatan geografis dan sosial langsung dengan Malaysia, sehingga dinamika perlintasan orang berlangsung sangat intens.
“Posisi Tarakan dan Nunukan sebagai pintu gerbang perlintasan orang, baik melalui jalur laut maupun darat, menjadikan pengawasan keimigrasian sebagai isu strategis nasional yang tidak bisa ditangani secara biasa,” ujar Franciscus.
• Franciscus Sibarani Apresiasi Kinerja Imigrasi Tangerang, Tekankan Penguatan Pengawasan WNA
Komisi XIII DPR RI mengapresiasi kinerja Kantor Imigrasi di Tarakan dan Nunukan yang tetap mampu menjaga kualitas pelayanan publik, penegakan hukum, serta menjalankan fungsi pengawasan di tengah keterbatasan sarana, luasnya wilayah kerja, dan kompleksitas persoalan perbatasan.
Capaian pelayanan dan penegakan hukum tersebut juga mencerminkan tingginya mobilitas lintas negara yang harus diimbangi dengan penguatan sistem pengawasan.
Franciscus juga mengapresiasi berbagai inovasi pelayanan keimigrasian, khususnya layanan jemput bola dan pendekatan pelayanan yang menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan.
Inovasi tersebut dinilai mencerminkan kehadiran negara yang adaptif, responsif, dan mengedepankan prinsip hak asasi manusia, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses.
Dalam aspek pengawasan, Komisi XIII mencatat peran aktif Imigrasi Tarakan dan Nunukan dalam koordinasi lintas instansi melalui Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA).
Sinergi ini terbukti antara lain dalam penggagalan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pencegahan keberangkatan pekerja migran nonprosedural, serta penanganan pelanggaran keimigrasian yang melibatkan warga negara asing.
Namun demikian, Franciscus menegaskan bahwa masih terdapat tantangan struktural dalam pengawasan perbatasan.
Keterbatasan titik pemeriksaan imigrasi resmi, luasnya wilayah perairan dan perbatasan darat, serta masih digunakannya jalur-jalur tidak resmi menjadi celah yang berpotensi dimanfaatkan untuk pelanggaran keimigrasian, penyelundupan narkotika, hingga TPPO.
“Pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan tidak bisa dipandang semata sebagai urusan administratif. Ia menyentuh langsung aspek kedaulatan negara, keamanan nasional, sekaligus perlindungan kemanusiaan, termasuk persoalan keluarga lintas negara dan perlindungan anak,” tegas Franciscus.
• Dorong Layanan Jemput Bola, Franciscus Sibarani Nilai Imigrasi Pontianak Sudah Berjalan Baik
Sebagai tindak lanjut, Komisi XIII DPR RI mendorong penguatan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi pengawasan keimigrasian, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta pemberian perhatian khusus bagi petugas imigrasi yang bertugas di wilayah perbatasan melalui skema tunjangan atau insentif kinerja yang proporsional.
Penguatan koordinasi lintas instansi melalui TIMPORA juga dinilai perlu dilakukan secara lebih sistemik dan berkelanjutan.
“Wilayah perbatasan adalah ketahan nasional. Pengawasan keimigrasian harus mampu menjaga kedaulatan secara tegas, sekaligus memastikan kehadiran negara yang adil, profesional, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan,” pungkas Franciscus.
(*)
