TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengalokasikan anggaran hingga Rp1,6 triliun untuk bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Anggaran triliunan rupiah itu disalurkan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Pramono mengeklaim, dana Rp1,6 triliun yang dialokasikan Pemprov DKI Jakarta untuk bantuan pendidikan ini lebih besar dibandingkan daerah lain.
“Mungkin enggak banyak provinsi yang kalau dilihat persentasenya, yang memberikan KJP hampir 707.520 siswa, itu kan gede banget, kemudian juga KJMU dan sebagainya. Angkanya Rp1,6 triliun,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Bantuan Pendidikan Jadi Program yang Tak Boleh Dipangkas Anggarannya
Orang nomor satu di Jakarta ini juga menegaskan bahwa bantuan pendidikan merupakan salah satu program yang tak boleh dipangkas anggarannya, meski ada pemangkasan dana bagi hasil dari pemerintah pusat.
Ini menekankan, kebijakan tersebut penting untuk menjaga akses pendidikan masyarakat tidak mampu sekaligus menekan ketimpangan di Jakarta.
“Gini ratio adalah salah satu prioritas saya. Maka, kenapa kemudian tidak boleh dikurangi, walaupun ada pemotongan dana bagi hasil kemarin, yaitu KJP Plus, KJMU, pemutihan ijazah, dan sebagainya,” ujarnya.
Pramono mengakui penurunan Gini Ratio Jakarta menjadi 0,423 belum sepenuhnya memuaskan dirinya.
Namun ia menekankan, pendidikan tetap menjadi fondasi utama dalam upaya jangka panjang.
“Karena saya meyakini untuk memotong itu, apa, pendidikan menjadi kata kuncinya,” kata Pramono.
Ia menambahkan, selain bantuan pendidikan, Pemprov DKI juga terus memperbaiki infrastruktur serta memberikan kemudahan bagi masyarakat tidak mampu untuk mengakses layanan pendidikan di Jakarta.
