Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Charles Abar
POS-KUPANG.COM, BAJAWA - Bupati Ngada Raymundus Bena secara tegas membantah anggapan yang berkembang di tengah masyarakat jika kematian YBR siswa SD berusia 10 tahun, dipicu karena tidak dilayani permintaan dibelikan buku dan bolpoin.
Namun, ia mengakui korban berasal dari keluarga dengan kategori kemiskinan ekstrem dan hidup dalam tekanan ekonomi serta sosial yang berat.
Penegasan itu disampaikan Bupati Ngada saat konferensi pers di aula Rumah Jabatan Bupati Ngada, Kamis (5/3/2025) malam.
Berdasarkan hasil penggalian informasi tim internal pemerintah daerah, tidak ditemukan pernyataan dari keluarga korban yang menyebutkan bahwa motif kematian YBR berkaitan dengan persoalan buku tulis dan bulpen.
“Perlu saya tegaskan, informasi yang menyebut korban mengakhiri hidupnya karena tidak dibelikan buku dan bolpoin adalah tidak tepat. Tidak ada pernyataan dari ibu kandung maupun keluarga korban yang menyampaikan hal tersebut,” kata Raymundus.
Meski demikian, bupati menegaskan hingga kini motif pasti kematian korban belum dapat disimpulkan dan masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian.
Pemerintah daerah, kata dia, memilih tidak berspekulasi sembari menunggu hasil resmi aparat penegak hukum.
Dalam keterangannya, bupati juga mengungkapkan, keluarga korban masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem desil 1.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk kebutuhan pendidikan korban.
Baca juga: Prabowo Prihatin Anak SD Bunuh Diri di Ngada, Minta Mensos Perhatikan Keluarga Korban
“Dari hasil pemantauan lapangan, faktor dominan yang mempengaruhi kondisi psikologis korban adalah kemiskinan ekstrem, minimnya pendampingan orang tua, beban ekonomi keluarga, serta tekanan sosial yang dialami,” ujarnya.
Bupati juga menjelaskan, sejak kejadian tersebut, ia telah memerintahkan sekretaris daerah, dinas terkait, serta Pemerintah Desa Naruwolo untuk menemui keluarga korban dan menggali informasi secara menyeluruh, termasuk koordinasi terkait data kependudukan yang masih tercatat di Kabupaten Nagekeo.
Terkait bantuan sosial, Raymundus menyebut keluarga korban telah menerima sejumlah program pemerintah, di antaranya BLT pada tahun 2023 dan 2025, bantuan pangan, kepesertaan BPJS, serta bantuan ternak dari pemerintah desa. Selain itu, pemerintah juga menemukan adanya beban ekonomi keluarga berupa utang koperasi mingguan dengan total mencapai Rp8 juta.
Sebagai bentuk tanggung jawab, Pemerintah Kabupaten Ngada menyiapkan sejumlah langkah lanjutan, antara lain pendampingan psikososial bagi keluarga korban, bantuan natura dan penguatan usaha, fasilitasi pendidikan bagi saudara korban, hingga pelatihan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK).
Pemerintah Kabupaten Ngada juga menyatakan akan menanggung pelaksanaan ritual adat budaya terkait kematian YBR. Menurut bupati, dalam budaya masyarakat setempat, kematian tidak wajar memiliki ritual khusus yang perlu difasilitasi secara layak.
Di akhir keterangannya, bupati meminta seluruh elemen masyarakat dan insan pers untuk tidak menyebarluaskan foto maupun video korban serta menghindari spekulasi yang dapat memperburuk kondisi psikologis keluarga.
“Kami berharap semua pihak menahan diri dan memberi ruang bagi proses hukum serta pemulihan keluarga korban,” pungkasnya.
Adapun terkait perkembangan lanjutan terhadap kematian tidak wajar ini Polres Ngada telah melakukan pemeriksaan kepada ibu korban, nenek, Kepala Desa Naruwolo, kepala sekolah dan pihak lain yang terkait.
Namun hasil dari pemeriksaan itu pihak Polres Ngada belum menyampaikan kepada publik hasil pendalaman sementara.
Kasus ini juga mendapatkan atensi khusus Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan mengutus Staf Khusus Kemendagri dan mengali lebih dalam atas tragedi kemanusiaan ini.
YBR ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung di sebuah pohon cengkeh, tepat di depan pondok yang ia tempati sejak kelas 1 SD, di Desa Nenuwea, Kecamatan Jerebu’u, Kabupaten Ngada.
Peristiwa tragis tersebut menyayat hati publik dan memicu perhatian luas terhadap persoalan kemiskinan serta perlindungan anak di daerah itu.
Disclaimer
