TRIBUNJAKARTA.COM, PALMERAH - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Narsum Ubaid Matraji menanggapi terkait guru honorer di Jakarta yang digaji Rp 700 ribu perbulan.
Kisah ironi itu dialami oleh MA (43) seorang guru honorer yang sudah 12 tahun mengajar di SD swasta di Jakarta Barat.
Lantaran kesejahteraannya dari mengajar jauh dari kata layak, ia pun terpaksa mencari uang tambahan dengan berjualan nasi goreng.
MA juga sebelumnya pernah menjadi pengendara ojek online namun kini harus terhenti karena motornya dijual untuk kebutuhan ekonomi.
Menurut Ubaid, temuan tersebut dinilai mencerminkan persoalan serius dalam pengelolaan pendidikan di Ibu Kota.
Bahkan, ia menyebutnya sebagai skandal kemanusiaan yang terjadi lantaran Jakarta notabene merupakan ibu kota negara
"Ini bukan hanya soal kesejahteraan guru, tetapi skandal kemanusiaan dan bukti kegagalan pengelolaan pendidikan di jantung ibu kota,” tegas Ubaid saat dimintai tanggapannya, Jumat (6/2/2026).
Menurutnya, ironi ini semakin terasa ketika Jakarta terus memproyeksikan diri sebagai kota global.
Namun pada saat yang sama, para guru honorer yang menjadi fondasi utama peradaban justru dibiarkan hidup tanpa kesejahteraan.
“Saat Jakarta bermimpi menjadi kota global, fondasi peradabannya, yakni guru, justru dibiarkan hidup di bawah garis kemiskinan,” ujarnya.
Ubaid juga menyoroti besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang tergolong fantastis dibandingkan daerah lain di Indonesia.
Fakta masih adanya guru dengan upah Rp700.000 per bulan, kata dia, menunjukkan adanya disorientasi prioritas kebijakan.
“Jakarta memiliki APBD yang fantastis , namun fakta bahwa masih ada guru dengan upah Rp 700.000 menunjukkan adanya disorientasi prioritas," kata Ubaid.
Sebelumnya, saat Refleksi Akhir Tahun 2025, JPPI menemukan ada gaji guru honorer di Jakarta di kisaran Rp 300 sampai Rp 400 ribu perbulan
Ubaid kala itu membandingkan gaji guru honorer itu dengan upah sopir MBG yang minimal Rp 3 juta perbulan.
“Kalau dihitung, sopir MBG itu bisa mendapatkan lebih dari Rp3 juta per bulan.
Sementara guru honorer di Jakarta digaji Rp 300 ribu sampai Rp 400 ribu. Ini Jakarta, bukan daerah terpencil,” ujar Ubaid saat refleksi akhir tahun rapor pendidikan Tahun 2025 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/12/2025).
Ubaid menilai kondisi tersebut sangat memprihatinkan, mengingat guru honorer telah mengabdi puluhan tahun di sektor pendidikan dan memiliki latar belakang pendidikan tinggi, mulai dari S1 hingga S2.
Ia pun mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap dunia pendidikan, khususnya kesejahteraan guru.
“Pemerintah selalu menjawab dengan tunjangan dan insentif. Padahal itu kebijakan lama sejak era SBY, dilanjutkan Jokowi, sampai sekarang. Itu tidak menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Menurut Ubaid, persoalan utama adalah status guru honorer yang hingga kini belum diakui sepenuhnya oleh negara.
Akibatnya, mereka rentan diberhentikan sewaktu-waktu setiap tahun ajaran baru.
“Statusnya saja tidak jelas. Diakui negara saja tidak. Sekolah bisa kapan saja memecat guru honorer yang digaji Rp 300 ribu itu,” kata dia.
