- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, memberikan tanggapan keras terkait tragedi seorang siswa SD di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang nekat mengakhiri hidup.

Dalam konferensi pers di Gedung Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Kamis (5/2/2026), Pigai menegaskan bahwa peristiwa tersebut merupakan kegagalan nyata di tingkat pemerintah daerah.

Pigai menyebutkan bahwa jajaran perangkat daerah, mulai dari tingkat RT, RW, kepala desa, camat, hingga bupati dan wali kota, dinilai tidak mau membantu kesulitan warga tersebut.

Ia menyatakan bahwa tidak seharusnya pemerintah pusat disalahkan dalam tragedi yang diduga dipicu oleh ketidakmampuan membeli alat tulis dan kendala bantuan pendidikan ini.

Pigai juga membela Presiden Prabowo Subianto dengan menyatakan bahwa pemerintah pusat telah mengucurkan dana ke masing-masing daerah untuk mendukung sektor pendidikan.

Menurutnya, anggaran tersebut seharusnya dikelola dengan baik oleh pemda untuk memastikan kebutuhan dasar warga dan sarana pendidikan terpenuhi tanpa hambatan birokrasi.

Tragedi ini menjadi sorotan nasional setelah diketahui korban merupakan penerima beasiswa yang mengalami kendala administrasi saat proses pencairan dana.

Menteri HAM pun meminta agar jajaran pemerintah daerah lebih peka dan proaktif dalam menangani persoalan sosial di wilayah mereka agar kejadian serupa tidak terulang kembali.